Kontroversi Seputar Reformasi Struktural PBB

Reformasi struktural PBB adalah masalah terpenting di lembaga internasional terbesar di dunia ini. Para petinggi PBB sejak beberapa tahun lalu sudah menyadari hal tersebut. Antonio Guterres, Sekjen PBB menyebut birokrasi sebagai salah satu masalah terbesar PBB dan ia mengumumkan dukungan atas reformasi struktural di lembaga ini.   

Meski demikian, reformasi struktural PBB terutama Dewan Keamanan, lembaga warisan era perang dingin dan sama sekali sudah tidak relevan dengan realitas serta struktur dunia saat ini, jauh lebih penting dibanding yang lain. Apalagi di masa sekarang, ketika struktur lembaga-lembaga internasional sudah sedemikian terpolarisasi.

Beberapa tahun lalu, sudah dilakukan sejumlah upaya untuk mereformasi struktur PBB dan memulihkan peran lembaga ini dalam menyelesaikan berbagai krisis global. Akan tetapi, karena perbedaan pendapat di antara negara anggota PBB, hingga kini upaya tersebut tidak bisa direalisasikan. Selain itu, seluruh prakarsa untuk mereformasi struktur Dewan Keamanan hingga kini belum disepakati oleh semua anggota tetap.

Amerika dalam kerangka kepentingannya, memulai manuver baru untuk merealisasikan reformasi PBB, di sidang Majelis Umum PBB ke-72. Donald Trump, Presiden Amerika pada 19 September 2017 memprotes birokrasi dan mismanajemen PBB. Ia menuntut dilakukannya reformasi yang benar-benar berani di PBB.

Trump mengklaim, PBB dalam beberapa tahun terakhir, dikarenakan masalah birokrasi dan mismanajemen, tidak mampu menggunakan seluruh kapasitasnya. Padahal anggaran lembaga ini meningkat sekitar 140 persen sejak tahun 2000 dan pegawainya bertambah dua kali lipat.

Sehubungan dengan hal ini, draf deklarasi politik berisi 10 pasal yang disusun Amerika, disampaikan oleh Nikki Haley, Wakil tetap negara itu di PBB dan ditandatangani oleh 128 negara. Deklarasi politik itu mendukung upaya-upaya Antonio Guterres, Sekjen PBB dalam memulai reformasi efektif dan bermakna di PBB. Dalam deklarasi itu, disebutkan bahwa PBB harus berubah menjadi sebuah kekuatan yang lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai krisis global.

Akan tetapi, deklarasi Amerika ini ditentang oleh sejumlah negara di antaranya Rusia dan Cina. Pemerintah Rusia mendukung reformasi PBB untuk mengurangi birokrasi yang ada, namun setiap perubahan dalam struktur lembaga ini harus dihasilkan dari dialog seluruh anggota, bukan deklarasi sepihak dari Amerika.

Terkait hal ini, Vasily Nebenzya, Wakil tetap Rusia di PBB menjelaskan, kita semua menuntut peningkatan peran PBB dalam menyelesaikan berbagai permasalahan internasional, akan tetapi PBB membutuhkan reformasi luas. Menurut Moskow, reformasi harus komprehensif, tapi kesepakatan seluruh anggota hanya mungkin dihasilkan lewat negosiasi dan perundingan.

Hal yang harus diperhatikan adalah, esensi dan tujuan Amerika mereformasi struktural PBB berbeda dengan negara-negara lain. Trump berulangkali memprotes PBB dan kinerjanya. PBB dalam pandangan Amerika adalah sebuah lembaga reaksioner dan tidak kredibel. Sebelumnya Trump mengatakan, PBB adalah sebuah klub tempat berkumpulnya segelintir orang untuk berbicara dan menghabiskan waktu.

Nikki Haley melangkah lebih jauh dan mengklaim bahwa "era kelancangan" PBB pada Amerika, sudah berakhir. Maksud Wakil tetap Amerika di PBB itu dengan kelancangan PBB adalah penentangan sejumlah banyak negara anggota lembaga ini atas kebijakan dan sikap Amerika di Majelis Umum, juga suara tidak setuju mereka atas resolusi-resolusi tendensius yang diprakarsai Amerika. Menurut Rahman Gahremanpour, seorang pengamat politik, Amerika sedang berusaha mencegah agar Majelis Umum PBB tidak berubah menjadi ancaman bagi dirinya.

Di sisi lain, Washington mengira, karena ia menyumbang anggaran terbesar ke PBB, maka lembaga itupun harus bersikap layaknya budak, siap melaksanakan apapun perintah dan tuntutan Amerika. Sementara, transformasi global khususnya berakhirnya sistem bipolar yang didominasi dua kutub besar, barat dan timur, serta berakhirnya kekuatan Amerika sebagai negara adidaya, dan pergeseran dunia menuju sistem global yang multipolar, bertentangan dengan ambisi Washington.

Perubahan ini menyebabkan munculnya kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi baru seperti Cina, Rusia dan India serta organisasi-organisasi internasional semisal BRICS yang terang-terangan menentang ambisi Amerika. Maka wajar, di tubuh PBB sendiri muncul penentangan atas dominasi dan hegemoni Amerika. Negara-negara anggota PBB berulangkali menunjukkan penentangannya atas kepentingan dan ambisi Washington.

Amerika sebenarnya tidak menginginkan keberadaan PBB sebagai sebuah organisasi internasional yang mengayomi seluruh negara dunia sehingga negara-negara itu bisa sejajar dalam memberikan pendapat dan suara terkait berbagai permasalahan dunia. Amerika hanya ingin menjadikan PBB semata-mata sebagai alat untuk meraih kepentingannya dan mendukung kebijakan-kebijakan negara itu.

Padahal kita menyaksikan, dikeluarkannya resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB pada akhir Desember 2016 yang untuk pertama kalinya mengecam rezim Zionis Israel karena melanjutkan pembangunan distrik ilegal di wilayah pendudukan tahun 1967 dan mendesak penghentiannya, ditentang keras oleh Trump dan disebutnya sebagai resolusi yang tidak adil.

Pada kenyataannya, Amerika menginginkan PBB yang bergerak dalam kerangka kepentingan dan tujuannya. Oleh karena itu, Washington sangat menentang segala bentuk langkah dan sikap independen terutama yang dilakukan Gerakan Non-Blok. Pada saat yang sama, Amerika sangat mengecam hak egaliter seluruh negara anggota PBB khususnya di Majelis Umum, karena suara negara-negara kecil bisa sangat berpengaruh jika bersatu terkait satu masalah.

Sebaliknya, anggota biasa PBB terutama negara-negara yang ingin memainkan peran lebih besar di Dewan Keamanan memprotes kondisi lembaga itu saat ini dan menuntut redefinisi struktur PBB dan Dewan Keamanan, sebagai pilar pelaksana dan keamanan.

Masalah hak veto yang diberikan khusus pada lima negara pemenang Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 bersamaan dengan berdirinya PBB, sekarang telah berubah menjadi salah satu alasan utama pembatasan kekuatan dan pengambilan keputusan seluruh anggota PBB. Pasalnya, di banyak kasus, negara-negara pemegang hak veto, terutama Amerika kerap menentang keputusan-keputusan yang sebenarnya menguntungkan masyarakat internasional.

Struktur Dewan Keamanan yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan global saat ini, menuai protes dari banyak negara, dan komposisi sekarang khususnya anggota tetap, tidak diterima oleh banyak negara dunia. Oleh karena itu, banyak negara terutama sebagian negara industri maju seperti Jerman dan Jepang, dan kekuatan ekonomi baru seperti Brazil, India dan Afrika Selatan, menuntut peninjauan ulang atas struktur ini dan menciptakan fondasi baru dengan memperhatikan realitas dunia saat ini.

Menurut Saeed Mahmoudi, dosen hukum internasional, Iran, dalam dua dekade lalu, para pelopor upaya diplomatik untuk melakukan reformasi mendasar dalam struktur administrasi dan kinerja Dewan Keamanan adalah negara-negara anggota G4 yaitu Jerman, Brazil, Jepang dan India. Akan tetapi upaya tersebut sampai hari ini tidak menghasilkan apapun, salah satunya karena penentangan negara-negara berpengaruh di PBB.

Dalam struktur Dewan Keamanan saat ini, sebagian benua dan wilayah dunia sama sekali tidak punya kursi anggota tetap. Sebagian besar perubahan di Dewan Keamanan PBB yang diinginkan negara-negara dunia di antaranya adalah penghapusan hak veto, reformasi aturan kerja dan penambahan jumlah anggota.

Sejak 72 tahun lalu, DK PBB yang didirikan untuk melindungi keamanan dunia, tidak pernah mengalami perubahan, dan strukturnya belum pernah direformasi. Ide peninjauan ulang atas struktur DK PBB pertama kali muncul tahun 2003 pasca kegagalan lembaga itu mencegah invasi militer Amerika ke Irak di era George W. Bush.

Saat itu, sebagian besar negara dunia dan beberapa anggota tetap DK PBB terutama Cina dan Rusia, menentang serangan militer ke Irak, tapi Amerika mengabaikan seluruh mekanisme hukum terkait perdamaian dan keamanan internasional, dan melancarkan invasi militer ke Irak.

Sementara negara-negara Muslim dengan populasi penduduk sekitar 1,7 milyar jiwa, ironisnya tidak punya kursi anggota tetap di Dewan Keamanan, meski negara-negara ini berulangkali menyampaikan permintaan untuk mendapatkan setidaknya satu kursi anggota tetap di DK PBB.

Tidak diragukan, reformasi struktural PBB sangat penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun Amerika tidak pernah menginginkan reformasi esensial dan struktural khususnya di DK PBB, negara itu hanya ingin mengubah bentuk dan tampilan luar PBB, seperti mereformasi sistem birokrasi yang ada di lembaga tersebut.