Posisi Pemain Krisis Suriah Menjelang Perundingan Astana

Pada bulan Maret 2017 mendatang, krisis Suriah akan memasuki tahun ketujuh. Selama enam tahun terakhir, persenjataan para teroris dan eskalasi perang di dalam negeri serta pelaksanaan berbagai perundingan antara pemerintah Suriah dan para penentangnya, terus berlanjut.

Di saat perang dan persenjataan para teroris oleh kubu Arab-Barat-Zionis-Turki tidak mampu mengakhiri krisis di Suriah, pelaksanaan perundingan dan dialog yang dihadiri pemerintah Suriah dan kelompok penentang merupakan mekanisme yang disepakati oleh semua pihak.

Perundingan terbaru antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi digelar pada April 2016 selama dua pekan di Jenewa, Swiss. Sekarang, Astana, ibukota Kazakhstan juga akan menjadi tuan rumah dialog krisis Suriah, dimana posisi semua pihak yang terlibat dalam krisis ini tidak jauh berbeda dengan posisi mereka pada masa pelaksanaan perundingan di Jenewa pada April 2016.

Perundingan Astana tentang krisis Suriah digelar pada tanggal 23-24 Januari dengan dihadiri kelompok oposisi dan pemerintah Suriah yang akan diawasi oleh tiga negara Rusia, Turki dan Republik Islam Iran. Amerika Serikat juga diundang untuk terlibat dalam perundingan tersebut. Di antara kelompok-kelompok oposisi Suriah, kemungkinan hadirnya kelompok-kelompok seperti Ahrar As-Syam, Jaish Al-Islam, Jaish Al-Hur juga menguat.

Perundingan Astana digelar dalam kondisi yang berbeda dengan perundingan lain terkait krisis Suriah, dan bahwa berlanjutnya kekuasaan atau lengsernya Assad sudah bukan masalah utama melainkan kesepakatan gencatan senjata dan upaya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. 

Di tingkat dalam negeri, kelompok-kelopok oposisi dan pemerintah Suriah akan menghadiri perundingan Astana di saat telah terjadi transformasi besar di medan. Kelompok-kelompok teroris yang dengan cepat melemah, melakukan berbagai kejahatan termasuk di antaranya menutup saluran air untuk warga Suriah yang merupakan salah satu contoh nyata kejahatan perang.

Sementara itu, kelompok-kelompok oposisi berpartisipasi dalam perundingan Astana di saat transformasi di medan pertempuran Suriah mengindikasikan kekuatan pemerintah di hadapan kelompok teroris dan kelompok oposisi. Poin ini yang menjadi perbedaan utama antara perundingan Astana dengan berbagai perundingan tentang Suriah.

Menyusul kemenangan strategis pemerintah Suriah pada Desember 2016 dan pembebasan Aleppo dari pendudukan teroris, dimulai gelombang baru perang melawan teroris yang terfokus pada pembebasan pinggiran Aleppo. Sebagaimana yang dikemukakan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, dalam wawancaranya dengan TBS Jepang, pada perundingan Astana, pemerintah Suriah mengupayakan gencatan senjata, penyaluran bantuan kemanusiaan dan membuka peluang bagi kelompok bersenjata untuk bergabung dalam program rekonsiliasi.

Di tingkat regional, kondisi para pemaain regional tidak dapat dibandingkan dengan perundingan yang digelar dalam beberapa tahun lalu terkait krisis Suriah. Untuk pertama kalinya, tercapai kesepakatan antara Rusia, Iran dan Turki soal krisis Suriah. Pada perundingan sebelumnya, Turki yang merupakan penentang utama pemerintah Bashar Al-Assad bersama dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat, sekarang bersama dengan Iran dan Rusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menyusul dekatnya kebijakan Turki dengan politik Republik Islam Iran dan Rusia dalam krisis Suriah, telah terjadi perubahan pada bobot di pihak-pihak asing. Hal yang memperkuat faktor-faktor konstruktif dalam perundingan Astana adalah kebersamaan Turki dengan Iran dan Rusia. Banyak kelompok dukungan Turki juga telah diundang untuk menghadiri perundingan Astana.

Salah satu perbedaan terpenting di tingkat regional adalah bahwa tidak ada satu negara Arab pun yang hadir dalam perundingan Astana. Ini berarti Arab Saudi dan Qatar yang merupakan negara-negara Arab utama penentang pemerintah Bashar Al-Assad dan pendonor dana terbesar bagi para teroris untuk menggulingkan pemerintah Suriah, telah mulai tersingkir. Peran destruktif mereka dalam krisis Suriah telah terbukti dengan tidak diundangnya dua negara Arab itu pada perundingan Astana. Meski demikian, Arab Saui dan Qatar kemungkinan akan membelanjakan dana besar guna mencegah pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata hasil perundingan Astana.

Di tingkat transregional, sikap para pemain transregional juga tidak sama seperti di masa lalu. Pada perundingan krisis Suriah sebelumnya, Amerika Serikat memainkan peran utama serta mengambil keputusan penting tanpa melibatkan negara lain seperti Republik Islam Iran. Namun pada perundingan Astana, undangan untuk Amerika Serikat menjadi salah satu pembahasan dialog antara Iran, Rusia dan Turki.  Sampai akhirnya Senator John McCain mengatakan, "Urusan kita sudah sedemikian rupa sehingga Rusia, Iran dan Turki yang harus mengundang kita untuk terlibat dalam konferensi Kazakhstan."

Oleh karena itu harus dikatakan bahwa Rusia sebagai kekuatan transregional utama pendukung pemerintah Suriah, memiliki posisi kokoh dalam dialog Astana. Meski terlalu cepat untuk memberikan penilaian tentang politik luar negeri Donald Trump, akan tetapi pernyataan Trump terkait Rusia pada masa kampanyenya dan bahkan setelah kemenangan pilpres, mensinyalir kemungkinan tidak adanya interferensi dari Washington terhadap hasil kesepakatan perundingan Astana.

Masalah lain terkait para pemain transregional krisis Suriah dalam perundingan Astana adalah tidak terlibatnya negara-negara anggota Uni Eropa. Meski negara-negara anggota Uni Eropa khususnya Inggris, Perancis dan Jerman, dilibatkan dalam perundingan krisis Suriah sebelumnya, akan tetapi kenyataannya alih-alih menunjukkan peran independen, negara-negara Eropa justru lebih mengekor kebijakan Amerika Serikat. Oleh karena itu, ketidakhadiran negara-negara Eropa tidak akan menjadi hambatan serius bagi pelaksanaan hasil perundingan Astana.

Perundingan Astana adalah mukadimah untuk perudningan Jenewa soal krisis Suriah yang menurut rencana akan digelar pada awal Februari mendatang. Ada harapan kelompok-kelompok yang akan berparitisipasi dalam perundingan Astana akan mencapai kesepakatan soal gencatan senjata dan juga penyaluran bantuan kemanusiaan. Peluang itu semakin menguat menyusul perubahan perimbangan kekuatan di tingkat internal, regional dan transregional serta berakhirnya masa kepresidengan Barack Obama dan tampilnya pemerintah baru Amerika Serikat.

Meski perundingan Astana dan kemudian Jenewa tidak akan berujuan gpada perdamaian di Suriah, karena perdamaian tidak mungkin tercapai dalam waktu sangat singkat, akan tetapi peristiwa ini dapat menjadi titik balik untuk krisis Suriah, di mana hingga akhir tahun 2017 nanti, kekuatan kelompok-kelompok teroris Suriah akan mencapai titik terendahnya.

Perundingan Astana digelar dalam kerangka strategi solusi politik atas krisis Suriah menyusul pertemuan Menlu Rusia, Iran dan Turki di Moskow pada tanggal 20 Desember 2016. Pernyataan akhir pertemuan tiga Menlu tersebut menegaskan dukungan Rusia, Iran dan Turki terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas teritorial Suriah sebagai sebuah negara multi-etnis, multi-agama, non-sektarian, demokratis dan sekuler.

Selain itu, Rusia, Iran dan Turki percaya bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik Suriah. Mereka mengakui peran penting PBB dalam upaya memecahkan krisis ini sesuai dengan resolusi 2254 Dewan Keamanan. Mereka juga menyerukan pemberantasan kelompok teroris Daesh (ISIS) dan Front al-Nusra dan mengajak kerjasama global untuk menumpas terorisme.

Sabotase sejumlah kelompok teroris bersenjata anti-Suriah yang memperoleh dukungan dari beberapa negara dunia telah menyebabkan berhentinya perundingan damai Suriah di Jenewa dari delapan bulan lalu hingga sekarang. Perundingan mendatang di Astana digelar menyusul ketidakmampuan PBB untuk melanjutkan dialog di Jenewa.