Retrospeksi Suriah di Tahun 2021

Pemilu presiden Suriah kedua dalam satu dekade terakhir digelar pada 26 Mei 2021. Pada putaran pilpres kali ini, dua kandidat calon presiden maju bersaing dengan Bashar Al Assad, Presiden petahana, pertama Abdullah Sallum Abdullah, anggota Socialist Unionist Party, dan Mahmoud Ahmed Marei, salah satu tokoh oposisi Suriah dari Democratic Arab Socialist Party.

 

Delegasi dari Rusia dan Suriah menjadi pengawas dalam penyelenggaraan pilpres Suriah ini. Hasil penghitungan suara menunjukkan kemenangan mutlak Bashar Al Assad dengan 95,15 persen, dan mengantarkannya kembali ke kursi presiden Suriah untuk yang keempat kalinya. Bashar Al Assad dengan kemenangan ini akan memimpin untuk tujuh tahun masa jabatan sebagai presiden Suriah.

 

Penyelenggaraan pemilu presiden Suriah yang berlangsung sukses dan aman, merupakan prestasi penting yang dicapai negara ini. Poin pentingnya terkait dengan wilayah geografis penyelenggaraan pilpres. Pemilu presiden Suriah kali ini digelar di wilayah geografis yang besar, termasuk wilayah-wilayah yang diduduki oleh pasukan Turki, dan milisi bersenjata dukungannya seperti Ras Al Ayn dan Afrin, serta wilayah lainnya, juga wilayah-wilayah yang dikontrol oleh kelompok teroris di Idlib. Pilpres juga digelar di wilayah timur laut Suriah, dan wilayah-wilayah yang diduduki oleh pemerintah Suriah terutama Al Hasakah dan Qamishli.

 

Salah seorang pengamat politik Suriah, Jumma Alissa mengatakan, "Masyarakat internasional terkejut menyaksikan begitu banyaknya warga Suriah yang berpartisipasi dalam memilih kembali Bashar Al Assad di dalam negeri, dan di Kedutaan Besar Suriah di luar negeri. Mereka menyadari tidak ada jalan lain selain mengakui kekalahan konspirasi musuh yang ingin menggulingkan Suriah, dan presidennya. Selepas pemilu dan secara tidak langsung, kami menyaksikan terbentuknya atmosfir yang terbuka di Dunia Arab untuk merekonstruksi Suriah. Sebelumnya genderang yang ditabuh adalah untuk menggulingkan Suriah dan penarikan negara ini dari poros perlawanan."

 

 

Setelah pengumuman hasil penghitungan suara pilpres Suriah, Bashar Al Assad mengumumkan, "Mulai besok kita harus memulai fase baru sehingga harapan untuk membangun Suriah, bertambah besar. Pada kenyataannya Bashar Al Assad menyebut rekonstruksi Suriah sebagai agenda kerja paling penting kabinet baru negara itu. Ekonomi Suriah hancur akibat perang yang berlangsung kurang-lebih satu dekade. Inflasi, pengangguran, kemiskinan dan hancurnya infrastruktur sosial dan ekonomi menciptakan banyak permasalahan. Nilai tukar mata uang Suriah, Lira turun drastis dan harga barang pokok melambung tinggi, sehingga kehidupan masyarakat Suriah sangat sulit.

 

Anggota Kabinet baru Suriah di bawah kepemimpinan Hussein Arnous dilantik pada 14 Agustus 2021 di hadapan Bashar Al Assad. Presiden Suriah pada 10 Agustus 2021 mengeluarkan perintah pembentukan kabinet baru negara ini di bawah pimpinan Perdana Menteri Hussein Arnous dengan 30 menteri. Kabinet baru Suriah dibandingkan dengan kabinet sebelumnya hanya mengalami tiga perubahan di tiga kementerian yaitu Kementerian Informasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Dukungan atas Konsumen, serta menambahkan dua menteri koordinator. Dengan kata lain 27 menteri dari 30 menteri kabinet baru Suriah berasal dari kabinet sebelumnya yang sudah dibentuk Hussein Arsoun.

 

Bersamaan dengan perkembangan politik, peristiwa-peristiwa keamanan di Suriah sejak setahun lalu terus berlanjut. Di tahun 2021, pasukan Suriah berhasil membebaskan berbagai wilayah geografis lain di negara ini dari tangan kelompok teroris. Meski demikian, upaya pembebasan Idlib yang dilakukan setahun sebelumnya belum membuahkan hasil dikarenakan sabotase beberapa negara kawasan dan Amerika Serikat.

 

Dari sisi militer, sebagian besar wilayah yang diduduki kelompok teroris berhasil dibebaskan oleh poros perlawanan dan Rusia dibantu Iran. Pembebasan wilayah-wilayah Suriah dilakukan dari dengan dua metode, melalui peperangan militer Suriah bersama sekutu-sekutunya di wilayah barat dan barat laut Hamma, sekitar Homs, Badia, Palmyra hingga ke wilayah sekitar Deir Ezzor dan Aleppo serta Idlib, yang menyebabkan sejumlah banyak tentara Suriah mencapai wilayah sekitar kota Manbij, Aleppo dan Khan Syaikhoun di Idlib, atau melalui pertempuran di sepanjang wilayah timur dan timur laut Suriah, dan militer Suriah berhasil memasuki Ayn Issa, hingga ke jalan raya internasional M4 di sekitar Raqqa.

 

Pada saat yang sama, intervensi Turki dan AS di wilayah utara dan timur Suriah pada tahun 2021 terus berlanjut. Milisi bersenjata Kurdi afiliasi AS berhasil merampok sumber energi Suriah dengan dukungan Washington. Sejumlah banyak pertempuran pecah antara warga Suriah dan milisi bersenjata di wilayah-wilayah yang diduduki milisi bersenjata.

 

 

Salah satu peristiwa terpenting pada tahun 2021 di Suriah, terjadi di bidang kebijakan luar negeri. Di tahun ini sejumlah negara dunia yang sebelumnya sangat menekan Suriah dan bahkan mendukung kelompok teroris, berusaha menghidupkan hubungan diplomatik dengan Suriah, termasuk ditandai dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Abdullah bin Zayed ke Damaskus. Menteri Ekonomi UEA juga bertemu dengan sejawatnya dari Suriah, dan keduanya mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di berbagai bidang.

 

Suriah dan Irak di tahun 2021 menandatangani delapan kerja sama ekonomi di berbagai bidang termasuk infrastruktur, perumahan, investasi, pendidikan dan pariwisata. Kementerian Perminyakan dan Energi Suriah, Yordania, Mesir dan Lebanon dalam pertemuan tanggal 8 Agustus 2021 di Amman, mencapai kesepakatan terkait peta jalan untuk mentransfer gas dari Mesir ke Lebanon. Dalam perundingan Suriah dan Lebanon yang digelar di Damaskus, Suriah atas permintaan Lebanon, sepakat untuk membantu mentransfer gas dan listrik dari Yordania melalui wilayah Suriah. Perbatasan Suriah dan Yordania secara penuh terbuka untuk aktivitas perdagangan.

 

Selain itu, Duta Besar AS untuk Lebanon, Dorothy Shea mengumumkan bahwa Gedung Putih memutuskan untuk mendatangkan listrik dari Yordania ke Lebanon. Langkah pemerintah AS ini dilakukan untuk mencegah impor bahan bakar Iran oleh Lebanon, namun gagal, dan ini menjadi kemenangan besar bagi Suriah karena secara praktis ini melanggar aturan Caesar Act.

 

Jumma Alissa menjelaskan, "Kita tidak boleh mengabaikan urgensi kemenangan internasional dan regional terkait izin bagi Lebanon untuk memindahkan gas dan listrik dari Yordania dan Mesir melalui Suriah. Keputusan ini dengan sendirinya melanggar aturan Caesar Act Amerika Serikat, dan menjadi penegas atas kemenangan bertahap pemerintah dan rakyat Suriah. Izin ini pada kenyataannya merupakan pengakuan atas kemenangan poros perlawanan dan kekalahan AS. Kekalahan AS ini berakar dari langkah Iran yang mengekspor bahan bakar ke Lebanon melalui Suriah untuk membantu rakyat Lebanon, sehingga pada akhirnya menjadi model ekspor listrik dan gas Mesir dan Yordania."

 

Peristiwa penting terakhir yang terjadi sepanjang tahun 2021 di Suriah adalah perintah Raja Bahrain Hamad bin Issa Al Khalifa pada 30 Desember 2021 yang mengangkat Waheed Mubarak Sayyar sebagai Duta Besar Bahrain untuk Suriah, sekaligus menghidupkan kembali hubungan diplomatik kedua negara. (HS)