Rezim Zionis Menyetujui Pembangunan 3.600 Unit Perumahan Baru di Quds Timur

Pars Today - Menteri Keuangan Rezim Zionis menyetujui rencana pembangunan 3.600 unit perumahan baru di pemukiman Zionis Mishmar Yehuda di Quds Timur.

Menurut laporan IRNA pada hari Jumat (19/12/2025) mengutip kantor berita Palestina Safa, Menteri Keuangan Zionis Bezalel Smotrich mengumumkan bahwa pemukiman baru ini akan mencakup puluhan ribu unit perumahan di masa depan dan akan membantu memperkuat lingkaran timur Quds yang diduduki.

Saluran televisi Zionis Seven melaporkan bahwa pembangunan pemukiman baru ini secara praktis akan mencegah pembentukan negara Palestina dan memisahkan bagian selatan Tepi Barat dari pusatnya.

Keputusan ini dibuat sementara kabinet keamanan Zionis juga telah menyetujui rencana untuk mendirikan 19 pemukiman Zionis di Tepi Barat pada tanggal 11 Desember.

Sementara itu, Ketua Parlemen Palestina Rawhi Fattouh menyebut langkah itu sangat berbahaya dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi PBB.

Fattouh menekankan bahwa rencana itu bukan hanya proyek pembangunan, tetapi juga alat politik untuk mengubah geografi Palestina dan memaksakan realitas yang tidak dapat diubah yang akan menambahkan Tepi Barat ke Wilayah Pendudukan dan mengubahnya menjadi tanah di bawah administrasi rezim Zionis.

Ketua Parlemen Palestina menambahkan, Langkah ini adalah bentuk baru pembersihan etnis bertahap yang bertujuan untuk menghapus identitas nasional Palestina dan mengubah komposisi demografisnya, serta menghancurkan prospek pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Ia juga menunjukkan bahwa pembangunan pemukiman rezim Zionis di Quds Timur merupakan serangan langsung terhadap status hukum dan sejarah kota ini dan pelanggaran nyata terhadap Konvensi Jenewa Keempat dan prinsip "tidak ada penguasaan tanah dengan kekerasan".

Fattouh memperingatkan bahwa kebungkaman komunitas internasional yang berkelanjutan akan mendorong rezim Zionis untuk memajukan proyek aneksasi bertahap, dan menyerukan tindakan praktis dan hukum segera untuk menghentikan sepenuhnya proses pembangunan pemukiman rezim Zionis.

Ia menekankan bahwa rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka, terlepas dari intensitas tekanan dan kebijakan yang diterapkan oleh rezim pendudukan, akan terus membela hak-hak mereka yang tak dapat diganggu gugat, terutama "hak untuk menentukan nasib sendiri" dan pembentukan negara merdeka dengan Quds sebagai ibu kotanya.(sl)