Isu HAM Iran dan Kemunafikan AS  1

Negara-negara Barat selalu mengaku prihatin tentang situasi hak asasi manusia di dunia dan untuk itu, mereka mendikte Dewan HAM PBB untuk merilis laporan politis dan menggunakan isu HAM sebagai instrumen untuk menekan negara-negara penentang sistem hegemoni. Lalu, mengapa isu HAM sebagai sebuah masalah nilai harus menjadi korban kepentingan politik Barat dan persoalan yang sebenarnya justru diabaikan?

Keprihatinan tentang hak asasi manusia jelas merupakan sebuah tema yang penting. Jika keprihatinan ini disampaikan pada jalur yang tepat dan konstruktif, tentu ia akan membawa perubahan besar bagi umat manusia. Republik Islam Iran juga sudah sering menekankan bahwa masalah HAM memiliki arti yang sangat penting terlebih jika memperhatikan nilai-nilai agama dan kemanusiaan, tapi sayangnya Barat mempolitisasi isu HAM termasuk sebagai alat untuk menyudutkan Iran.

Salah satu saluran yang mereka gunakan untuk tujuan itu adalah penerbitan laporan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Inggris, yang memperkenalkan negara-negara lain sebagai pelanggar hak asasi manusia. Dalam laporan itu, para pengaku pembela HAM di dunia memperkenalkan Iran sebagai pelanggar hak asasi manusia dan Dewan HAM PBB juga menerbitkan laporan infaktual dalam bidang ini.

Manuver AS dan Barat terhadap Iran selama beberapa tahun terakhir didasarkan pada tiga poros utama yaitu; klaim-klaim tak berdasar terkait kegiatan nuklir, dukungan terhadap terorisme, dan pelanggaran HAM dengan tujuan Iranphobia. Subjek ini selalu digunakan oleh AS sebagai sebuah alat politik untuk menyerang Iran.

Departemen Luar Negeri AS secara rutin menerbitkan laporan infaktual dengan tema kajian situasi HAM di negara-negara dunia, dan juga menyerang sistem Republik Islam dalam laporan-laporannya. Sebagian dari laporan itu disusun oleh Ahmad Shaheed, pelapor khusus HAM PBB dengan memanfaatkan pernyataan dan wawancara yang tidak didukung oleh data dan dokumen yang kredibel. Ia menuding Iran melakukan apa yang disebut "pelanggaran terorganisir dan sistematis terhadap HAM."

Dalam sejumlah laporannya, ada upaya sistematis untuk memberikan gambaran yang mengkhawatirkan dan catatan hitam tentang situasi internal masyarakat Iran. Laporan tersebut umumnya disusun dengan menerima masukan dan lobi politik negara-negara lain seperti, AS, Inggris, dan Kanada. Mereka mengaku menganalisa situasi hak asasi manusia di Iran, tapi faktanya ingin meningkatkan tekanan politik dan mengucilkan Republik Islam di kancah internasional.

Laporan itu diterbitkan sejalan dengan kebijakan usang Barat tentang pelanggaran HAM dan kebebasan sipil di Iran. Langkah ini mengindikasikan penggunaan isu HAM oleh Barat sebagai alat kepentingan. Mereka mengklaim bahwa di Iran, undang-undang dan kebijakan perlindungan HAM tidak ditegakkan.

Laporan yang disusun oleh Barat baik Departemen Luar Negeri AS maupun Ahmad Shaheed, mencoba mengesankan situasi hak asasi manusia di Iran berada pada kondisi kritis. Dalam laporan tersebut, penerapan hukum pidana dan sipil yang diadopsi dari teks-teks hukum Islam, disebut sebagai contoh dari tantangan penegakan HAM di Iran.

Laporan Departemen Luar Negeri AS pada 2016 juga masih mirip seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu mengangkat subjeb-subjek seperti, hukum qishash, eksekusi mati penyelundup narkotika, klaim tentang pelanggaran prinsip-prinsip kebebasan berekspresi, dan tekanan terhadap minoritas agama di Iran. Laporan infaktual HAM AS tentang Iran pada dasarnya merupakan penyempurna skenario jahat Barat terhadap Republik Islam, di samping tudingan palsu seputar aktivitas nuklir dan klaim dukungan Iran kepada terorisme. Semua ini untuk menyempurnakan proyek Iranphobia.

Sejalan dengan AS, Departemen Luar Negeri Inggris juga menerbitkan laporan tentang situasi hak asasi manusia di negara-negara dunia. Inggris menyediakan sebuah bab khusus untuk mendukung klaim infaktual soal pelanggaran HAM di Iran. Tentu saja ini bukan sebuah hal yang kebetulan. Tidak ada keraguan bahwa para penyusun laporan seperti itu ingin merusak reputasi Republik Islam Iran. Mereka menunggangi Dewan HAM PBB untuk mengejar kepentingan politik ilegal dan mempromosikan proyek Iranphobia. Padahal, PBB bertugas untuk mencegah politisasi dan selera pihak tertentu dalam mengkaji masalah HAM.

Pada dasarnya, laporan Departemen Luar Negeri AS merupakan refleksi dari kebijakan konfrontatif Washington dan sekutu Baratnya terhadap Tehran. Setelah AS terpaksa harus memilih langkah mundur dalam masalah nuklir Iran, sekarang mereka ingin memanfaatkan isu HAM sebagai sarana untuk menjustifikasi kelanjutan tindakan bermusuhannya.

Lalu, mengapa AS dan Barat bersikeras untuk memperkenalkan Iran sebagai bagian dari negara-negara pelanggar HAM? Padahal, mereka sendiri menyadari bahwa laporan-laporan itu tidak realistis dan bermotif politik. Pertanyaan lain, sejauh mana undang-undang HAM ditegakkan di negara-negara yang mengaku membela HAM? Apakah mereka mengadopsi pendekatan yang adil terhadap semua masalah HAM atau memperlakukan persoalan HAM sama seperti klaim mereka dalam perang kontra-terorisme, yakni ada istilah teroris baik dan jahat.

Tentu saja membutuhkan sebuah kajian luas untuk menjawab pertanyaan tersebut dan pertanyaan-pertanyaan lain di bidang itu. Realitasnya adalah bahwa Iran menentang sistem hegemoni dan ini sebuah pekerjaan besar. Jika Republik Islam Iran tidak bangkit dengan kekuatan penuh untuk melawan tekanan, tentu saja Barat tidak akan mengangkat isu-isu HAM dan meluncurkan proyek Iranphobia, dan Iran akan menikmati posisi istimewa sebagai salah satu poros kekuatan arogan.

Perlu diingat bahwa kekuatan arogan selalu mencoba untuk merusak reputasi Iran Islami. Namun, Iran dengan perlawanan dan pembelaannya terhadap nilai-nilai luhur, membuktikan bahwa ia menolak mengubah perilakunya berdasarkan tuntutan-tuntutan ilegal kekuatan hegemoni. Oleh karena itu, Tehran harus membayar harga demi membela hak-haknya. Penentangan Iran terhadap kekuatan arogan sebenarnya telah melahirkan klaim-klaim infaktual dan serangan verbal terhadap Tehran.

Sejarah mencatat bahwa kekuatan arogan tidak pernah bisa menerima kehadiran sebuah negara independen, kecuali mengikuti dan mengamini keinginan sistem hegemoni. Di sepanjang tahun pasca kemenangan Revolusi Islam, kekuatan-kekuatan arogan khususnya AS telah menggunakan segala cara untuk memaksa Iran tunduk pada titah mereka.

Tidak diragukan lagi bahwa jika mereka menemukan sebuah titik terkecil sekali pun untuk inflitrasi di Iran, tentu mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk melumpuhkan Iran, dan tidak merasa puas dengan hanya mengeluarkan pernyataan atau laporan.

Barat bahkan memanfaatkan dunia maya untuk merusak dan memperlemah sistem Republik Islam dari dalam. Akan tetapi, sistem Republik Islam Iran memiliki tekad yang bulat untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Ia akan melawan semua tekanan dan pesan tegas dari perlawanan ini adalah penolakan hegemoni kekuatan-kekuatan dunia.

Upaya Barat untuk mempertanyakan situasi HAM di Iran pada dasarnya merupakan bagian dari strategi AS dan sekutunya dalam menyerang sistem Republik Islam Iran. Isu nuklir sekarang tidak bisa lagi menjadi amunisi Barat untuk menggempur Iran, untuk itu mereka menyuarakan tudingan-tudingan lain termasuk isu pelanggaran HAM dan ancaman program pertahanan Iran demi kelanjutan proyek Iranphobia.