Kemampuan Pemerintah Bayar Utang Negara

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingatkan pemerintah ihwal utang luar negeri. Anggota Komisi Keuangan dari PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno meminta pemerintah mempertimbangkan surat utang berdenominasi rupiah di luar negeri untuk memperluas investor.

"Risiko utama kita justru di sumber pembiayaan ini. Pasar kita tidak besar," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 5 September 2017 seperti dilaporkan Tempo.co

Anggota Komisi Keuangan DPR, Misbakhun mengatakan minimnya pendanaan dalam negeri membuat pembiayaan utang semakin terbatas. "Uang dalam negeri peputarannya terbatas, di saat yang sama harus dipakai beli surat utang. Posisi crowding out harus diperhatikan," kata Misbakhun.

Kementerian Keuangan menjamin kemampuan negara untuk membayar kembali utang meningkat setiap tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mendorong reformasi perpajakan dan pendalaman pasar keuangan untuk mencapai target ini.

"Kami lakukan reformasi agar pendapatan terus meningkat untuk membiayai pembangunan dan membayar kembali utang," kata Sri di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 5 September 2017.

Menurut Sri, pelunasan utang tanpa menerbitkan utang baru lebih menguntungkan dibandingkan pemutihan dari penarikan utang baru. Selama ini, penerimaan perpajakan belum mampu sepenuhnya membiayai pembayaran utang. Pemerintah mengandalkan utang dalam negeri untuk membiayai defisit APBN sebesar 2,67 persen.

Surat Berharga Negara rupiah mendominasi pembiayaan sebesar 58,4 persen. Nilainya mencapai Rp 2.206,1 triliun dari total utang tahun ini sebesar Rp 3.780 triliun. Rasio utang berada di level 28 persen terhadap produk domestik bruto.

Sri mengatakan sebagian besar utang rupiah berasal dari institusi, perbankan dan individu. Pemerintah semakin memperdalam pasar keuangan agar semakin banyak investor lokal yang berinvestasi terhadap surat utang pemerintah.

Sri menjelaskan utang pemerintah mencapai Rp 3.780 triliun hingga Juli 2017. Sebanyak 62 persen di antaranya berasal dari investor dalam negeri.

"Kami meminjam kepada masyarakat Indonesia sendiri," kata dia dalam rapat bersama Komisi XI DPR. Uang masyarakat yang digunakan merupakan uang yang dikelola bank, reksadana, asuransi, serta dana pensiun melalui institusi maupun individual.

Sri Mulyani mengatakan banyaknya masyarakat yang kini memegang Surat Utang Negara (SUN) membuktikan kemampuan daya beli dan investasi yang tinggi. Dengan kemampuan tersebut, terjadi hubungan saling menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah.

Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah akan dimanfaatkan untuk belanja produktif. Salah satunya, untuk pembiayaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dana desa, pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Strategi Pengelolaan Pinjaman Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan utang dilakukan dengan baik. Bahkan dana yang didapatkan dari utang tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Seperti dilaporkan Metrotvnews, Senin (4/9/2017), Sri Mulyani menyebutkan salah satu bentuk pembangunan yang dibiayai utang adalah Mass Rapid Transit (MRT) dengan dana mencapai Rp24 triliun. Selama masa konstruksi, pembangunan MRT telah membuka kesempatan kerja bagi 42 ribu tenaga kerja.

"Pengangkutan massal 420 ribu per hari. Waktu tempuh Lebak Bulus-HI kurang dari 30 menit, dengan total emisi kendaraan yang selama ini macet maka bisa diturunkan," ujarnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur lain yang juga memanfaatkan pendanaan dari utang adalah Waduk Jatigede. Menurut Sri Mulyani, dengan dana mencapai Rp4 triliun, waduk ini menghasilkan debit air sebanyak 1,7 meter kubik per tahun yang bisa berguna bagi kehidupan masyarakat.

"Ini bisa digunakan untuk mengairi sembilan ribu hektare jaringan irigasi. Dengan jaringan air baku tiga ribu liter per detik, maka dapat menghasilkan listrik sebesar 110 milliampere. Selain itu pengamanan banjir untuk 14 ribu hektare. Maka masyarakat bisa tanam padi dua kali dalam semusim tanam," jelas dia.

Dirinya menambahkan, pemerintah juga membangun jalur kereta api double track untuk jalur Cirebon-Kroya. Dengan biaya pinjaman sekira Rp7 triliun, maka masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi kereta tidak perlu menunggu lama di stasiun Cirebon karena adanya jalur ganda.