Arogansi Ormas Dipengaruhi Pembiaran

Pengamat Sosial Maman Suherman menyebut bentrok antarormas yang terjadi di ibu kota sepekan terakhir buntut dari pembiaran.

Ormas-ormas tertentu yang kerap melakukan kekerasan bahkan memicu bentrokan terbiasa dibiarkan sehingga kegiatan semacam itu sudah dianggap sebagai hal lumrah.

"Contoh sederhananya fasilitas umum, fasilitas sosial mereka di atas got pun mereka bangun dan tidak ada penindakan. Bahwa itu salah sehingga mereka tidak akan merasa bersalah cenderung wajar saja," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 13 September 2018.

Menurut Maman, seharusnya ormas melindungi masyarakat di sekitarnya, tapi ketika justru membuat ketakutan pendekatannya harus tegas.

Sebab, persoalan paling mendasar dari ormas berasal dari lambang, simbol, dan seragam dapat membentuk psikologi seseorang yang awalanya tidak percaya diri bisa tiba-tiba agresif lantaran merasa dilindungi kelompoknya.

Ketika agresivitas itu dibiarkan dan dianggap biasa, superioritas ormas akan semakin berkembang dan menganggap keributan bahkan bentrok antarsesamanya sebagai hal yang biasa.

"Hal-hal yang sifatnya pribadi pun sering diangkat sebagai masalah kelompok dan kalau dibiarkan begitu saja masyarakat menjadi makin takut nantinya," kata dia.

Maman mengatakan tindakan konkret yang bisa dilakukan pemerintah saat ini bisa dimulai dengan memanggil para pentolan ormas yang kerap bermasalah.

Pemanggilan pemeriksaan atau meminta keterangan itu harus dipublikasi secara luas agar diketahui oleh seluruh elemen kader yang berada di seluruh wilayah.

"Ajak ketua umumnya duduk bersama karena kalau akar rumput tidak merasa tahu bahwa di atasnya bisa damai mereka akan bergerak terus menerus," jelas dia.

Pemerintah Bantah Absen Mengawasi Ormas

Pecahnya bentrok antara organisasi kemasyarakatan Forum Betawi Rempug (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP) sepekan terakhir diklaim sebagai bentuk lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah.

Namun, Dirjen Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri Luthfi membantah hal tersebut. Menurut dia selama ini pemerintah selalu melakukan pembinaan terhadap ormas baik yang berbadan hukum maupun berbekal Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

"Kita juga lihat kepolisian sebagai tim terpadu sudah bekerja dan mengambil langkah. Kejadian beberapa hari lalu bukti negara tidak pernah tidur, polisi sudah menanganinya," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime.

Luthfi mengatakan kedua ormas yang bentrok merupakan organisasi berbadan hukum sehingga pihaknya berkoodinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk penanganan lebih lanjut.

Sesuai ketentuan, secara tertulis Kemenkumham adalah pihak yang berwenang untuk mengeluarkan peringatan termasuk ancaman pencabutan status badan hukum. Sementara Kemendagri hanya bertanggung jawab pada ormas yang mengantongi SKT.

"Kalau seakan-akan Kemendagri diam tidak seperti itu. Ini kewenangannya Kemenkumham dan untuk masalah penindakan adalah ranah kepolisian. Tidak serta merta semuanya Kemendagri," jelas dia.

Bentrok yang melibatkan dua organisasi masyarakat (Ormas) diduga Forum Betawi Rempug (FBR) dengan anggota Pemuda Pancasila (PP) telah kondusif. Polisi meminta pimpinan Ormas saling menahan diri.

"Situasi saat ini sudah kondusif," ujar Kepala Satuan Reskrim Polrestro Jakarta Selatan AKBP Stefanus Tamuntuan saat dikonfirmasi.

Menurutnya aksi bentrok bermula saat perayaan milad Ormas FBR di perbatasan Jakarta-Tangerang, tepatnya di Jalan Raya Ciledug, Jakarta Selatan. Perselisihan terjadi diduga karena salah paham saat konvoi anggota Ormas. (Metro TV)