Pars Today

Uni Eropa memulai perundingan mengenai keanggotaan Ukraina pada Selasa (25/6), tapi terdapat jalan yang panjang dan sulit bagi negara yang dilanda perang ini untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Pada hari Jumat (14/6), duta besar dari 27 negara anggota Uni Eropa telah menyetujui "secara prinsip" tanggal dimulainya negosiasi aksesi Ukraina dan Moldova sebagai dua anggota baru mulai tanggal 25 Juni. Para menteri UE secara resmi menyetujui keputusan ini pada pertemuan pada 21 Juni.

Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal berpartisipasi dalam pertemuan yang diadakan di Luksemburg melalui konferensi video dan menyebut dimulainya negosiasi keanggotaan Ukraina sebagai "momen bersejarah dan langkah penting" bagi Kiev dan Uni Eropa.

Perdana Menteri Ukraina mengatakan, Uni Eropa lebih dari sekadar ruang fisik bagi negara kita. Persatuan ini membawa nilai-nilai bagi kami.

Pertemuan ini lebih bersifat simbolis karena berulang kali ditegaskan bahwa keanggotaan Ukraina di Uni Eropa bergantung pada pemenuhan semua standar Uni Eropa oleh negara ini.

Dua negara tetangga Ukraina dan Moldova, keduanya bekas pecahan Uni Soviet, mengumumkan permintaan mereka untuk bergabung dengan Uni Eropa tak lama setelah pecahnya perang di Ukraina pada Februari 2022.

Pasca keputusan penting para pemimpin Eropa pada pertengahan Desember 2023 untuk memulai perundingan tersebut, beberapa negara UE meminta organisasi ini untuk memulai perundingan secara resmi.

Namun penolakan Hongaria, yang memiliki kecenderungan paling besar terhadap Rusia di antara anggota UE lainnya, dapat menggagalkan perundingan ini karena memerlukan dukungan dari semua negara anggota.

Dalam hal ini, Hongaria, yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Rusia dibandingkan anggota UE lainnya dan menolak mengirim senjata ke Ukraina, dianggap sebagai hambatan dalam proses negosiasi keanggotaan Ukraina di Uni Eropa karena “kekhawatiran terhadap hak-hak warga Hongaria di Ukraina."

Selain itu, Hongaria akan mengambil alih jabatan presiden bergilir Uni Eropa pada Juli 2024, dan hal ini dikhawatirkan akan menghentikan kemajuan apa pun di bidang ini.

Ukraina dan Moldova, sebagai dua calon negara anggota UE, tidak hanya harus mengatasi hambatan teknis dan hukum untuk menjadi anggota, tapi juga mengatasi hambatan politik.

Negara-negara ini memerlukan persetujuan dari seluruh 27 anggota Uni Eropa pada setiap tahap perundingan, dan mereka mungkin akan menghadapi hambatan dan pertentangan politik dalam prosesnya.

Komisi Eropa mengumumkan pada awal Juni 2024 bahwa Ukraina telah memenuhi persyaratan utama, termasuk upaya untuk mengekang kekuasaan oligarki dan memberikan jaminan yang lebih baik terhadap hak-hak etnis minoritas.

Sekalipun negosiasi benar-benar dimulai, Ukraina masih berada di titik awal dan harus memulai proses reformasi beberapa tahun sebelum akhirnya dapat bergabung dengan UE.

Isu keanggotaan Ukraina di Uni Eropa selalu menjadi isu kontroversial dan menimbulkan perpecahan di antara anggota lembaga Eropa tersebut.

Terlepas dari penolakan serius Hongaria terhadap hal ini, beberapa negara lain yang tergabung dalam serikat ini, seperti Austria, juga menentang masalah ini.

Pada dasarnya, belum ada opini positif mengenai keanggotaan Ukraina di Uni Eropa di antara negara-negara Uni ini.

Ukraina pernah ingin bergabung dengan Uni Eropa sebelumnya, tapi seiring dengan pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina, permintaan ini menjadi semakin intensif.

Setelah serangan Rusia ke Ukraina, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berulang kali menyerukan agar Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan menekankan bahwa Bangsa Ukraina mempunyai hak untuk menjadi anggota lembaga Eropa ini, dan pengukuhan keanggotaan negara ini dalam organisasi ini akan menunjukkan dukungan mereka terhadap Kiev.

Petro Poroshenko, mantan Presiden Ukraina mengatakan, Bergabungnya Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO adalah tujuan strategis bagi kami.

Sementara itu, para pejabat UE dan sebagian besar pemimpin Eropa telah berulang kali menekankan lamanya proses ini.

Selain itu, beberapa solusi alternatif telah diusulkan dalam bidang ini. Pada tahun 2022, antara lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengusulkan proyek Organisasi Politik Eropa di Parlemen Eropa dan menyatakan bahwa proses bergabungnya Ukraina ke Uni Eropa mungkin memakan waktu "puluhan tahun" dan yang bisa mencakup Inggris juga.

Mengingat kriteria dan standar Uni Eropa dan sangat jauhnya Kiev dari standar-standar ini, terutama di bidang pemberantasan korupsi dan maladministratif, pada dasarnya tidak mungkin untuk memenuhi permintaan Zelensky agar Ukraina segera menjadi anggota serikat ini.

Kini Ukraina berada di peringkat 117 dunia dalam hal korupsi dan dianggap sebagai salah satu negara paling korup di Eropa dalam hal korupsi dan malaadministrasi.

Situasi ekonomi Ukraina semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Semua ini melemahkan kemungkinan negara ini menjadi anggota Uni Eropa.

Selain itu, salah satu syarat terpenting yang ditetapkan oleh Uni Eropa bagi negara-negara yang ingin menjadi anggota adalah penyelesaian semua sengketa wilayah dan perbatasan dengan tetangganya.

Dengan demikian, sekalipun proses keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dimulai, yang tentunya memerlukan konsensus seluruh anggotanya, tapi realisasinya memerlukan proses yang panjang dan rumit.

Pada saat yang sama, pemerintahan Kiev yang pro-Barat telah memasuki arena konfrontasi dengan Rusia dengan gagasan bahwa Barat mempunyai keinginan nyata untuk mengintegrasikan Ukraina ke dalam lembaga-lembaga Eropa seperti Uni Eropa dan lembaga-lembaga militer seperti NATO.

Meskipun tidak ada perspektif yang jelas mengenai keanggotaan Ukraina di NATO, ada banyak keraguan mengenai bergabungnya negara ini ke Uni Eropa.(sl)