Rusia: Klaim Penerapan Kembali Sanksi terhadap Iran Tidak Berdasar

Pars Today - Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB, Duta Besar dan Wakil Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut tindakan sekretariat organisasi ini terhadap Iran bertentangan dengan Piagam PBB.

Menurut laporan Pars Today mengutip Tasnim, dalam surat terperinci yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan hari Selasa (30-09/2025), Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia mengecam keras tindakan beberapa negara Barat dan Sekretariat PBB baru-baru ini terkait dugaan "pengaktifan kembali" sanksi Dewan Keamanan sebelumnya terhadap Republik Islam Iran, dan menyebutnya tidak memiliki keabsahan hukum apa pun dan bertentangan dengan Piagam PBB serta keputusan Dewan Keamanan yang mengikat.

Dalam surat ini, Wakil Tetap Rusia menyatakan bahwa pernyataan Sekretariat PBB yang mengklaim akan "menerapkan kembali" resolusi 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, dan 1929 bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga merupakan distorsi yang jelas terhadap keputusan Dewan Keamanan dan pelanggaran yang jelas terhadap resolusi 2231.

Dubes Rusia untuk PBB mencatat bahwa rancangan yang diajukan oleh Korea Selatan untuk memperpanjang rezim sanksi, serta rancangan bersama oleh Rusia dan Cina untuk memperpanjang validitas Resolusi 2231, ditentang oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis dan tidak diadopsi.

Ia menambahkan bahwa ketiga negara Barat ini, bersama dengan beberapa anggota tidak tetap Dewan Keamanan, secara praktis menentang upaya untuk menciptakan lebih banyak ruang bagi negosiasi mengenai isu nuklir Iran dan memilih jalan konfrontasi serta eskalasi ketegangan.

Duta Besar Rusia kemudian menanggapi klaim ketiga negara Eropa bahwa mekanisme yang disebut "Snapback" akan diaktifkan pada 28 Agustus 2025, dan menilainya sama sekali tidak valid.(sl)