Jubir Kemenlu Iran: Eropa Berhenti Mengikuti AS Menjatuhkan Sanksi Ilegal terhadap Iran

Pars Today - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan penyesalannya atas penyalahgunaan mekanisme hak asasi manusia yang terus dilakukan oleh Inggris, Jerman dan beberapa negara Barat lainnya untuk memberikan tekanan politik terhadap negara-negara berkembang.

Menurut laporan Pars Today mengutip IRNA, Esmaeil Baghaei Hamaneh, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menyatakan penyesalannya atas penyalahgunaan mekanisme hak asasi manusia yang terus berlanjut untuk memberikan tekanan politik terhadap negara-negara berkembang, dan mengutuk inisiatif Inggris dan Jerman untuk mengeluarkan resolusi anti-Iran di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Esmaeil Baghaei menilai isi resolusi anti-Iran itu tidak memiliki nilai hukum dan validitas karena adanya niat jahat para perancangnya, ketidakbenaran klaim yang dikutip, generalisasi dan kesimpulan yang didasarkan pada satu atau lebih dugaan pelanggaran, kontradiksi, dan klaim tidak berdasar yang dikaitkan dengan individu anonim.

Mengacu pada tindakan Inggris, Jerman, Kanada, dan para pendiri serta pendukung resolusi anti-Iran lainnya dalam dua tahun terakhir terkait berbagai tragedi hak asasi manusia di kawasan Asia Barat, khususnya genosida di Gaza dan kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Lebanon dan Suriah, diplomat senior Iran tersebut menyatakan, Baik Inggris, yang merupakan salah satu pendukung politik, keuangan, dan persenjataan terbesar rezim Zionis, dan yang menteri luar negerinya menganggap pembuktian bahwa genosida di Gaza memerlukan pembunuhan jutaan orang, maupun Jerman, yang merupakan pemasok senjata terbesar kedua yang digunakan dalam genosida Israel dan yang menteri luar negerinya secara eksplisit mengizinkan pembunuhan anak-anak dan wanita Palestina yang tidak bersalah, tidak memiliki kedudukan moral untuk mengajarkan orang lain tentang hak asasi manusia.

Pada hari Kamis, 3 April, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang memperpanjang mandat Pelapor Khusus Dewan HAM untuk Iran dan memberikan suara agar misi pencari fakta beroperasi tanpa batas waktu.

Resolusi ini diadopsi selama sidang ke-58 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa dengan 24 suara mendukung, 8 menolak, dan 15 abstain.

Ali Bahreini, Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran di Jenewa, juga mengecam keras penerapan resolusi anti-Iran di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan menyebutnya sebagai tindakan diskriminatif yang merusak kredibilitas Dewan HAM.(sl)