Mengenal Akar Permusuhan AS terhadap Iran

Setelah berbulan-bulan menebar agitasi politik dan ancaman berulang, akhirnya Presiden AS Donald Trump Selasa (8/5) sore waktu Tehran dengan klaim Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) sebuah kesepakatan sia-sia menandatangani instruksi keluar dari perjanjian yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

JCPOA sebuah kesepakatan yang dihasilkan dari lobi dan interaksi Iran dengan enam kekuatan besar dunia, yakni lima anggota tetap Dewan Keamanan ditambah Jerman. Menurut ungkapan presiden Iran, selanjutnya salah satu unsur pengganggu di JCPOA yakni Amerika, keluar dari kesepakatan ini.

Amerika sebagai salah satu pihak penandatangan JCPOA berdasarkan resolusi 2231 Dewan Keamanan berjanji membatalkan sanksi yang telah dijatuhkan kepada Iran serta dalam kondisi apapun tidak akan melakukan langkah-langkah yang menghambat aktivitas ekonomi atau investasi di Iran. Sama seperti yang telah ditekankan oleh butir 26,28 dan 29 JCPOA. Namun begitu perilaku dan sikap serta akhirnya keputusan Trump hari Selasa kembali menguak ketidakpatuhan dan pelanggaran janji oleh Amerika.

Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani Selasa malam setelah pengumuman keluarnya Amerika dari JCPOA dalam sebuah wawancara dengan televisi nasional seraya menjelaskan bahwa Republik Islam sampai saat ini tetap komitmen terhadap janjinya di kesepakatan nuklir, mengatakan, Amerika tidak pernah komitmen terhadap JCPOA dan keluarnya negara ini dari kesepakatan nuklir telah diprediksikan sebelumnya.

Rouhani menambahkan, JCPOA akan tetap eksis dan kami dapat mengambil langkah damai dengan seluruh mitra, namun jika kepentingan kita tidak terjamin maka saat itu kita akan mengambil keputusan yang serius. Ia menambahkan, langkah Trump sebuah perang syaraf untuk menekan ekonomi Iran.

Langkah sepihak Amerika keluar dari JCPOA diambil ketika sampai kini berbagi negara kecuali rezim Zionis Israel, mengumumkan dukungannya terhadap kesepakatan nuklir ini. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini Selasa malam seraya menekankan bahwa kesepakatan nuklir dengan Iran hasil dari 12 tahun diplomasi dan milik seluruh dunia, meminta petinggi Iran untuk tidak mengijinkan siapa pun merusak kesepakatan nuklir tersebut.

Sedikitnya ada 28 laporan resmi dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang menunjukkan tidak ada penyimpangan program nuklir Iran ke arah militer dan sepuluh laporan organisasi ini setelah JCPOA juga menunjukkan kepatuhan Republik Islam Iran terhadap seluruh komitmennya di kesepakatan nuklir multinasional ini.

Amerika mengklaim bahwa Iran melalui uji coba rudal balistiknya telah melanggar resolusi PBB dan dengan dalih yang tidak ada kaitannya dengan JCPOA dan perundingan nuklir ini, Washington sejak awal ditandatanganinya kesepakatan nuklir telah menjatuhkan sanksi baru terhadap Tehran.

Jim Walsh, pengamat Amerika mengatakan, "...Hal ini sangat sederhana, terkait program nuklir Iran, masyarakat intelijen Amerika selama bertahun-tahun melontarkan beragam kalim, namun mereka tidak pernah memberikan sebuah bukti apapun yang menunjukkan Iran memiliki program senjata nuklir rahasia. Namun ketika tercapai kesepakatan, berbagai media tidak pernah membicarakan lagi sisi klaim tersebut dan juga tidak mengatakanbahwa seluruh klaim tersebut palsu."

Setelah 12 tahun kebohongan dan fitnah, Mike Pompeo, mantan direktur CIA dan menteri luar negeri baru AS saat sidang uji kelayakand irinya sebagai menlu mengakui kebohongan klaim ini dan mengatakan, sebelum kesepakatan nuklir, tidak ada indikasi gerakan Iran ke arah pembuatan senjata nuklir dan juga tidak ada tanda-tanda Iran memiliki kemampuan ini meski JCPOA tidak ditandatangani.

Namun syarat yang ditetapkan Trump untuk tetap berada di JCPOA sejatinya hanya sebuah alasan. Tuntutan irrasional dan melanggar kelaziman internasional seperti akses ke situs militer, perubahan sejumlah butir JCPOA tanpa mengindahkan resolusi Dewan Keamanan serta membatasi kemampuan pertahanan rudal Iran, menunjukkan bahwa Amerika ingin mengejar tujuan lebih tinggi dari revisi kesepakatan nuklir.

Kebijakan anti Iran Amerika dan fluktuasi sikap Uni Eropa sebuah realita yang mengharusnya pentingnya sebuah kebijakan baru yang tepat untuk menghadapinya melalui analisa detail perilaku serta dengan mempertimbangkan skenario potensial setelah JCPOA tanpa melibatkan Amerika. Trump dilabeli sebagai sosok dungu, gila dan bahkan kekanak-kanakan, namun interpretasi yang mendekati keyakinan adalah pandangan dan kepribadian labil serta tak masuk akal Trump.

Pertanyaannya di sini adalah apakah pemerasan ini adalah seluruh tuntutan Amerika terhadap Iran. Pertanyaannya sangat jelas. Tujuan sejati Amerika adalah menguasai kembali bangsa Iran. Trump membesar-besarkan ilusi ini padalah sejarah era arogansi Amerika telah usai sejak lama. Meski demikian, kebijakan konfrontatif Amerika dan khususnya keputusan Trump selama ini memiliki sisi gelap dan terang.

Sisi terangnya adalah menunjukkan permusuhan nyata Amerika yang terus berlanjut meski ada berbagai peringatan. Ia juga bersikeras melanjutkan kedunguannya ini meski keputusannya terkait JCPOA gagal mendapat dukungan internasional. Adapun sisi gelap dari perilaku ini adalah kebijakan anti sistem pemerintahan negara yang terlibat di JCPOA (Iran).

Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei satu tahun lalu di pidatonya saat bertemu dengan perangkat pemerintah menjelaskan realita ini dan mengatakan, "Banyak masalah kita dengan Amerika tidak dapat diselesaikan, sebabnya adalah Amerika yang memiliki masalah dan keberatan dengan kita. Kita adalah kendala dan keberatan itu sendiri yakni Republik Islam. Permasalannya bukan energi nuklir dan bukan juga Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah Amerika adalah dengan sistem pemerintahan Republik Islam Iran."

Jika kita memperhatikan esensi perilaku dan sikap Amerika, maka akan jelas bahwa pergerakan seperti ini telah ada bahkan sebelum JCPOA. Dengan kata lain, arus ini menjunjukkan berlanjutnya permusuhan Amerika dengan Republik Islam Iran.

Melalui beragam tipu daya, Amerika bersikap sedemikian rupa sehingga dirinya tidak dituding melanggar prinsip perjanjian multinasional ini. Namun sikap tergesa-gesa Trump membatalkan JCPOA tanpa dalih dan alasan rasional telah merusak seluruh prediksi Amerika. Karena Iran tidak melakukan penyimpangan apapun di bidang teknologi nuklir dan IAEA sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini, telah membenarkan status damai program nuklir Iran dan kepatuhan Tehran terhadap JCPOA.

Sementara itu, Iran memiliki kemampuan untuk kembali ke aktivitas nuklir sebelum JCPOA dengan pengawasan IAEA, termasuk di bidang peningkatan level pengayaan uranium untuk bahan bakar nuklir yang dibutuhkan reaktornya. Dan ini sebuah hak yang telah diakui dunia internasional.

Bagaimanapun juga, dalam perspektif Iran, jawaban dan reaksi dalam kasus ini sangat jelas. Garis merah Iran untuk mempertahankan JCPOA adalah selama kepentingan negara ini terjamin. Namun ketika JCPOA telah keluar dari alurnya, pastinya Iran tidak akan mempertahankan kesepakatan ini.

Nasser Hadian, dosen dan pengamat isu-isu internasional terkait masa depan JCPOA mengatakan, "Represi ini demi rezim Zionis Israel. Trump mengejar kebijakan untuk mengubah pemerintahan Iran. Dalam hal ini, enam arus untuk mengubah sistem pemerintahan Iran menjadi prioritas pendekatan Washington terhadap Tehran. Israel, Lobi Zionis, Arab Saudi dan Lobi Saudi, kelompok munafikin dan kubu konservatif. Enam arus dan kelompok ini selama periode berbagai presiden Amerika, berusaha mencitrakan kepada masyarakat dunia bahwa Iran sebuah ancaman, namun Trump ingin menggabungkan dan menyamarkan ancaman tersebut hingga mencapai hasilnya. Dan sistem Republik Islam Iran adalah permasalah sejati yang merepotkan Amerika dan bukannya perilaku sporadis. Trump kini mendapat tekanan keras Israel untuk menindaklanjuti pendekatan perubahan sistem pemerintahan Iran."

Sementara itu, ketika langkah Trump menuai gelombang protes dan kecaman di tingkat dunia, hanya ada satu rezim penjajah yang menyambut langkah tersebut dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut sikap Trump sebagai keputusan yang berani. Dukungan seperti ini bukan saja tidak termasuk kebanggaan dan indikasi kemenangan, bahkan mengindikasikan keterkucilan Trump di tingkat internasional.

Ketidakpercayaan bangsa Iran terhadap Amerika sepanjang empat dekade pasca revolusi dan di berbagai kesempatan adalah hasil dari kinerja pemerintah Washington dalam melanggar janji dan komitmennya. JCPOA dalam pandangan Amerika adalah jalan pertama untuk melawan Iran dan bukan akhir.

Pengamat di dua lembaga think tank Carnegie dan pusat keamanan Amerika baru, di laporannya menyebut keputusan ini sebagai berikut, "Iran tercatat sebagai kendala serius dan sulit bagi kepentingan Amerika Serikat di Asia Barat dan Washington harus mengambil strategi komprehensif untuk menyelesaikan kendala ini dalam bentuk bersamaan dan terkoordinasi dari berbagai instrument. Strategi seperti ini terdiri dari pemaksaan dan interaksi."

Kini dengan keluarnya Amerika dari JCPOA, salah satu bagian kebijakan terpadu Washington untuk melawan Tehran secara praktis telah keluar dari tangan Amerika. Gedung Putih melalui pelanggaran janjinya telah membuat kepentingan strategi jangka pendek dan menengahnya menghadapi kendala serius.

Amerika saat ini terpaksa harus mempersiapkan diri menghadapi beragam opsi yang bakal diambil Iran dan pihak lain di JCPOA  yang telah diprediksikan saat Washington keluar dari kesepakatan nuklir. Para anggota parlemen Iran dalam suratnya kepada Rahbar menekankan bahwa rakyat dan pejabat pemerintah dalam kondisi apapun tidak akan membiarkan musuh memaksakan kehendak ilegalnya terhadap Republik Islam Iran.