Jejak Permusuhan AS terhadap Iran

Amerika Serikat tak henti-hentinya mengintervensi urusan internal Iran dan mengadopsi kebijakan konfrontatif terhadap Republik Islam. Presiden Donald Trump terlihat lebih agresif ketimbang era Barack Obama dalam memberlakukan kebijakan-kebijakan anti-Iran. Atas dasar ini, sebagian pihak memprediksi bahwa sanksi terhadap Iran kemungkinan akan diperketat dan mereka bahkan berbicara tentang konfrontasi langsung AS dengan Republik Islam.

Trump berjanji akan merobek perjanjian nuklir yang dikenal dengan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), memperketat sanksi terhadap Iran, membentuk NATO Arab untuk melawan negara tertentu. AS juga berencana memasukkan nama Korps Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran) dalam daftar organisasi teroris.

Semua itu tentu saja masih sebatas peringatan, retorika, dan ancaman, dan Trump bahkan terpaksa harus mundur dari beberapa pernyataan dan ancamannya. Sebagai contoh, ia tidak lagi berbicara tentang pembatalan perjanjian nuklir. Bersamaan dengan itu, pemerintahan Trump sejak awal berkantor di Gedung Putih ingin menerapkan sanksi-sanksi baru yang keluar dari perjanjian nuklir dengan alasan aktivitas rudal Iran.

Sebagian pihak percaya bahwa pemerintahan Obama menjalankan kebijakan yang lebih lunak terhadap Tehran. Karena pemerintahan Trump masih seumur jagung, jadi tidak bisa dibandingkan dengan masa kekuasaan Obama. Namun, dengan melihat sepak terjang AS sejak kemenangan Revolusi Islam 1979, negara itu tidak pernah ingin membangun hubungan atas dasar sikap saling menghormati dengan bangsa Iran. Washington justru mempertajam permusuhan dengan Tehran dalam berbagai kesempatan.

Sepak terjang dan kebijakan partai-partai utama AS yaitu Republik dan Demokrat menunjukkan bahwa permusuhan dengan bangsa Iran merupakan sebuah kebijakan strategis di AS, di mana tidak akan berubah dengan pergantian para penghuni Gedung Putih. Meski intervensi dan permusuhan itu menemukan dimensi baru dengan kemenangan Revolusi Islam, namun sebagaimana ungkapan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayid Ali Khamenei, permusuhan Amerika dengan bangsa Iran dimulai sejak tahun-tahun pasca kemenangan Revolusi Islam.

Ayatullah Khamenei mengatakan, "Perang dimulai sebelum tahun 1342 Hijriah Syamsiah yaitu sejak tahun 1332 dengan Kudeta 28 Mordad yang dilakukan oleh AS untuk menggulingkan pemerintahan Mohammad Mosaddegh di Iran. Para agen Amerika langsung datang ke Iran dengan koper-koper yang berisi dolar untuk menyuap anasir-anasir jahat dan sebagian politisi oportunis dan dari sinilah dimulainya Kudeta 28 Mordad tahun 1332 dan pemerintahan Mosaddegh pun tumbang. Menariknya di sini, ketahuilah bahwa pemerintahan Mosaddegh yang digulingkan oleh AS, sama sekali tidak punya permusuhan dengan Washington."

Dengan Kebangkitan 15 Khordad pasca penangkapan Imam Khomeini ra dan meluasnya protes rakyat, AS masih tetap melanjutkan aksi-aksinya dan pada masa-masa revolusi, para politisi Amerika bersama dengan para pejabat rezim Pahlevi berupaya menumpas gerakan-gerakan revolusioner dan anti-imperialisme yang dikobarkan oleh rakyat Iran. Membantu gerakan separatisme di provinsi-provinsi perbatasan Iran juga merupakan bagian dari tindakan awal permusuhan AS untuk menyimpangkan jalur Revolusi Islam. Pada saat rakyat revolusioner sedang berusaha untuk menciptakan stabilitas dan ketertiban, AS justru memaksakan perang delapan tahun terhadap Republik Islam Iran.

Fase ini dalam sejarah Iran terjadi pada masa kepresidenan Jimmy Carter dari Partai Demokrat AS. Dengan kemenangan Revolusi Islam dan keluarnya Iran dari lingkaran hegemoni AS, pemerintahan Carter mulai mengadopsi kebijakan bermusuhan terhadap Tehran. Di antara tindakan anti-Iran yang dilakukan Carter adalah mendukung kelompok-kelompok separatis, memutuskan hubungan politik secara penuh, melarang impor minyak dari Iran, membantu rezim Saddam untuk menyerang Iran, memblokir aset-aset Iran, dan memulai sanksi ekonomi.

Kebijakan seperti itu juga dipertahankan oleh Presiden Donald Regan dari Partai Republik selama delapan tahun memimpin AS. Ia juga mengambil langkah-langkah anti-Iran termasuk mengecam Republik Islam di lembaga-lembaga internasional, membantu rezim Saddam, menyerang anjungan-anjungan lepas pantai minyak Iran, dan menembak jatuh pesawat sipil Iran dengan 290 penumpang.

Setelah Regan, kini tiba gilirannya George Herbert Walker Bush atau Bush Senior dari Partai Republik. Ia – dengan klaim bantuan Tehran kepada teroris dan menyebut Iran ancaman bagi negara-negara regional – berupaya meningkatkan tekanan terhadap Tehran melalui sekutu-sekutu Washington di Timur Tengah. Pemerintahan Bush Senior tetap mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Republik Islam.

Bill Clinton dari Partai Demokrat pada awalnya menjanjikan pemulihan hubungan dengan dunia Islam, tapi pada 15 Maret 1995 ia menandatangani undang-undang sanksi dan larangan perdagangan dan investasi di Iran atau yang dikenal Akta d'Amato. Pada masa itu, Menteri Luar Negeri AS Warren Christopher – dengan klaim keterkaitan Tehran dengan kelompok teroris dan ambisi untuk memperoleh senjata nuklir – menyebut pemerintah Iran sebagai 'pembangkang internasional'. Pada masa itu, Gedung Putih mengadopsi kebijakan Dual Containment untuk mengisolasi Iran dan kebijakan stick and carrot untuk melawan Republik Islam.

George W. Bush atau Bush Junior dari Partai Republik berkuasa di AS pasca berakhirnya era pemerintahan Clinton. Pasca peristiwa 11 September, ia mengumumkan perang global anti-terorisme dan kemudian melakukan serangan terhadap Afghanistan dan Irak serta menyebut Iran sebagai poros kejahatan. Tudingan bahwa Tehran ingin memperoleh senjata nuklir juga muncul pada era kekuasaan Bush. Selama 10 tahun, kegiatan nuklir Iran yang sepenuhnya damai telah menjadi alasan AS untuk menerapkan sanksi, tekanan, dan ancaman.

Barack Obama dari Partai Demokrat dengan slogan perubahan dan gaya baru berhasil melangkah ke Gedung Putih dan kemudian mengadopsi kebijakan 'senyum dan tipu daya.' Obama awalnya berjanji akan mengulurkan tangan persahabatan kepada Iran, tapi tindakan anti-Iran yang dilakukannya justru membukukan rekor baru dalam sejarah pemerintahan AS. Pada masa kekuasaan Obama, Washington – yang telah menyatakan komitmen – juga tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian nuklir. Sebagai contoh, Obama menandatangani perpanjangan Undang-Undang Sanksi (ISA), yang dianggap oleh Tehran sebagai pelanggaran perjanjian nuklir.

Contoh lain permusuhan AS dengan Iran adalah mendukung kelompok perusuh dan berupaya menciptakan instabilitas dan kekacauan di Iran, meluncurkan dan mengintensifkan serangan siber terhadap instalasi nuklir, dan mendukung aksi teror terhadap para ilmuwan nuklir Republik Islam.

Pada dasarnya, kebijakan konfrontatif AS yang dijalankan secara bergilir oleh para penguasanya juga dilanjutkan oleh Obama dengan lebih keras lagi. Jadi, mungkin dapat dikatakan bahwa perbedaan utama Trump dengan para pendahulunya adalah bahwa ia lebih cepat dan lebih jujur dalam memperlihatkan esensi yang sesungguhnya dari permusuhan AS terhadap rakyat Iran.