Peran Indonesia Mengakhiri Konflik Rohingya
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, Indonesia mempunyai peran luar biasa dalam proses mendamaikan konflik yang dialami etnis Rohingya di Arakan, Rakhine State, Myanmar. Peran ini baik berupa imbauan ke pemerintah Myanmar maupun diplomasi ke negara lain.
Indonesia bahkan menjadi satu-satunya perwakilan negara lain yang diterima oleh pihak Myanmar untuk berbicara secara bilateral melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
“Karena mungkin peran kita di ASEAN cukup besar dan menjadi privilege lebih besar Indonesia bisa berperan di PBB. Sampai sekarang saja kita belum dengar Sekjen PBB memberi statement keras ke pemerintah Myanmar seperti Indonesia,” kata Meutya dalam Prime Time News Metro TV, Jumat 1 Agustus 2017.
Meutya menuturkan, tak hanya etnis Rohingya di Myanmar yang harus ditangani. Namun para pengungsi yang berada di negara lain juga harus menjadi perhatian. Selama ini, cara Indonesia memperlakukan pengungsi Rohingya dianggap sudah baik kendati Indonesia bukan negara tujuan pengungsi.
Dia menyebut, hanya Indonesia dan Malaysia yang bersedia menampung pengungsi Rohingya. Sementara Australia dan Bangladesh melakukan penolakan. “Masalah pengungsi tidak akan berhenti kalau tidak diselesaikan dengan baik karena menyangkut kawasan regional, tidak semua negara mau menampung. Bangladesh melihat langsung kekerasan itu, tapi tidak mau (menampung) karena beberapa faktor. Syukurnya Bangladesh mau berbicara dengan Indonesia mengenai ini,” beber dia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengaku baru saja mendapat telepon dari Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavosoglu terkait keadaan Rakhine State yang sedang memanas.
"Kemarin pagi (Kamis) saya dapat telepon dari Menlu Turki. Kita bicara mengenai situasi di Rakhine. Ia menyampaikan bahwa dunia melihat dan mengapresiasi Indonesia atas perhatiannya pada Myanmar dan membantu kondisi di sana," ucap Menlu Retno di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.
"Kerja sama yang sudah kita lakukan dengan Myanmar memang cukup banyak, namun bukan berarti itu cukup. Kita harus lakukan lagi dan lagi," lanjut dia.
Komisi penyelidikan Rakhine yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan juga mengapresiasi gerak cepat Indonesia dalam membantu situasi di Rakhine.
Sampai saat ini, Indonesia telah memberikan bantuan berupa empat sekolah senilai USD1 juta di komunitas Muslim dan Buddha di Rakhine State yang diresmikan tahun 2014, 10 kontainer bantuan berisi makanan dan pakaian serta dua sekolah di Sittwe, Rakhine.
"Selain itu kita juga memberikan bantuan obat-obatan, alat sekolah dan pendidikan, ambulans, genset yang sifatnya terus menerus dilakukan, dari waktu ke waktu," ungkap Menlu Retno.
Masyarakat Indonesia, melalui sejumlah LSM juga berkomitmen dan serius untuk membantu kondisi Rakhine State yang kembali memanas. Dana sebesar USD2 juta atau setara dengan Rp26,7 miliar digelontorkan untuk membantu wilayah itu.
Gerakan masyarakat yang dipayungi oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) ini juga meluncurkan sebuah program yang baru saja diresmikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang bernama Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Rakhine State.
"Ada 11 lembaga yang tergabung untuk menjalankan program kemanusiaan di Myanmar ini. Program kami ada empat, terkait kesehatan pendidikan, ekonomi dan bantuan dasar selama dua tahun," jelas Koordinator AKIM, Ali Yusup.
"Pertengahan 2017 kami sudah bantu perbaikan jalan, shelter, penyediaan makanan, kemudian ada kegiatan di sana. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan pemberian fasilitas pendidikan. Nanti juga ada launching pembangunan sekolah," lanjut dia.
"Kami juga akan bangun pasar dan sudah mendapat persetujuan lisan dari Pemerintah Myanmar dan otoritas di Rakhine. Jalan akses akan kita perbaiki agar komunikasi antar komunitas bisa dibangun dan lancar," tutur dia lagi.
Mengenai akses masuk, Ali mengatakan bahwa terkait hal itu Kemlu RI sangat membantu memberikan dukungan akses, salah satunya adalah meminta izin dan bekerja sama dengan otoritas setempat.
Ali menegaskan, semua proses bantuan terbuka karena legal dan didukung pun kerja sama dengan pemerintah. Ia menambahkan, yang paling penting proses ini inklusif. Tidak melihat agama atau suku, utamanya adalah membantu Rakhine.
Sementara itu, anggota DPR RI M. Nasir Djamil mengutuk keras terjadinya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer dan kelompok ekstremis terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Nasir meminta praktik keji itu segera dihentikan.
Menurutnya, pembakaran kampung-kampung dan pembunuhan warga, khususnya terhadap anak-anak dan wanita, merupakan bentuk kebrutalan yang mengarah kepada pembersihan etnis alias genosida.
"Pemerintah Myanmar telah mempertontonkan salah satu bentuk kejahatan serius di muka bumi ini. Atas dasar kemanusiaan, sudah seharusnya pembantaian itu dihentikan dan diusut tuntas," tegas Nasir.
Politikus PKS itu menyayangkan konflik etnis itu tak pernah diusut tuntas. Ia heran mengapa tak ada langkah kongkret dari dunia, baik PBB maupun ASEAN, untuk memproses dan menghentikan pembantaian tersebut.
PBNU Desak PBB Sikapi Konflik Rohingya
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan untuk menghentikan tragedi kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.
"PBB harus turun tangan dan meminta penghentian kekejaman terhadap etnis Rohingya," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat 1 September 2017 seperti dikutip Metro TV.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, menilai tindakan militer Pemerintah Myanmar tersebut melanggar hak asasi manusia, bahkan bisa disebut sebagai pembunuhan massal sehingga tidak bisa dibiarkan.
Selain itu, kata dia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia juga harus ikut ambil bagian untuk menyelamatkan etnis Rohingya. "Kepada warga muslim di Tanah Air dan di seluruh dunia, mari bersatu untuk selalu mendoakan dan memberikan bantuan moril kepada saudara kita," ucap Wakil Gubernur Jatim tersebut.
Sebelumnya, PBNU bersama Kementerian Luar Negeri dan sejumlah ormas membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk menghentikan tragedi kemanusiaan di Myanmar.
Dalam upaya tersebut, setiap pihak berdiskusi dan merumuskan langkah konkret untuk membantu menyelesaikan tragedi kemanusiaan yang menimpa minoritas di Rohingya.
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan, NU bersama Kemenlu dan 11 ormas berupaya menggalang bantuan kemanusiaan yang meliputi bantuan kesehatan, makanan dan perlindungan.
Beberapa ormas yang juga tergabung dalam aliansi itu seperti Muhammadiyah, Darul Dakwah wal Irsyad (DDII), Al Irsyad, Mathlaul Anwar, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), dan Ikadi. (Metro TV)
