Membongkar Motif Ekonomi Saudi di Irak

Pemerintah Irak sepakat akan menyerahkan tanah di provinsi selatan dan barat kepada Arab Saudi untuk dikelola. Meskipun Perdana Menteri Irak, Mustafa al-Kadhimi mengatakan kesepakatan dengan Riyadh ini untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi Arab Saudi, tetapi langkah tersebut menuai kritik luas di negaranya sendiri.

Hubungan Arab Saudi dan Irak mengalami pasang surut. Sebelum rezim Ba'ath Saddam jatuh, Baghdad dan Riyadh menjadi rival yang bermusuhan. Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Baghdad setelah Irak menginvasi Kuwait pada tahun 1990. Sebelumnya, rezim Al Saud mendirikan Dewan Kerja Sama Teluk pada tahun 1981, salah satunya untuk menghadapi pemerintah Ba'ath di Irak.

Namun dinamika selanjutnya di Irak dipandang Riyadh belum menguntungkan kepentingan Al-Saud setelah rezim Ba'ath tumbang pada tahun 2003. Pasalnya, rezim Al Saud yang memiliki pandangan sektarian tentang politik dan kekuasaan di dunia Arab, melihat perubahan Irak justru akan menaikkan pamor Tehran, yang dianggap sebagai rival Riyadh.

Di tahun-tahun awal penggulingan Saddam, Saudi tidak mampu memainkan peran efektif di Irak. Dua belas tahun setelah penggulingan rezim Ba'ath, Arab Saudi menjalin hubungan diplomatik dengan Irak pada 2015. Namun, hubungan ini tidak berlangsung lama, setelah pemerintah Irak menyebut Thamer al-Sabhan, duta besar Saudi untuk Baghdad, sebagai pihak yang tidak diinginkan.

Thamer al-Sabhan yang sebelumnya pernah menjadi penasihat militer Saudi untuk Lebanon dianggap terlibat dalam protes dan kekerasan anti-pemerintah Baghdad. Arab Saudi selanjutnya menunjuk Brigadir Jenderal Abdul Aziz al-Shammari yang pernah menjabat sebagai atase militernya di Jerman pada 15 Oktober 2016, untuk mengisi jabatan Kuasa Usaha, dan setahun kemudian sebagai Duta Besar untuk Baghdad, yang menunjukkan pendekatan keamanan negara ini terhadap Irak.

Pola perilaku Saudi ini menjadi salah satu alasan mengapa saat ini banyak tokoh, kelompok dan rakyat Irak, serta analis di kawasan Asia Barat pesimis dengan investasi Al Saud di Irak, dan melihatnya sebagai dalih untuk mewujudkan tujuan keamanan dan politiknya.

Naiknya Mustafa al-Kadhimi sebagai perdana menteri Irak, dianggap memberikan angin segar bagi Riyadh untuk membuka kembali hubungan dengan Baghdad. Puncaknya, pemerintah Irak dan Arab Saudi bertemu pada 14 Oktober 2020 di Riyadh untuk membahas investasi Saudi di Irak yang diperkirakan akan menembus $ 2,9 miliar. Menteri Perencanaan Irak Khaled Batal al-Najm mengusulkan 6.000 proyek  senilai $ 100 miliar.

Pemerintah Irak telah memberikan 375 juta meter persegi untuk mendukung investasi Arab Saudi di negaranya yang akan digunakan untuk proyek pertanian dan peternakan. Tanah ini terletak di provinsi Karbala, Muthanna, Najaf, Al-Anbar dan Basra.

Terlepas dari kecaman luas dari dalam negeri Irak sendiri, delegasi Saudi yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian, Abdul Rahman al-Fadli tiba di Baghdad pada 7 November 2020. Delegasi Saudi terdiri dari menteri perindustrian dan pertambangan, transportasi dan perwakilan dari berbagai kementerian dan perusahaan Saudi. Delegasi tersebut bertemu dengan Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi dan Ketua Parlemen Irak, Mohammed al-Halbousi.

Berdasarkan pernyataan bersama pada 9 November 2020, Kementerian Luar Negeri Irak mengungkapkan bahwa kedua belah pihak telah menyepakati 12 masalah mengenai kelanjutan kerja sama dan koordinasi di bidang politik, keamanan dan militer, mempercepat pembukaan kembali perlintasan perbatasan Arar antara Irak dan Arab Saudi, memperkuat kerja sama keamanan dan intelijen dalam memerangi kejahatan dan perdagangan manusia, mempercepat penandatanganan nota Keamanan antara Kementerian Dalam Negeri Irak dan Arab Saudi, kerja sama di bidang militer melalui latihan bersama dalam kerangka nota kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak, serta pembukaan pangkalan militer di kedua negara termasuk di antara 12 kasus yang disebutkan. Faktanya, meski sebagian besar anggota delegasi adalah pejabat ekonomi Saudi, tapi tujuan keamanan, intelijen dan militer menjadi isu utama kesepakatan tersebut.

Melihat situasi ini, muncul pertanyaan penting, apa motif Arab Saudi dalam mengembangkan hubungan dengan Irak serta investasi ekonomi di negara ini?

Tampaknya tujuan terpenting Al-Saud dalam membangun hubungan dengan Irak untuk membenamkan pengaruhnya di negara ini. Arab Saudi tidak mempertimbangkan kepentingan nasional Irak untuk membentuk pemerintahan yang kuat, maupun mendukung kelompok perlawanan dan menentang kehadiran AS di kawasan Asia Barat. Ada berbagai laporan menunjukkan kedutaan Saudi di Baghdad terlibat dalam kerusuhan di Irak Oktober lalu dan sedang mengejar keretakan antara Syiah dan Sunni.

Tujuan terpenting kedua Saudi di Irak adalah meningkatkan pengaruh regionalnya. Di tingkat regional, Arab Saudi menganggap Iran dan Turki sebagai rival terpenting, yang tidak memiliki hubungan baik dengan kedua negara tersebut selama beberapa tahun terakhir. Arab Saudi berusaha untuk melawan pengaruh Republik Islam Iran di Irak melalui investasi ekonomi, yang sekarang menjadi salah satu tujuan strategis terpenting Al Saud di Asia Barat. Arab Saudi juga berusaha memblokir koneksi antara kelompok perlawanan Irak dan Suriah, terutama melalui penyeberangan al-Qaim di provinsi Anbar Irak. 

Tujuan ketiga Al-Saud untuk membuat Irak bergantung pada Arab Saudi. Pola perilaku Arab Saudi terhadap negara-negara Arab menunjukkan bahwa Al-Saud selalu berusaha agar negara-negara Arab tetap bergantung pada Riyadh, sekaligus untuk mencegah pertumbuhan kekuatan Arab sainganyan. Irak dulunya adalah salah satu saingan regional terpenting Arab Saudi, dan sekarangpun Riyadh tidak mengambil langkah untuk memperkuat pemerintah di Irak dengan investasi ekonominya.

Tidak diragukan lagi, salah satu masalah terpenting saat ini di Irak di bidang ekonomi, yang secara khusus berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat dan ketidakmampuan pemerintah untuk membangun kembali infrastruktur yang dihancurkan oleh kelompok teroris Daesh. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa rekonstruksi dan pembangunan sektor perumahan Irak membutuhkan investasi lebih dari $17 miliar. Dengan kerusakan sekitar 20 persen, sektor ini memiliki tingkat kebutuhan investasi tertinggi.

Berbagai sektor, termasuk pertanian, minyak dan gas, kesehatan dan pendidikan, juga membutuhkan anggaran besar untuk rekonstruksi. Pada saat yang sama penurunan harga minyak dan defisit anggaran, membuat pemerintah Irak membutuhkan suntikan dana dari luar untuk membiayai investasi ekonominya. Oleh karena itu, pemerintah Irak menjadikan investasi ekonomi sebagai salah satu prioritas utamanya.

Meskipun pemerintah Irak menyambut baik investasi ekonomi yang digelontorkan Riyadh, tapi sebagian pejabat Irak, kelompok, dan sejumlah besar masyarakat Irak serta akademisi pesimis dengan investasi tersebut. Mereka mengkhawatirkan ancaman serius bagi negaranya ditinjau dari beberapa pertimbangan.

Pertama, Arab Saudi telah memainkan peran dalam instabilitas di Irak selama dua dekade terakhir. Arab Saudi telah mendatangkan lebih dari 15.000 pelaku bom bunuh diri di Irak dalam beberapa tahun terakhir. Menurut sumber keamanan Irak, sebanyak 5.000 teroris Saudi di Irak menjadi pelaku bom mobil atau sabuk peledak yang menewaskan atau melukai ribuan warga sipil. Beberapa dari mereka juga dipenjara di Lapas Nasiriyah. Masalahnya, Arab Saudi tidak meminta maaf atas kejahatan ini dan tidak membayar kompensasi kepada para korban. Dengan rekam jejak kelam ini sulit bagi sebagian besar masyarakat Irak mempercayai proyek ekonomi yang ditawarkan Riyadh.

Kedua, geografi tempat Arab Saudi ingin berinvestasi sangatlah penting. Arab Saudi dan Irak berbagi perbatasan sepanjang 800 kilometer. Dua provinsi Al-Anbar dan Muthanna, tempat Al-Saud berinvestasi, berbatasan dengan Arab Saudi. Di sisi lain, Najaf, Karbala dan Basra termasuk di antara provinsi-provinsi dengan populasi mayoritas Syiah dan tempat terpentingnya di Irak. Pemilihan provinsi-provinsi ini meningkatkan ketidakpercayaan rakyat Irak terhadap Arab Saudi yang menunjukkan bahwa Arab Saudi mengejar tujuan politik dan keamanannya di Irak melalui sarana ekonomi, bahkan dimungkinkan untuk menciptakan kembali ancaman kemunculan kelompok teroris Daesh. Sebagaimana dikhawatirkan analis politik Irak, Abbas Ardawi, "Wilayah yang menjadi lokasi investasi Arab Saudi berada di selatan dan barat Irak. Tempat ini adalah wilayah yang terletak antara inti kelompok teroris Daesh dan militer AS serta pasukan keamanan Irak,".(PH)