O-Bahn Busway, Solusi Alternatif Transportasi Perkotaan?
-
O-Bahn Busway
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka wacana untuk merealisasikan transportasi umum O-Bahn Busway. Transportasi ini merupakan gabungan dari bus rapid transit (BRT) dengan light rapid transit (LRT).
O-Bahn Busway dianggap sebagai solusi transportasi perkotaan. Pasalnya, dia dapat melayani di jalan raya umum maupun jalur khusus seperti rel yang tidak bisa digunakan kendaraan lain.
Penasaran apa itu O-Bahn dan apakah Indonesia mampu merealisasikannya?
Karena masih wacana, Kementerian Perhubungan pun belum menentukan akan menerapkan transportasi baru ini di kota mana saja. Apakah DKI Jakarta membutuhkannya?
Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan pihaknya harua mengkaji terlebih dahulu untuk menentukan kota mana saja yang akan diterapkan O-Bahn.
"Kita butuh kajian saya kira ya," kata Budi saat acara ngobrol seru transportasi O-Bahn di Jakarta, Minggu (23/6/2019). Demikian dikutip Parstoday dari Detik, Minggu, 23 Juni.
Jakarta sendiri sampai saat ini sudah memiliki segudang fasilitas transportasi umum yang bisa dinikmati masyarakat. Mulai dari Bus Transjakarta, Kereta Commuter Line (KRL Jabodetabek), MRT, hingga LRT.
Oleh karena itu, dirinya pun harus mengkaji terlebih dahulu mengenai DKI Jakarta masih membutuhkan O-Bahn atau tidak.
Pasalnya, lanjut Budi, pengoperasian O-Bahn di negara-negara seperti Australia ditujukan kepada daerah yang selama ini tidak terakomodasi oleh transportasi berbasis rel.
"Apakah O-Bahn juga masih dibutuhkan? Terutama yang tadi dari Ciledug dan sebagainya nanti kita juga lihat kajian lebih lanjut. Kita akan menunggu kajian lebih lanjut masalah O-Bahn," ujar dia.
Berapa biayanya?
O-Bahn akan dioperasikan dengan jalur khusus layaknya light rail transit. Maka dari itu, modal pengadaan O-Bahn sendiri akan lebih mahal.
"Secara umum berdasarkan referensi bahwa pembangunan O-Bahn 20% lebih mahal dari busway. Tapi kalau kita lihat dari produktivitas, memang untuk O-Bahn itu lebih mahal 0,14 dolar Australia dibandingkan terhadap passenger per kilometernya," kata Zulfikri dalam diskusi transportasi Kemenhub, di Jakarta, Minggu (23/6/2019).
Perbandingan tersebut berkaca pada referensi yang diambil Kemenhub dari Australia yang sudah mengoperasikan layanan transportasi OO-Bahn ini.
Meski begitu, Zulfikri mengatakan bahwa produktivitas o-Bahn akan jauh lebih baik dibandingkan dengan busway. Karena, biaya operasinya akan lebih murah. Kemudian, jarak tempuh lebih cepat dengan kapasitas penumpang yang sama seperti busway, yakni 300 orang. Lalu, apabila dibandingkan dengan kereta, modal o-Bahn 30% lebih murah.
"O-Bahn kalau secara total di bandingkan penumpang dan jarak BRT dia lebih efisien kalau dibandingkan dengan brt (busway), kalau dengan kereta modalnya lebih rendah," papar dia.
Alasan yang kontra
Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyatakan, pengadaan O-Bahn cukup menjadi wacana saja. Ini lantaran pemerintah dinilainya belum siap, terutama soal ketersediaan dana.
"Wacana Kemenhub untuk mengoperasikan O-Bhan sebagai transportasi umum untuk mengatasi kemacetan di beberapa kota di Indonesia dengan konsep smart city lebih baik diabaikan saja. Keterbatasan keuangan negara dan kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangannya," tuturnya kepada Liputan6.com, Senin (24/6/2019).
Selain pertimbangan biaya yang tidak sedikit, ia menambahkan, berbagai pihak utamanya Pemerintah Daerah (Pemda) belum tentu mau menerima konsep transportasi tersebut.
"Apalagi regulasi untuk menerapkannya belum ada. Bisa jadi masalah baru jika belum dilengkapi dengan regulasi," tegas dia.
Oleh karenanya, ia mengatakan pembangunan O-Bahn tak perlu dilanjutkan untuk ke depannya. Terlebih ongkos pengadaan teknologinya pun juga memakan banyak biaya.
"Teknologi yang tidak murah, masih asing di Indonesia, butuh waktu menyiapkan prasarana pendukung dan mempelajari teknologinya. Untuk lima tahun ke depan cukup sebagai wacana saja," pungkas Djoko.