Mendeteksi Pergerakan Orang Asing di Indonesia

Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Agung Sampurno mengakui pihaknya belum bisa mengawasi pergerakan orang asing yang berada di Indonesia.

Sampai hari ini sistem yang dimiliki pemerintah, terutama Ditjen Imigrasi, baru mampu mencatat kedatangan dan keberangkatan orang asing di Tanah Air.

"Makanya ketika sistem memberikan warning bahwa ada seorang asing yang harus meninggalkan Indonesia (overstay) kita tidak bisa mendeteksi dimana orang asing tersebut," ujarnya melalui sambungan satelit dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 2 Agustus 2018.

Meski tak bisa melakukan pengawasan secara langsung, Agung mengatakan pemerintah tak kehabisan akal. Pihaknya memiliki aplikasi khusus pengawasan orang asing yang 'dititipkan' ke pengelola hotel atau penginapan.

Pemilik penginapan diharapkan melaporkan kepada pemerintah apabila ada warga negara asing (WNA) yang menginap melebihi batas maksimal penerbitan visa. Pelibatan tim pengawas orang asing juga dioptimalkan.

"Tujuannya mengumpulkan informasi untuk dicocokan dengan database lalu lintas orang yang keluar masuk. Ini upaya kami mencegah penyalahgunaan izin tinggal," kata dia.

Selain itu pengawasan juga dilakukan imigrasi di bandara yang memang melayani kedatangan dan keberangkatan luar negeri.

Data warga negara asing yang datang ke Indonesia akan diperiksa melalui daftar penumpang, moda transportasi yang digunakan, sampai dengan penggunaan visa.

"Sejak mereka datang, berada, dan tinggal di Indonesia termasuk saat beraktivitas semua proses (pengawasan) itu dilakukan sampai mereka meninggalkan Indonesia. Ini yang kami lakukan untuk," jelas Agung.

Turki Apresiasi Peran Indonesia untuk Kemerdekaan Palestina

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendapat apresiasi dari Menlu Turki Mevlut Cavusoglu. Apresiasi diperoleh karena Indonesia tetap konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Kita bicara cukup panjang mengenai Palestina. Turki sangat mengapresiasi peran Indonesia yang terus konsisten dalam membela kepentingan bangsa Palestina," kata Retno kepada awak media di sela pertemuan tingkat menteri ASEAN, di Singapura, Kamis 2 Agustus 2018.

Mevlut menyampaikan tidak banyak negara yang memiliki konsistensi sama dengan Indonesia dalam membela kepentingan Palestina.

Sementara itu, Menlu Retno menyampaikan rencana membantu Lembaga Bantuan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA) dalam menangani para pengungsi Palestina. Dia menambahkan akan mengajak para menteri luar negeri anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas hal tersebut.

"Nanti saat Menteri OKI bertemu di New York, kita juga akan mencoba membahas bagaimana negara OKI dapat berkontribusi lebih untuk UNRWA," tuturnya.

Sebelumnya, negara OKI dan negara Islam lainnya dikecam Perwakilan Tetap Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nikki Haley. Menurut dia, negara-negara Arab dan Islam karena terlalu banyak bicara tentang dukungan ke Palestina.

Sementara itu, Indonesia akan terus berusaha untuk kemerdekaan Palestina. Berbagai hal dilakukan untuk membantu, terutama dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan manusia.

Indonesia juga kembali meneguhkan komitmen untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina, melalui pemberian capacity building.

Pemerintah Indonesia memberikan komitmen bantuan senilai US$ 2 Juta atau setara dengan Rp 28,5 miliar untuk program capacity building, sesuai dengan kebutuhan rakyat Palestina, antara lain pertanian, kewirausahawan, pemberdayaan perempuan, teknologi informasi dan komunikasi, tata pemerintahan dan pendidikan.

Semua dilakukan Indonesia agar masyarakat Palestina siap hidup mandiri bila sudah merdeka nanti. (Metrotvnews/Liputan6)