Isu HAM dan Kemunafikan AS 8

Bangsa Eropa diperkirakan datang ke Amerika pada tahun 1600 Masehi setelah pendaratan Christopher Columbus di benua itu. Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaan wilayahnya pada Juli 1776 di mana pemilik asli dan warga pribumi telah hidup di tanah lehuhur mereka selama bertahun-tahun. Peradaban warga pribumi Amerika mencakup bangsa Maya, Toltec, Aztec, dan Inka.

Para imigran Eropa dan daerah-daerah lain terlibat pertempuran dengan warga pribumi untuk merampas tanah leluhur mereka. Perang ini menghancurkan peradaban kuno dan memusnahkan suku pribumi di wilayah tersebut dan mereka yang tersisa dipekerjakan sebagai budak. Perbudakan semakin merebak sejak kedatangan imigran Eropa dan praktek ini berlanjut sampai ratusan tahun.

Penduduk asli Amerika membentuk sekitar 1,7 persen dari total populasi AS dan mereka mendapat perlakukan diskriminatif oleh pemerintah selama bertahun-tahun. Perlakuan diskriminatif ini meningkat signifikan pada tahun 2013 akibat krisis ekonomi. Ketimpangan rasial dalam kesempatan kerja, ketidakadilan di bidang kesehatan dan pendidikan warga pribumi, dan perampasan aset mereka oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar, merupakan bentuk penindasan yang telah mempersulit kehidupan warga pribumi.

Angka pengangguran di tengah warga pribumi berkisar antara 28-30 persen atau dua kali lipat lebih besar dibanding warga Amerika lainnya. Berdasarkan statistik, 27-29 persen pribumi AS tergolong warga miskin, padahal angka ini diperkirakan antara 8-13 persen di antara penduduk Amerika lainnya. Di South Dakota, terdapat sebuah daerah reservasi yang disebut Lower Brule untuk menampung sekitar 1600 warga dari sebuah suku Indian, Sioux. Wilayah tempat tinggal warga pribumi terbilang kecil dan populasi mereka biasanya juga kurang dari 10 ribu orang. Suku Sioux juga termasuk komunitas yang paling kecil di antara suku-suku pribumi.

Penduduk asli menghadapi kesulitan ekonomi dan menjalani kehidupan yang berat akibat ketidakpedulian pemerintah AS. Human Rights Watch merilis sebuah laporan setebal 117 halaman seputar penyalahgunaan dan korupsi besar-besaran dana untuk warga pribumi oleh US Tribal Council. Laporan ini merupakan contoh kasus penyelewenangan dana yang dialokasikan untuk masyarakat suku AS.

Dari perspektif sejarah, perlakukan diskriminatif terhadap warga kulit hitam dan pribumi Amerika muncul dari keinginan untuk mengubah struktur populasi di tengah masyarakat. Ada kebencian dari kelas tertentu yang menganggap dirinya lebih unggul dari segi ras dan strata serta ingin menguasasi komunitas lain. Kecendrungan ini telah menyebabkan lahirnya bentuk baru rasialis mulai dari pembunuhan sampai kekerasan rasial di negara yang mengaku membela hak asasi manusia.

Pemerintah AS sejak dulu menjadikan perang dan agresi sebagai metode utama untuk memperluas hegemoninya di dunia dan menganggap hal itu sebagai strategi permanen. Oleh karena itu, semua Presiden AS – meskipun berbeda visi – menetapkan strategi tersebut sebagai sebuah prinsip yang tidak bisa dirubah.

Majalah Foreign Policy dalam sebuah laporannya dengan tema "Top 5 Reasons We Keep Fighting All These Wars" menulis bahwa Amerika Serikat dimulai dengan 13 koloni kecil dan rentan di samping pantai timur Amerika Utara. Selama satu abad berikutnya, orang-orang di 13 koloni itu disebarkan ke seluruh benua dan para pemimpin mereka menundukkan atau membasmi penduduk asli dan merebut Texas, New Mexico, Arizona dan California dari Meksiko."

Perang saudara yang megerikan pecah di AS dengan tujuan menancapkan koloninya di luar negeri dan berlanjut sampai Perang Dunia II. AS setelah menjadi salah satu kekuatan besar sekitar tahun 1900, terlibat dalam puluhan perang dan melakukan intervensi militer yang tak terhitung jumlahnya di negara-negara lain. Namun AS tetap menganggap dirinya sebagai negara yang cinta damai.

Presiden AS Theodore Roosevelt (1901-1909) dalam buku memoarnya menulis bahwa George Washington adalah orang yang selalu mengingatkan AS dari intervensi dalam urusan negara-negara Eropa, tetapi selalu memandang tanah kelahirannya, AS sebagai imperium baru dan imperium yang sedang tumbuh. Jadi, harus dikatakan bahwa pemikiran rasis sama sekali tidak pernah hilang di dunia modern AS, tapi para pejabat negara itu selalu menjustifikasi perilakunya.

Dampak dari perilaku ini adalah munculnya kesenjangan besar ekonomi, diskriminasi sosial, dan pembatasan rasial di tengah masyarakat Amerika. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasialisme telah menyebar ke aspek sosial, budaya, dan bahkan politik dengan berbagai bentuknya dan tidak mengenal batasan yang jelas.

Di masyarakat seperti ini, kedudukan dan nilai-nilai kemanusiaan didefinisikan dan ditetapkan menurut pemikiran-pemikiran rasis. Meskipun praktek perbudakan sudah hilang di AS, namun gerakan-gerakan rasial dan perilaku yang berbau rasis masih terus terjadi. Di era imperialisme, para penjajah mengadopsi kebijakan penghapusan pribumi dan pengelompokan mereka berdasarkan ras dan warna kulit. Namun di era modern yang diklaim berperadaban dan maju, warisan era kelam tersebut masih dilestarikan oleh negara-negara arogan. Ini adalah pemikiran bodoh yang diciptakan oleh para penguasa kolonial.

Pemikiran seperti ini sekarang sedang dihidupkan kembali di tengah masyarakat Amerika dan Eropa. Oleh karena itu, para pencetus pemikiran ini menumpas segala bentuk gerakan yang menuntut keadilan dan penghapusan diskriminasi. Kekerasan rasial dan perilaku kasar masih dirasakan oleh warga kulit hitam di AS.

Di masa Kepresidenan Bush Senior, sejumlah negara bagian AS dilanda kerusuhan besar akibat kekerasan yang dilakukan secara terbuka terhadap warga kulit hitam. Ketika polisi tidak mampu meredam kerusuhan, pemerintah lantas menerjunkan tentaranya. Di era presiden berikutnya, lebih dari 80 pengikut sekte Davidian – sebuah aliran Kristen yang kontra kebijakan pemerintah AS – yang berkonsentrasi di sebuah rumah dan menolak keluar setelah diperingatkan oleh polisi, dibakar hidup-hidup di depan wanita dan anak-anak mereka.

AS dengan rekam jejak kejahatan anti-kemanusiaan seperti ini, memperkenalkan dirinya sebagai pembela HAM dan peletak peradaban modern di dunia. Atas dasar ini pula, AS menghukum negara-negara lain atas nama hak asasi manusia dan perang melawan terorisme. Namun, realitas menyingkap wajah asli AS dan memperlihatkan bahwa negara itu meskipun maju dari segi sains dan teknologi, tapi ia sedang bergerak ke era jahiliyah di masa lalu.

Barat menjajah negara-negara lain atas nama demokrasi dan HAM demi memperluas hegemoninya. Mereka sedang menghancurkan nilai-nilai, budaya, dan kepercayaan agama bangsa-bangsa merdeka di dunia. Dampak-dampak praktek kotor di era modern akan lebih buruk dari jahiliyah di masa lalu. Para pemimpin kolonial abad-21 selalu mencari cara untuk membenarkan aksinya dalam menjarah kekayaan bangsa-bangsa Afrika. Mereka mengklaim dirinya sebagai ras unggul serta memiliki pemikiran dan kinerja yang lebih baik dari bangsa lain.

Dengan pemikiran ini, para penguasa arogan sedang menyebarluaskan budaya Barat dan merendahkan masyarakat lemah di dunia modern ciptaannya. Panji hak asasi manusia sebenarnya sedang dikibarkan oleh negara-negara yang justru menjadi pelanggar terbesar HAM dan benar-benar tidak jelas parameter HAM di tengah mereka. Mereka tetap berkamuflase dengan mengenakan kedok pro-perdamaian, peduli demokrasi dan HAM.

Publik dunia menyadari bahwa slogan keberpihakan AS kepada HAM dan demokrasi tidak lebih dari sekedar kedok dan kebohongan belaka. AS selama ini adalah rezim yang paling banyak menebar teror, paling gencar mengobarkan permusuhan terhadap negara-negara independen di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, paling giat menyokong rezim-rezim kudeta, paling banyak menebar senjata pemusnah massal di dunia, paling gigih membina kelompok-kelompok teroris, dan paling tega membantai warga sipil.