Isu HAM Iran dan Kemunafikan AS 3

Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945 melakukan serangan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, yang merenggut lebih dari 200 ribu nyawa dan membuat ribuan orang cacat atau terluka untuk jangka waktu lama. Kejahatan akibat politik intervensif militer Amerika Serikat di dunia hingga kini terus memakan tumbal. Akan tetapi para pejabat Amerika Serikat dengan congkak menuding pihak lain melanggar hak asasi manusia.

Dalam satu abad terakhir, tercatat berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam list panjang kejahatan anti-kemanusiaan Amerika Serikat. Serangan bom atom di dua kota Jepang pada 1945 merupakan salah satu di antaranya. Pada ayat empat pasal dua Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditekankan soal larangan penggunaan paksaan dan ancaman terhadap kedaulatan setiap negara. Bahkan ancaman menggunakan kekuatan (militer) serta berbagai cara lain dinilai bertentangan dengan tujuan PBB dan dilarang.

Deklarasi Pedoman Hukum Internasional 1970 juga secara jelas menyebutkan non-intervensi langsung atau tidak langsung dalam urusan dalam negeri negara-negara, dalam pedoman hukum internasional yang sesuai dengan Piagam PBB. Disebutkan pula bahwa tidak ada negara atau kelompok negara-negara yang berhak dengan alasan apapun untuk secara langsung maupun tidak langsung, mengintervensi urusan dalam negeri atau luar negeri negara lain.

Meski demikian tetap saja kita menyaksikan langkah-langkah seperti agresi langsung maupun tidak langsung Amerika Serikat ke berbagai negara termasuk Panama, Irak, Afghanistan, Libya, dan Suriah, serta dukungan terhadap rezim-rezim teroris, penjajah dan pelanggar HAM, semuanya tercatat dalam rapor politik luar negeri Amerika. Padahal telah ditegaskan bahwa segala bentuk serangan atau intervensi militer pemerintah Amerika Serikat terhadap negara lain, serta ancaman repetitif Amerika Serikat dalam hal ini, bertentangan dengan Piagam PBB dan melanggar ketentuan internasional yang ada.

Berdasarkan berbagai laporan, pasca Perang Dunia II hingga kini, Amerika Serikat telah terlibat dalam 50 kudeta dan penggulingan pemerintah di dunia. Selain itu, Amerika Serikat juga merupakan satu-satunya negara yang menggunakan bom atom dan merenggut ratusan ribu nyawa.

AS telah melakukan kejahatan yang tak terkira angkanya dalam berbagai perang di Afghanistan, Irak dan Libya dengan klaim upaya mewujudkan HAM. Apa sebenarnya yang dihasilkan dari perang tersebut? Berdasarkan sebuah laporan penelitian dari Institut Studi Internasional Universitas Brown Amerika Serikat, ratusan ribu orang tewas dalam perang Afghanistan mulai tahun 2001 hingga 2014. Laporan bertajuk "Kerugian Perang" itu meneliti jumlah korban dalam perang Afghanistan sejak masuknya pasukan internasional di negara itu pada tahun 2001 hingga 2014.

Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa sebagian besar korban di pihak warga sipil Afghanistan itu tercatat mulai tahun 2007. Laporan itu juga mencatat jumlah korban akibat perang di Pakistan yang secara keseluruhan disebutkan dari dua negara tersebut 149 ribu orang tewas dan 162 ribu lainnya terluka. Hasil penelitian yang dipublikasikan media-media Barat itu menunjukkan bahwa 26.270 warga sipil Afghanistan tewas dan 29.900 lainnya terluka.

Di Irak, perang telah menewaskan satu juta warga Irak dan membuat lebih dari empat juta warga negara itu mengungsi. Perang telah menimbulkan kerusakan hebat di Irak di mana negara itu sekarang menghadapi instabilitas akibat kehadiran kelompok teroris Takfiri Daesh dan kelompok teroris Takfiri lain dukungan rezim Saudi, Israel dan Amerika Serikat.

Pada masa invasi ke Irak, George W. Bush mengklaim bahwa foto-foto satelit menunjukkan Irak sedang merekonstruksi situs-situs nuklirnya. Akan tetapi klaim itu terbukti bohong. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tidak menemukan bukti atau indikasi yang membenarkan klaim Bush tersebut. Madeleine Albright, mantan menlu AS, dalam wawancaranya dengan Euronews, menyinggung pernyataan kontroversialnya soal kelayakan sanksi-sanksi Amerika Serikat yang mengakibatkan kematian 500.000 anak Irak dan mengatakan, "Itu adalah pernyataan terkonyol dalam kehidupan saya dan oleh karena itu saya telah meminta maaf."

Albright dalam wawancara itu menyatakan, "Saya pikir cara yang digunakan oleh George W. Bush untuk menyeret kita dalam perang Irak—tanpa menempuh jalur diplomatik atau aliansi untuk mengkoordinasikan dengan PBB—merupakan salah satu di antara alasan yang menyoal masalah senjata pemusnah massal." Albright, menambahkan bahwa Presiden AS Barack Obama terpilih karena dia akan mengakhiri perang di Irak dan Afghanistan. Hal tersebut menjadi faktor utama mengapa dia terpilih, dengan berlandaskan pada alasan bahwa dua perang tersebut adalah sebuah kekeliruan fatal.

Amerika Serikat dan Eropa juga bersikap ganda terkait Libya. Selama bertahun-tahun dan bahkan dalam masa singkat sebelum intervensi militer untuk menggulingkan rezim Muammar Gaddafi pada 2011, Amerika Serikat dan Eropa telah mempersenjatai militer Libya dan mereka menjalin hubungan erat dalam hal ini.

Dalam perang Libya, lebih dari 600 ribu orang melarikan diri di mana 100 ribu di antaranya adalah warga Libya. Tercatat 200 ribu warga Libya mengungsi. Ini semua adalah hasil dari intervensi NATO dan Amerika Serikat di Libya. Pada 19 Januari 2012, Lembaga HAM Arab, Pusat HAM Palestina dan Konsorsium Internasional Bantuan Kemanusiaan, melaporkan bahwa NATO telah membombardir wilayah sipil dan langkah tersebut merupakan kejahatan perang.

Libya sekarang menjadi jalur penyelundupan senjata kepada para teroris di Suriah. Barat bisa saja membiarkan Libya pada 2011, atau tidak mencampuri urusan dalam negeri negara itu selama beberapa dekade. Sebagai gantinya, Barat dapat memberikan bantuan politik dan ekonomi untuk Libya dan rakyatnya, bukannya merampas sumber-sumber minyak negara itu. 

Dalam beberapa tahun terakhir juga terpublikasi berita tentang pembantaian terhadap warga sipil oleh pesawat tanpa awak Amerika Serikat di negara-negara yang menjadi target AS, yaitu Afghanistan, Pakistan, Yaman dan Somalia. Akan tetapi berita tersebut seakan menjadi berita tidak penting dan biasa.

Majalah Focus terbitan Jerman dalam analisanya menyinggung pelanggaran HAM dalam operasi drone Amerika Serikat. Operasi pesawat drone AS itu dinilai telah menjadi sarana pemerintah Bush dalam pemberantasan terorisme. Akan tetapi penggunannya menimbulkan banyak masalah di sektor hak asasi manusia.

Menurut laporan The Economist, sejak tahun 2005 hingga kini serangan pesawat tanpa awak telah meningkat 1.200 persen. Masalah ini menjadi indikasi penting yang menandai masuknya perang moderen ke kancah militer-keamanan. Berdasarkan data yang terpublikasi, hingga kini lebih dari 3.000 orang tewas dalam serangan jet-jet tempur tanpa awak Amerika Serikat, di mana 1.000 di antaranya adalah warga sipil dan 200 lainnya adalah anak- anak. 

Berdasarkan laporan Kantor Penyelidikan Pers, antara tahun 2004 hingga Agustus 2011, sebanyak 2.347 orang tewas akibat serangan pesawat tanpa awak Amerika Serikat. 392 di hingga 781 di antaranya adalah warga sipil dan 175-nya adalah anak-anak.

Sementara itu berdasarkan Palang Merah Internasional, senjata-senjata yang meningkatkan angka kematian sebesar 25 persen di medan perang dan lima persen di rumah sakit, termasuk jenis senjata terlarang. Akan tetapi kejahatan dalam hal ini terus berlangsung.

Kontradiksi antara kebijakan dan slogan Barat di bidang hak asasi manusia dan demokrasi sedemikian nyata, sehingga slogan itu terdengar bak lelucon jika dikemukakan oleh Barat, khususnya Amerika Serikat.  Terungkapnya berbagai peristiwa di penjara Guantanamo, Abu Ghuraib, dan penjara-penjara rahasia AS di Eropa serta terkuaknya aksi penyiksaan sadis di penjara-penjara tersebut, masih terus berlanjut.

Presiden AS Barack Obama beberapa bulan lalu dalam kunjungannya ke Kuba, mengklaim bahwa negaranya sangat menjaga prinsip demokrasi, akan tetapi sikap para sipir penjara di Guantanamo sama sekali tidak merefleksikan prinsip tersebut. Karena pada hakikatnya, Amerika Serikat adalah pelanggar HAM terbesar dan oleh karena itu, Obama atau pejabat AS lainnya, tidak berhak berbicara soal kondisi HAM di negara-negara lain.

Termasuk di antara pelanggaran HAM oleh Amerika Serikat adalah dukungannya terhadap rezim penjajah Israel dalam perang di Gaza, serta terhadap kelompok-kelompok teroris Takfiri termasuk Daesh.