Penarikan Militer AS, Prasyarat untuk Keamanan di Asia Barat
Kehadiran militer AS di Asia Barat selama bertahun-tahun telah memperburuk situasi keamanan di kawasan, termasuk di Afghanistan, Irak dan Suriah, serta menciptakan ketegangan etnis dan munculnya kelompok teroris di kawasan tersebut.
Bagian penting dari intervensi ini terjadi di Irak setelah pendudukan negara ini.
Pada hari Minggu (08/08/2021), Mayor Jenderal Hossein Salami, Panglima Korps Garda Revolusi Islam (IGRC), bertemu dengan Falih al-Fayyadh, Komandan al-Hashd al-Shaabi. Mayjen Salami memuji peran strategis pasukan Perlawanan dalam kemenangan rakyat Irak atas Daesh (ISIS) dan upaya memastikan keamanan dan stabilitas menjadi poin penting dalam hal ini.
"Perlawanan yang terbentuk di Irak melemahkan dan melelahkan Amerika. Dengan menaikkan biaya mereka, menempatkan mereka di antara dua keburukan; mengalami kerugian jika mereka tetap tinggal dan kalah jika mereka meninggalkan Irak," ungkap Mayjen Salami.
Panglima IRGC menekankan, "Kami adalah pendukung Anda di garis depan perlawanan dan dalam kelanjutan pertempuran besar ini, dan kami berharap resolusi Parlemen Irak tentang penarikan pasukan Amerika dari negara ini akan dilaksanakan secara praktis dan efisien, serta Irak akan merdeka, kuat dan melanjutkan jalannya dengan aman tanpa penjajah."
Salah satu ciri dari meningkatnya kehadiran pasukan asing di kawasan ini adalah bahwa sangat sulit untuk melepaskan tuntutan tidak sah mereka. Oleh karena itu Amerika Serikat ingin melanjutkan intervensi militer mereka di kawasan dengan membagi aktor regional menjadi negara baik dan negara jahat.
Namun lingkaran setan ini akan segera berakhir karena Perlawanan telah mampu menggeser perimbangan keamanan dan militer di Asia Barat untuk kepentingan negara-negara tertindas.
Ayatullah Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam, dalam pertemuan dengan ribuan orang di Qom pada Januari 2019 menjelaskan peran penting Jenderal Qassem Soleimani dalam mengalahkan rencana AS di Irak dan kawasan.
Kehadiran militer AS di Asia Barat selama bertahun-tahun telah memperburuk situasi keamanan di kawasan, termasuk di Afghanistan, Irak dan Suriah, serta menciptakan ketegangan etnis dan munculnya kelompok teroris di kawasan tersebut.
"Amerika Serikat ingin Iran seperti rezim taghut atau seperti sebagian rezim seperti Saudi Arabia, yang mereka tafsirkan sebagai sapi perah. Namun Haji Qassem, dengan bantuan elemen-elemen beriman dan pemuda Irak pemberani serta otoritas di Irak, menentang rencana ini dan menggagalkannya," ungkap Ayatullah Khamenei.
Pemimpin Besar Revolusi Islam menekankan bahwa negara-negara di kawasan dan pemerintah negara-negara tidak diragukan lagi tidak akan menerima kelanjutan dari kehadiran Amerika yang merusak ini.
Rahbar mengingatkan, "Kehadiran mereka di kawasan ini dan di mana pun di dunia tidak memiliki hasil lain selain perang, perselisihan, hasutan, perusakan dan penghancuran infrastruktur. Mereka menginginkan serta mendesak kerusakan dan kehancuran yang sama untuk Iran dan Republik Islam. Sementara masalah negosiasi dan duduk di meja perundingan adalah awal dari intervensi dan kehadiran tersebut, sehingga kehadiran Amerika di kawasan harus diakhiri."
Merujuk pada perang dan intervensi AS dengan dalih kontra-terorisme, lembaga pemikir Quincy mengakui bahwa kebijakan intervensionis militer ini bukan hanya gagal menghapus ideologi takfiri dan menghapus ketegangan etnis dan sektarian, tetapi justru membuat Afghanistan tidak dapat memanfaatkan demokrasi dan pembangunan, bahkan tidak memiliki satu kesatuan pemerintahan terpusat saat ini.
Irak juga memasuki lingkaran setan reproduksi kekerasan internal yang seharusnya tidak perlu ada. Kurangnya pencapaian ini tidak sepadan dengan biaya selangit Amerika Serikat ke arah ini.
Empat tahun Trump di Gedung Putih semakin membuat kawasan Asia Barat tidak stabil. Dukungan tanpa batas Trump untuk Israel membuat Gedung Putih mengambil tindakan lebih lanjut terhadap keamanan regional. Sekarang adalah waktu Perlawanan untuk membalas agresor dan pihak asing di kawasan. (SL)
