NU Kecam Kekerasan terhadap Rohingya
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras kekerasan yang kembali terjadi di negara bagain Rakhine, Myanmar. Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini mengatakan, penyerangan dan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Rakhine harus dihentikan.
"Kami mengutuk keras kejadian yang terjadi di Rakhine, Negara Bagian Myanmar. Penyerangan dan kekerasan yang menimpa Muslim Rohingya harus segera diakhiri. Apapun alasannya dan motifnya, kekerasan tidak bisa dibenarkan dan ditolelir," ujarnya sebagimana dilansir situs Republika, Senin (28/8).
Helmy juga menyerukan supaya organisasi-organisasi dunia untuk pro aktif berupaya menyelesaikan konflik yang tak kunjung usai tersebut. Karena, menurut dia, perbedaan keyakinan tidak bisa dijadikan alasan untuk saling menyerang.
"Kami mendesak pihak-pihak terkait, utamanya pemerintah Myamar, Dewan Kemanan PBB dan juga ASEAN untuk pro aktif dan mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan tragedi kemanusiaan ini. Perbedaan keyakinan dan ideologi tidak bisa dijadikan alasan untuk memberangus yang lain," tegasnya.
Helmy menambahkan, Islam sangat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, sehingga Nabi dan para sahabat Nabi juga sangat menghormati sesama manusia meskipun berbeda keyakinan.
"Saya mengutip maqolah Sayyidina Ali bahwa mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Ini penting diungkapkan untuk menunjukkan bahwa betapa kemanusiaan adalah basis utama untuk membangun apa yang disebut dengan perdaiaman," kata Helmy.
Situs Republika hari Senin (28/8) mengutip pernyataan Dewan Rohingya Eropa (ERC), mendesak masyarakat internasional untuk berpartisipasi dalam melindungi etnis Rohingya yang tengah menjadi target kekerasan militer Myanmar di negara bagian Rakhine.
Menurut ERC, kekerasan baru-baru ini terhadap Rohingya merupakan pertanda dari kian masifnya kejahatan kemanusiaan oleh militer Myanmar.
ERC juga mendesak negara-negara anggota ASEAN, termasuk negara tetangga Myanmar, seperti India, Bangladesh, dan Cina agar mendorong Myanmar mematuhi peraturan hukum serta menahan diri dari pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk mencegah militer Myanmar untuk menggunakan kekuatan yang tidak proporsional terhadap warga sipil Rohingya.
Dengan desakan masyarakat internasional, ERC berharap hal itu akan membantu etnis Rohingya kembali ke desanya masing-masing dengan aman. Serangan mematikan kelompok bersenjata terhadap pos-pos perbatasan di negara bagian Rakhine, Myanmar barat, pecah pada Jumat (25/8). Insiden ini menyebabkan lebih dari 100 warga sipil tewas. Pascakejadian ini, pasukan keamanan Myanmar dilaporkan telah merelokasi ribuan penduduk desa Rohingya dan membakar tempat tinggal mereka dengan mortir dan senapan mesin.
Menurut ERC, banyak dari populasi Rohingya, termasuk wanita dan anak-anak berlindung ke hutan akibat tindakan represif pasukan keamanan Myanmar. Sedangkan sebagian lainnnya berpotensi menyeberangi perbatasan Myanmar menuju Bangladesh. Kemudian sisanya terdampar di bagain Sungai Naf akibat Bangladesh memperkuat keamanan perbatasannya.
Rakhine telah mengalami ketegangan sejak pecahnya kekerasan komunal oleh kalangan Buddhis ekstrem pada 2012. Laporan PBB mengindikasikan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh tentara Myanmar.
PBB mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan, termasuk bayi dan anak-anak, pemukulan, serta penghilangan nyawa etnis Rohingya secara brutal. Perwakilan Rohingya mengatakan sekitar 400 orang tewas dalam operasi tersebut.(Republika)
