Iran Terdepan di Perang Melawan Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia termasuk kejahatan terorganisir di tingkat internasional yang membutuhkan tekad bersama untuk melawannya.

Sekaitan dengan ini, meski Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations. Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC) dan protokol tambahan telah diajukan, tapi standar ganda Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa menghalangi terealisasinya tujuan bersama di bidang ini.

Wakil tetap Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Majid Takht-e Ravanchi di sidang terbaru PBB di Komite Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Kejahatan Terorganisir, mengajak komunitas internasional memberi bantuan teknis yang tepat, dapat diakses dan efektif kepada negara-negara untuk memerangi kejahatan ini secara efektif.

Di sidang ini Ravanchi memaparkan komitmen Iran di bidang pemberantasan penyelundupan dan daperdagangan manusia, serta menekankan peran unsur PBB khususnya Kantor Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) di kasus ini.

Republik Islam Iran sebagai salah satu penandatangan pertama konvensi ini telah melakukan langkah yang diperlukan untuk melaksanakan isi konvensi tersebut dan protokol tambahannya dengan tujuan memberantas perdagangan manusia.

Sekaitan dengan ini, parlemen Iran tahun 2018 meratifikasi Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (UNTOC). Sementara di tingkat nasional juga diberlakukan undang-undang dan sarana legal serta berbagai peraturan untuk merealisasikan dan menindaklanjuti secara hukum berkas perdagangan manusia.

Untuk menyempurnakan langkah hukum yang diambil, telah diajukan draf amandemen undang-undang melawan perdagangan manusia ke parlemen untuk disahkan. Draf tersebut mencakup berbagai definisi perdagangan manusia yang mencakup seluruh unsur yang diperlukan sebagai sebuah kejahatan pasti dengan memperhatikan kondisi memperketatnya seperti praktek perdagangan perempuan dan anak-anak.

Selain itu, Konvensi Nasional Pemberantasan Perdagangan Manusia juga disusun Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk sekumpulan langkah eksekutif dan pengawasan, sehingga langkah pemberantasan ini akan terealisasi dengan dukungan kebijakan, strategi dan program yang telah ada.

Aparat keamanan Iran dalam hal ini, meski tidak memiliki akses ke sarana dan sumber yang dibutuhkan karena sanksi zalim Amerika Serikat, melawan secara tegas mafia dan kelompok kriminal yang terorganisir ini.

Mahmoud Abbasi, deputi HAM dan urusan internasional Kementerian Kehakiman Iran terkait hal ini mengatakan, Iran di pertemuan tingkat Menteri Kehakiman Shanghai menuntut dibentuk sebuah perjanjian kwartet di bidang ini dan usulan tersebut mendapat sambutat peserta.

Iran merupakan jalur transit perdagangan manusia. PBB telah menganggap penyelundupan manusia melintasi perbatasan nasional dan internasional sebagai perdagangan manusia. Pergerakan ini mayoritasnya dari negara-negara berkembang dan negara dengan ekonomi transisi dengan tujuan akhir memaksa orang ke dalam situasi eksploitatif dan menindas secara seksual dan ekonomi.

Setiap tahun hampir 2,5 juta orang diperdagangkan dari negara-negara berkembang, dan separuhnya adalah anak-anak dan wanita. Penggunaan utama perdagangan manusia adalah eksploitasi seksual, tetapi di Amerika Serikat orang-orang ini dipekerjakan untuk kerja keras, tanpa bayaran, tanpa istirahat mingguan, dan dengan jam kerja yang sangat panjang.

Cecilia Malmström, Komisioner Eropa untuk Urusan Dalam Negeri di wawancara dengan Koran Jerman, Die Welt juga menyinggung fenomena ini di Eropa mengatakan, "Sangat sulit diterima, tapi di negara-negara Eropa puluhan ribu orang hidup, di mana mereka diperdagangkan seperti barang; Ini sebuah fakta pahit di mana perdagangan manusia marak di sekitar kita, dan lebih banyak dari yang kita pikirkan dan sangat dekat dengan kita."

Data yang dirilis oleh PBB membenarkan hal ini bahwa tujuan akhir separuh dari 3 juta kasus perdagangan manusia yang terjadi setiap tahun di dunia adalah Amerika Serikat dan Eropa, dan hampir 50 persen pendapatan miliaran dolar industri kotor ini milik Amerika.

Penelitian Pusat Riset Nasional Perdagangan Manusia (NHTRC) yang bertanggung jawab memberantas perdagangan manusia juga membenarkan hal ini.

Tak diragukan lagi sumber perdagangan manusia harus dicermati dari kebijakan unilateralisme, intervensif, agresi dan invasi, perang, genosida dan terorisme, di mana Amerika dan sekutunya paling banyak terlibat di dalamnya.

Dengan catatan seperti ini, Departemen Luar Negeri AS mengklaim bahwa Republik Islam Iran tidak menjaga standar paling rendah pemberantasan praktek penyelundupan manusia.

Di laporan terbaru Deplu AS diklaimb ahwa Iran tidak melakukan upaya yang cukup untuk mencegah penyelundupan manusia, tidak meningkatkan transparansinya terkait kebijakan atau aktivitas memerangi perdagangan manusia, dan juga tidak melakukan banyak upaya nyata untuk berpartisipasi dengan berbagai organisasi non pemerintah dalam memberantas praktek penyelundukan dan perdagangan manusia.

Berbagai laporan yang tidak realistis Deplu AS dirilis ketika penyidikan berbagai lembaga resmi di Amerika menunjukkan setiap tahun lebih dari 100 ribu anak perempuan di bawah umur,  diperdagangkan untuk kebutuhan seksual. Bahkan di Washington, ibu kota AS, anak remaja perempuan di mana sebagiannya masih berusia 13 tahun juga diperjual-belikan untuk porstitusi.

Terlepas dari proyeksi AS, Republik Islam Iran adalah salah satu negara yang telah mengeluarkan undang-undang untuk memerangi perdagangan manusia selama bertahun-tahun.

Konstitusi Republik Islam Iran di pasal 156 secara transparan menekankan pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, Iran melakukan serius untuk memerangi fenomena anti-kemanusiaan ini dan bersama-sama dengan komunitas dunia menindaklanjuti langkah di bidang ini. Sekaitan dengan ini, dukungan Iran khususnya terhadap warga Afghanistan berulang kali mendapat pujian dari lembaga independen Eropa dan PBB.

Swanka Danapala, utusan Komisaris Tinggi PBB untuk urusan pengungsi di Iran di acara memperingati 20 Juni - Hari Pengungsi Sedunia- menjelaskan, "Republik Islam Iran selalu melayani pencari suaka di luar perjanjian internasionalnya dengan semangat perdamaian dan kemanusiaan, yang mencerminkan ajaran agamanya."

Masyarakat internasional mengharapkan agar para pelaku kebijakan dan tindakan anti-manusia yang telah menyebabkan dan mengintensifkan fenomena "perdagangan manusia" di dunia dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat; Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini jelas, dan Washington tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dengan memproyeksikan dalam hal ini dan menuduh negara lain dengan tuduhan palsu dan tidak berdasar.

Banyak pencari suaka dan pengungsi tujuan akhirnya adalah Amerika. Jika mereka tidak tenggelam di laut, atau jika mampu selamat dari panas, dingin pegunungan dan padang pasir, pada akhirnya mereka akan jatuh ke tangan pedagang manusia dan menghabiskan sisa umurnya di harapan dan impiannya yang musnah.