Tanggapan Presiden dan Wapres Mengenai Insiden di Papua Barat

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memahami bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat tersinggung atas kekerasan terhadap mahasiswa asal Papua di Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Jokowi meyakinkan masyarakat Papua dan Papua Barat bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan mereka.

"Yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace (bapak), mace (Ibu), mama-mama di Papua dan Papua Barat," kata Jokowi di Istana Kepresidenan pada Senin (19/8/2019) seperti dikutip Kompas.

Kerusuhan di Manokwari dipicu oleh insiden bernuansa rasialisme terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di Jawa Timur.

Beberapa di antaranya adalah pengepungan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan insiden di Malang.

Akibat kejadian itu, sejumlah mahasiswa Papua diamankan oleh pihak kepolisian. Menurut polisi, para mahasiswa itu dievakuasi agar terhindar dari aksi kekerasan.

Adapun kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Aksi kerusuhan kemudian membesar. Pengunjuk rasa bahkan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.

Menanggapi hal itu, Jokowi berharap bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat memaafkan insiden yang terjadi terhadap mahasiswa asal Papua.

"Saya tahu ada ketersinggungan. Sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik itu memaafkan," ucap Jokowi.

"Emosi itu boleh, tapi memaafkan lebih baik. Sabar juga lebih baik," kata dia.

Masih diberitakan Kompas, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berharap insiden di beberapa daerah yang tengah menjadi sorotan, terutama kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, bisa segera selesai.

"Kita harap ini akan cooling down," ujar Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (20/8/2019).

"Apa yang diharapkan masyarakat Papua di Papua dan Papua Barat, agar peristiwa di Surabaya diselesaikan," kata dia.

Seiring dengan permintaan maaf yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Malang Sutiaji, Jusuf Kalla berharap permasalahan tersebut bisa segera selesai.

Melihat kerusuhan yang merusak fasilitas milik negara itu, Kalla pun berharap masyarakat Papua menerima permintaan maaf Gubernur Jatim dan Wali Kota Malang.

"Jadi karena itu masyarakat di Papua kita harapkan dapat menerima penyesalan dan permintaan maaf dari masing-masing yang berbuat salah. Intinya adalah kita harus saling menghargai," ujar Kalla.

 Ia juga mengatakan bahwa seluruh masyarakat harus saling menghargai, termasuk masyarakat Papua yang berada di banyak kota di Indonesia.

"Tentu kita menghargai masyarakat Papua yang ada di Jakarta. Mahasiswa-mahasiswa itu juga ada di banyak kota di Indonesia," kata Kalla.

"Menghargai kehidupan sosial masyarakat dan aturan-aturan yang ada. Jadi saling menghargailah," pungkasnya.

Jokowi akan Berkunjung ke Papua untuk Serap Aspirasi

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan kembali berkunjung ke Provinsi Papua dalam waktu dekat.

Seperti dilansir Kompas, Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengatakan, rencana kunjungan ini berkaitan dengan dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berujung pada kerusuhan di Manokwari, Papua Barat.

"Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita ajak Pak Presiden ke Papua lagi untuk berdialog, berdiskusi dengan masyarakat Papua," ujar Lenis seusai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Lenis mengatakan, dalam kunjungan ke Papua nanti Presiden akan menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat Papua dan Papua Barat. Aspirasi itu tidak hanya yang berkaitan dengan dugaan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua di Surabaya dan kerusuhan di Manokwari.

Kepala Negara juga akan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua terkait pemerintahan periode 2019-2024.

"Mungkin harapan-harapan apa saja yang masyarakat Papua pikirkan, kami akan minta langsung kepada Presiden. Mudah-mudahan minggu depan atau bulan ini supaya Presiden ke Papua dan ketemu langsung masyarakat Papua dan Papua Barat," ujar Lenis.

Kompas juga melaporkan bahwa Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, kegiatan masyarakat di Jayapura, Papua, sudah berjalan normal pasca-demonstrasi memprotes persekusi terhadap sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/9/2019).

"Untuk wilayah Jayapura, aktivitas kegiatan masyarakat juga hari ini sangat normal, semuanya berjalan dengan baik," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

Begitu pula dengan wilayah Manokwari, Papua Barat. Menurutnya, kegiatan masyarakat di wilayah tersebut juga berangsur-angsur normal. Namun, di Kota Sorong, Dedi mengungkapkan masih terdapat kegiatan unjuk rasa yang diikuti sekitar 500 orang. Pihak TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan massa.

"Di Sorong memang masih ada kegiatan masyarakat di satu titik massanya 500 orang, masih dalam negosiasi dan komunikasi secara intens antara aparat keamanan, baik TNI, Polri, dan seluruh tokoh masyarakat di sana," katanya.

Kendati demikian, kata Dedi, secara keseluruhan situasi di wilayah Papua sudah kondusif. Hari ini, aparat gabungan melaksanakan pembersihan, seperti pohon tumbang, agar kegiatan masyarakat bisa kembali normal sepenuhnya. (RA)