Araghchi kepada Guterres: Pembatasan Resolusi 2231 Harus Berakhir Tepat Waktu
-
Sayid Abbas Araghchi dan Antonio Guterres
Pars Today - Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menekankan bahwa Resolusi 2231 dan semua pembatasan yang tercantum di dalamnya mengenai masalah nuklir Iran harus dianggap berakhir pada tanggal yang ditentukan, 18 Oktober.
Menurut laporan Pars Today mengutip Tasnim, Menteri Luar Negeri Iran Sayid Abbas Araghchi bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Senin (29/09/2025) di New York.
Dalam pertemuan ini, Sayid Abbas Araghchi menjelaskan posisi negara Iran terkait perkembangan di kawasan Asia Barat, khususnya ancaman serius yang ditimbulkan oleh rezim Zionis yang terus-menerus menghasut perang dan melanggar hukum terhadap perdamaian dan stabilitas internasional, serta mencatat tanggung jawab khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sekretaris Jenderal dalam melindungi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Mengacu pada agresi militer oleh rezim Zionis dan Amerika Serikat terhadap integritas wilayah dan kedaulatan nasional Iran pada bulan Juni, Menteri Luar Negeri Iran menilai serangan ilegal terhadap fasilitas nuklir damai Iran di tengah negosiasi diplomatik sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Piagam PBB serta pengkhianatan terhadap diplomasi, dan menekankan perlunya meminta pertanggungjawaban para agresor.
Menteri Luar Negeri Iran menyebut tindakan tiga negara Eropa dan Amerika Serikat yang menyalahgunakan mekanisme penyelesaian sengketa JCPOA untuk memulihkan resolusi Dewan Keamanan yang telah kedaluwarsa terhadap Iran sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan ilegal.
Hal ini merupakan pukulan telak bagi diplomasi dan menunjukkan kurangnya niat baik di negara-negara ini. Araghchi menekankan bahwa Resolusi 2231 dan semua pembatasan yang tercantum di dalamnya terkait isu nuklir Iran harus dianggap berakhir pada tanggal yang ditentukan, 18 Oktober.
Dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal PBB, yang menekankan pentingnya kepatuhan semua pihak terhadap diplomasi dalam menyelesaikan isu-isu internasional, mengumumkan kesiapan Sekretariat PBB untuk memberikan bantuan apa pun terkait hal ini.(sl)
