Permintaan Presiden Jokowi kepada Ulama untuk Berantas Terorisme

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menekankan dukungan ulama dan pemimpin agama terhadap program pemerintah negara ini di bidang perang kontra terorisme.

Joko Widodo, Jumat 17 Agustus 2018 dalam pidatonya bertepatan dengan peringatan HUT RI ke 73 kembali meminta ulama dan pemimpin agama Indonesia membantu pemberantasan teroris di negara ini. "Pemerintah mengerahkan segenap upayanya untuk memberantas korupsi dan ancaman keamanan," papar Jokowi.

Presiden Indonesia juga menyebut kemiskinan, ketidaksetaraan dan radikalisme sebagai kendala terpenting negara ini. Seruan presiden Indonesia untuk melawan terorisme dan radikalisme dirilis setelah serangan teror terbaru di kota Surabaya, Jawa Timur menewaskan lebih dari 30 orang dan mengejutkan masyarakat Indonesia.

Indonesia dengan populasi lebih dari 250 juta jiwa, tercatat negara berpenduduk muslim terbesar. Kondosi geografi Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan kemiskinan, keragaman suku dan etnis serta ketidaksetaraan sosial membuat negara ini sangat rentan dengan ancaman terorisme. Kondisi ini membutuhkan program ekonomi terpadu di samping langkah-langkah keamanan untuk memerangi radikalisme.

Zuhairi Misrawi, pengamat politik dan keamanan di Indonesia mengatakan, "Undang-undang anti terorisme yang tidak ketat di Indonesia merupakan salah satu faktor utama munculnya radikalisme dan serangan teror mematikan di negara ini."

Meski demikian dari sudut pandang pemerintah Indonesia, kerja sama masyarakat dan ulama serta pemimpin agama dengan dibarengi langkah keamanan, akan mampu mengalahkan radikalisme dan terorisme di negara ini. Kekalahan kelompok teroris Daesh di Timur Tengah mendorong anasir teroris pindah ke Pakistan dan Afghanistan serta Indonesia, Malaysia serta Filipina. Kondisi ini membuat negara-negara tersebut sangat khawatir.

Oleh karena itu, presiden Indonesia sebelumnya juga menghendaki koordinasi dan kerja sama ulama Afghanistan, Pakistan dan Indonesia untuk melawan radikalisme dan terorisme. Pertemuan di bidang ini pun telah digelar. Harapan terbesar presiden Indonesia terhadap ulama adalah memberi pencerahan kepada masyarakat khususnya pemuda atas konspirasi dan pendidikan keliru yang disebarkan kelompok radikal dengan mengatasnamakan Islam. Tujuan mereka adalah menyebarkan sektarianisme dan mengobarkan perang internal di negara-negara Islam sehingga melemahkan dunia Islam dihadpaan kubu arogan dunia.

Pengamat teroris Al Chaidar mengatakan, "Polisi Indonesia fokus pada pengokohan undang-undang dan harus mencantumkan program preemtive di agenda kerjanya sehingga mampu menghapus peluang penyalahgunaan."

Bagaimanapun juga salah satu kekhawatiran utama negara-negara Asia Tenggara adalah maraknya ideologi Wahabi yang menjadi faktor radikalisme dan sektarianisme.

Sementara itu, pemerintah Malaysia dalam beberapa bulan terakhir telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi Wahabi dengan menutup instansi dan lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah Arab Saudi di negara tersebut.

Pemerintah lainnya juga diharapkan menindak tegas akar radikalisme dan sektarianisme secara mendasar sehingga tidak ada kelompok yang mampu membahayakan keamanan wilayah Asia Tenggara. (MF)