Menjadikan Debat Capres Sebagai Sarana Pendidikan Politik

Sesuai dengan agenda KPU, debat calon presiden dan wakil presiden dalam konteks Pemilihan Presiden 2019 akan digelar 17 Januari mendatang dan disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi.

Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman Luthfi Makhasin menilai debat calon presiden dan wakil presiden sangat penting karena menjadi sarana pendidikan politik kepada masyarakat secara langsung.

"Bagi masyarakat debat calon presiden dan wakil presiden juga penting untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memilih," kata Luthfi Makhasin, Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto, Jumat (11/01). Sebagaimana dilaporkan Antaranews.

Selain itu yang paling penting kata dia, debat calon presiden dan wakil presiden juga bisa dimanfaatkan oleh masing-masing calon untuk menjelaskan visi misi dan program lima tahun ke depan.

"Ini merupakan momentum untuk menjelaskan apa-apa saja yang mau dikerjakan selama lima tahun kedepan," ucapnya.

Bagi petahana, kata dia, debat capres dan cawapres ini momentum untuk melakukan dan membangun klaim keberhasilan yang selama ini telah dicapai.

"Sedangkan bagi lawannya, debat ini juga menjadi kesempatan untuk mengkritik terbuka kelemahan kebijakan yang ada dengan menawarkan alternatifnya," ujarnya.

Sementara itu, bagi penyelenggara pemilu, kata dia, pelaksanaan debat penting untuk merumuskan materi debat yang mencerminkan isu-isu publik yang relevan dan menjadi perhatian masyarakat.

"Isu ekonomi dan sosial seperti lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan, misalnya, juga perlu dieksplorasi lebih banyak," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, isu penegakan hukum, HAM, hingga isu penanggulangan terorisme juga penting untuk dieksplorasi lebih banyak lagi.

Tujuannya, agar masyarakat punya gambaran nyata tentang apa yang akan dikerjakan kandidat ketika terpilih dan berkuasa.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah menilai tingkat perbincangan terkait Pilpres 2019 pasca debat perdana akan berpengaruh signifikan terhadap perubahan pilihan pemilih terhadap kandidat tertentu.

Hal itu besar dipengaruhi karena masyarakat Indonesia kini sudah memasuki era digital demokrasi.

"Di era ini tentu pengaruh pasca debat bisa lebih tinggi daripada saat debat berlangsung. Hal itu juga ditentukan oleh kemampuan masing-masing tim pemenangan untuk mencari sisi positif kandidatnya sendiri dan sisi negatif dari lawannya," kata Ubedilah kepada Kompas.com, Jumat (11/1/2019).

Fungsi pencarian sisi positif dan negatif tersebut, tutur Ubedilah, kemudian akan diviralkan oleh kedua tim pemenangan di media sosial. Hal tersebut kemudian akan menimbulkan "perang" konten media sosial yang merujuk pada hasil debat.

"Pasti banyak sisi positif dan negatif yang digali oleh kedua tim pemenangan sebagai peluru di media sosial," ujarnya.

Menurut dia, jika "perang" tersebut terjadi, maka kemudian intensitas publik dan pemilih akan menjadi ramai diperbincangkan di media sosial.

Setali tiga uang, intensitas publik menggunakan media sosial juga akan berpengaruh terhadap perilaku pemilih yang belum menentukan pilihan.

"Itu pengaruhnya bisa sampai 20 persen dari seseorang yang belum menentukan pilihan sampai akhirnya menjatuhkan pilihanya," sambung Ubedilah.

Di sisi lain, hal itu juga menjadi pekerjaan rumah bagi kedua tim pemenangan. Sebab, "perang" di media sosial pasca debat sejatinya dilakukan secara cerdas dengan memberikan edukasi politik di media sosial.

Maka dari itu, ia berharap sisi yang akan muncul di media sosial adalah perdebatan tentang gagasan-gagasan dari kedua kandidat, bukan persoalan subjektif, seperti ekspresi, gestur, dan hal-hal personal dari kandidat lainnya.

Adapun debat perdana akan digelar pada 17 Januari 2019 dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.