Ketika Turki Protes Laporan HAM Tahunan Deplu AS

Perilisan laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terkait demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Turki menuai respon dari pemerintah Erdogan.

Sekaitan dengan ini, Deplu Turki memprotes laporan tahunan HAM Kemenlu AS dan menekankan, laporan terbaru yang dirilis Deplu Amerika didasari klaim yang jauh dari fakta serta mengandung klaim palsu dan bias.

Ini bukan pertama kalinya pemerintah Amerika menuding Turki melakukan pelanggaran HAM dan demokrasi serta kebebasan berekspresi. Deplu Amerika di laporan terbarunya juga kembali menuding Turki melanggar HAM. Sebelumnya Deplu AS melakukan langkah serupa terhadap Ankara. Di kasus ini, khususnya setelah berkuasanya pemerintahan Recep Tayyip Erdogan di tahun 2002, tudingan ini diulang setiap tahun.

Sekaitan dengan ini, Hüseyin Hayatsever, seorang penulis di Koran Cumhuriyet dan pakar politik Turki terkait laporan terbaru Kemenlu AS meyakini, "Tinjauan dari laporan terbaru yang dirilis oleh lembaga-lembaga Barat terkemuka menunjukkan bahwa para ahli terkemuka di bidang politik dan keamanan telah memperingatkan Presiden AS Joe Biden agar tidak memperkuat kehadiran militernya di Asia Barat dan memintanya untuk menangani masalah-masalah seperti investasi ekonomi bersama dan memperkokoh hubungan diplomatik di Asia Barat."

Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan AS terhadap Turki, harus dikatakan bahwa laporan tahunan Deplu AS terkait Turki dapat disebut sebagai intervensi di urusan internal negara ini. Misalnya, salah satu masalah penting yang disebutkan dilaporan tersebut adalah pemerintah Erdogan di tahun 2020 melakukan intervensi di universitas. Khususnya masalah pengangkatan rektor universitas oleh presiden dan perhatian pada partai dan latar belakang politik alih-alih kredibilitas ilmiah telah membahayakan kemandirian ilmiah dan politik lembaga-lembaga ini.

Laporan Kemenlu AS ini juga menyinggung pemecatan lebih dari 7000 staf universitas selama kondisi darurat di Turki antara tahun 2016 dan 2018 lalu dan mejelaskan bahwa langkah pemerintah Erdogan ini berujung pada kelangkaan sosok yang layak di universitas Turki. Dan masalah ini tidak hanya membuat suasana universitas menjadi partisan dan politis, tetapi juga menurunkan kualitas pendidikan.

Sementara itu, rencana tudingan terhadap Turki dan bahkan negara lain dirilis ketika tudingan pelanggaran HAM dan kebebasan berpendapat di Amerika lebih besar dari negara lain di dunia.

Poin yang patut direnungkan adalah di laporan Deplu AS disebutkan soal pendudukan sebagian wilayah Suriah dan pelanggaran kedaulatan pemerintah sah Damaskus oleh Ankara. Pemerintah Amerika di saat menuding Turki melanggar kedaulatan Damaskus karena menempatkan militernya di Suriah, justru Washington sendiri tengah merampok sumber minyak rakyat Suriah. Di sisi lain, kehadiran militer Turki dan AS selama beberapa tahun menuai protes dari pemerintah Damaskus dan rakyat Suriah.

Kesimpulannya harus dikatakan bahwa perilisan laporan tahunan Deplu AS terkait Turki dapat dicermati sebagai upaya lain petinggi Washington untuk menekan lebih keras Ankara. Wajar jika represi ini, yang selama beberapa tahun lalu juga ada, kecil kemungkinan dapat menekan Turki. Hal ini karena mengadopsi kebijakan divergensi dari Barat, pemerintah Turki berusaha memperluas hubungannya dengan negara-negara independen seperti Iran dan Rusia serta menghilangkan kebutuhan terhadap pemerintah Amerika Serikat dan Barat di berbagai bidang. (MF)