Topeng HAM AS

Selama ini, AS menempatkan dirinya sebagai polisi dunia dalam berbagai masalah internasional, termasuk dalam isu hak asasi manusia dengan mengarahkan telunjuk tudingan pelanggaran HAM kepada negara lain.

Gedung Putih mengklaim sebagai kampiun HAM dan demokrasi dunia. Dengan dalih ini, AS tidak segan-segan melancarkan perang di berbagai negara dunia, sebagaimana menimpa Afghanistan dan Irak. Alih-alih membela HAM, faktanya AS justru menjadi negara yang paling sering melanggar HAM.

Republik Islam Iran yang memahami realitas kebohongan klaim AS mengenai masalah HAM, berupaya melakukan aksi penyadaran di tingkat dunia atas fakta tersebut. Iran menjadikan 12 Tir sebagai hari Menyingkap kedok pelanggaran HAM AS, dan sepekan sebelumnya dinamakan sebagai pekan menyibak pelanggaran HAM AS. Upaya tersebut dilakukan dengan harapan orang-orang yang merdeka di dunia mengetahui wajah sejati AS yang selama ini sering ditutupi dengan topeng klaim pengusung HAM dan demokrasi.

Penamaan ini bermula dari sejarah getir yang terjadi 3 Juli 1988. Pesawat penumpang Iran Air dari Bandar Abbas tujuan Dubai secara sengaja ditembak misil AS dari kapal perang USS Vincennes. Akibatnya seluruh penumpang dan awak kapal yang berjumlah 298 orang, termasuk anak-anak dan bayi menjadi korban kekejian AS.

Tragedi ini hanya bagian kecil dari rangkaian kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan AS. Meskipun AS sebagai negara relatif belum lama berdiri, tapi sejarah mencatat begitu banyak pelanggaran yang dilakukan AS, baik di dalam dan luar negeri.

Serangan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki serta perang Vietnam yang dilancarkan AS, tidak begitu mudah untuk dilupakan oleh masyarakat dunia. Tidak hanya itu, pasca peristiwa 11 September 2001, AS menyulut perang di Afghanistan, kemudian Irak, dengan dalih menumpas terorisme dan demokratisasi. Tapi, apa yang dihasilkan setelah itu tidak lain dari gelombang kejahatan, dan meluasnya terorisme di berbagai penjuru dunia.

Universitas Harvard dalam laporannya mengungkapkan besarnya biaya perang AS di Afghanistan dan Irak yang menembus enam triliun dolar. Perang tersebut juga menewaskan lebih dari satu juta orang Irak dan Afghanistan. Jutaan lainnya menderita cacat, dan sebagian kehilangan tempat tinggalnya, hingga terlunta-lunta mengungsi untuk menyelamatkan diri.

Selain menjadi pelaku pelanggaran HAM di tingkat dunia, AS juga berperan sebagai pendukung rezim agresor Israel. Sejak awal berdirinya rezim Zionis hingga kini, Gedung Putih menjadi pendukung utama aksi kejahatan Israel terhadap Palestina. Rezim Zionis menduduki Palestina dengan menjarah tanah dan harta mereka, serta membunuh dan mengusir penduduknya. Hingga kini, Israel adalah manifestasi dari pelanggaran hak asasi manusia yang hitam dalam sejarah kontemporer yang didukung secara membabi-buta oleh AS.

Kejahatan AS tidak hanya berhenti sampai di sana. Bertentangan dengan slogannya, Gedung Putih justru menjadi pendukung kelompok teroris, termasuk Daesh, bahkan membidani kelahirannya. Organisasi pemantau peradilan AS mempublikasikan dokumen mengenai keterlibatan dua kementerian di negara ini yaitu kementerian luar negeri dan pertahanan, dalam skenario perang Suriah dan dukungannya terhadap kelompok teroris Daesh dalam konflik tersebut.

Dokumen tersebut bocor keluar pertengahan tahun 2011 ketika konsuler AS di kota Benghazi dipindahkan keluar. Dokumen ini menjelaskan terbentuknya kelompok-kelompok teroris di Suriah yang didukung oleh negara-negara anggota Dewan Kerja sama Teluk Persia (P-GCC) dan Turki dengan bantuan AS. Berdasarkan plot mereka, kelompok teroris Daesh akan membentuk pemerintahan di wilayah timur Suriah dan barat Irak. Dari Libya, AS mempersenjatai kelompok teroris Daesh untuk menghancurkan pemerintahan Bashar Assad.

Laporan CIA di tahun 2012 yang bocor menunjukkan AS melatih kelompok teroris Daesh di kamp-kamp pelatihan yang dibentuk di Yordania. Hillary Clinton dalam, buku memoarnya menulis, “Kami menciptakan Daesh untuk membagi Timur Tengah”.

Masih di bukunya, Hillary mengungkapkan, “Rencananya pada 5 Juli 2013, kami akan membahas pengakuan resmi berdirinya “Negara Islam” dengan mitra Eropa. Saya melakukan kunjungan ke 112 negara untuk menjelaskan peran AS dan kesepakatan dengan sejumlah mitra mengenai pengakuan resmi berdirinya Negara Islam. Tapi dalam waktu sekejap semuanya sirna,”.

AS memainkan peran besar terhadap kelahiran Daesh dengan berbagai fasilitas yang dimilikinya, termasuk dukungan finansial dan media. Bahkan pemerintahan Obama menjalin hubungan ekonomi dengan kelompok teroris Daesh.

Selain di luar negeri, AS juga termasuk deretan negara yang melanggar hak asasi manusia di negerinya sendiri. Pada prinsipnya, dalam dua abad belakangan ini, masyarakat AS terbentuk dari sebuah struktur sosial rasis dan diskriminatif. Pembunuhan lebih dari 10 juta orang suku asli Indian oleh kulit putih selama dua abad, dan juga pembunuhan masif kulit hitam, lahir dari pemikiran rasis yang terstruktur di tengah masyarakat AS.

Secara simbolik, penamaan White House sudah memberi indikasi rasis tentang supremasi kulit putih di atas kulit berwarna lainnya. Tujuan penamaan ini untuk membangun kesan kuat di tengah masyakarat AS bahwa tidak ada seorang pun warga kulit hitam yang bisa memasuki Gedung Putih.

Aksi diskriminasi dan pembunuhan masif terhadap kulit hitam juga dilakukan oleh aparat keamanan kulit putih AS. Meningkatnya jumlah angka pembunuhan warga kulit hitam oleh polisi kulit putih selama beberapa tahun terakhir menunjukkan menguatnya fenomena rasisme di tengah masyarakat AS.   

Data statistik menunjukkan setiap 28 jam seorang kulit hitam tewas di tangan polisi AS. Angka ini mengindikasikan tingkat pembunuhan kulit hitam tertinggi di dunia. Selain itu, pendapatan rata-rata warga kulit putih di AS sebesar 20 kali lipat dibandingkan kulit hitam. Deretan fakta ini menggambarkan besarnya gap rasial di bidang ekonomi dan keamanan, juga pendidikan dan sosial, antara kulit hitam dan kulit putih di AS.

Bocoran situs peniup pluit, Wikileaks menunjukkan aksi AS mematai-matai para pemimpin negara dunia, bahkan mitranya. Di dalam negeri, pemerintah AS memata-matai percakapan telpon dan email warganya sendiri. Di luar negeri, Gedung Putih menyadap percakapan telpon para pemimpin dunia, termasuk kanselir Jerman, yang selama ini menjadi mitra utama AS. Lalu apa yang bisa diharapkan dari sebuah negara yang mitranya sendiri dimata-matai !

Aksi represif atas protes warga AS terhadap pemerintah Johnson, Nixon, dan George Bush, dan kini Trump, menunjukkan fakta pelanggaran HAM yang dilakukan Gedung Putih. Sepak terjang Trump semakin memperjelas wajah buas AS sebagai pelanggar HAM terbesar di dunia.

Aturan imigrasi yang dikeluarkan Trump memperlihatkan bagaimana rasisme menancap di struktur puncak kekuasaan AS. Akibat aturan diskriminatif ini, seorang anak berusia 5 tahun ditangkap di bandara AS. Semua ini memperlihatkan wajah asli AS, sebagaimana disampaikan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Udzma Sayid Ali Khamenei, “Tanda-tanda ini menunjukkan hakikat siapa sebenarnya AS, dan apa makna HAM ala AS,”.

Julia Sherman, pemred jurnal Human Right Law Review di Universitas Colombia mengatakan, Sejak Donald Trump menjadi presiden AS, pemerintahannya mulai menjadi ancaman bagi hak perempuan, hak imigran, dan hak pribumi serta individu dan kelompok lainnya. Saya merasa terkecoh. Oleh karena itu, jejak hak asasi manusia harus disusun secara lengkap, dan disampaikan supaya bisa dipahami secara mudah oleh masyarakat dunia.

Ironisnya, AS yang mengklaim sebagai pengusung HAM di dunia tidak bergabung sebagai penandatangan konvensi-konvensi terpenting HAM. AS menolak menjadi anggota konvensi hak anak, konvensi hak ekonomi, sosial dan budaya, protokol konvensi larangan penyiksaan, konvensi Roma mengenai anggaran dasar Pengadilan pidana internasional, konvensi non-diskriminasi terhadap perempuan, dan konvensi HAM internasional. Lalu dengan semua rapor merahnya itu, masihkah AS mengklaim sebagai pengusung HAM ?