Tuduhan-Tuduhan terhadap Iran, Politik Pemutarbalikan Fakta

Pejabat Inggris, Amerika Serikat, dan rezim Zionis Israel dalam kerangka kebijakan yang sejalan dan menipu, setiap hari selalu berusaha menciptakan tuduhan-tuduhan baru terhadap Iran.

Suatu hari mereka menjadikan program nuklir Iran sebagai dalih, di hari berikutnya menggambarkan kekuatan rudal Iran sebagai ancaman, dan Inggris baru-baru ini melemparkan tuduhan baru, serta memasukan Iran ke daftar negara-negara agresif.

Duta Besar Iran untuk Inggris Mohsen Baharvand menanggapi tuduhan pemerintah London tersebut, dan menyebutnya tidak berdasar.

Baharvand mengatakan, "Kami menekankan upaya menjaga keamanan dan melindungi kepentingan nasional Iran, dan kami akan terus memegang teguh prinsip kami. Asas perlakuan timbal balik adalah prinsip umum yang digunakan di dunia diplomasi, dan itu menjadi perhatian kami."

Ia menambahkan, "Kami tidak ingin menciptakan permusuhan dengan negara mana pun yang memiliki hubungan diplomatik dengan kami. Penghormatan timbal balik dan kepentingan timbal balik merupakan prinsip kebijakan luar negeri Iran."

Pejabat Inggris minggu lalu mengeluarkan statemen intervensi, dan menyebut penembakan rudal balistik Iran dalam manuver militernya sebagai ancaman keamanan, dan menuduh program rudal Iran melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Resolusi yang dimaksud Inggris adalah Resolusi 2231 DK PBB yang memasukan kesepakatan nuklir Iran, JCPOA di dalamnya, dan mewajibkan semua negara terutama anggota Kelompok 5+1 untuk mematuhinya. Ironisnya sejak tahun 2018 ketika AS keluar dari JCPOA, resolusi ini diabaikan oleh Troika Eropa.

Hari ini pemerintah Inggris mencemaskan pelanggaran terhadap Resolusi 2231 DK PBB yang diabaikannya dulu, hal ini menunjukkan politik pemutarbalikan fakta, dan strategi penipuan yang dipraktikan oleh para pejabat London.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh membantah tuduhan pejabat Inggris dan mengatakan, "Inggris di tengah persaingan keras tanpa akhir dalam menjual persenjataan paling mematikan ke kawasan Asia Barat, dan kawasan lain yang terpapar krisis di dunia ini, tanpa memperhatikan konvensi-konvensi internasional yang melarang penyebaran senjata, menandatangani perjanjian militer semacam AUKUS, lalu mengaku cemas dengan latihan militer rutin Iran."

Jubir Kemenlu Iran mengecam upaya pejabat Inggris mempropagandakan rudal Iran sebagai ancaman di kawasan dan mengatakan, apa yang menyebabkan instabilitas dan ketidakamanan di kawasan, termasuk menciptakan bencana kemanusiaan di Yaman, adalah nafsu tak terpuaskan Inggris, dan negara-negara Eropa lain dalam menjual senjata canggih dalam jumlah besar ke beberapa negara kawasan, dengan kesadaran penuh atas pelanggaran hukum internasional terutama hak asasi manusia dalam penggunaan senjata-senjata tersebut.

Kenyataannya, AS dan sekutu-sekutu Eropanya sengaja melemparkan tuduhan-tuduhan tak berdasar terhadap Iran, supaya tidak menjalankan komitmennya dalam kesepakatan nuklir.

Inggris dalam kelanjutan upayanya merusak Perundingan Wina, baru-baru ini mengumpulkan Menlu negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia, PGCC di London, untuk menekan dan mengulang tuduhan tak berdasar terhadap Iran.

Menlu Inggris dan negara-negara Arab dalam pernyataannya menyebut Perundingan Wina yang digelar antara Iran dan Kelompok 4+1 untuk mencabut sanksi, sebagai "kesempatan terakhir" bagi upaya pemulihan keamanan di kawasan, dan mencegah memburuknya ketegangan nuklir.

Sekarang setelah lebih dari empat dekade, dendam negara-negara Barat terhadap Iran semakin dalam dan mengakar. Di sisi lain sikap dan perilaku intervensi mereka perlu dikaji karena selalu sejalan dengan kepentingan Israel.

Namun demikian, Iran bukanlah negara yang bisa digertak dengan ancaman atau retorika, sebagaimana disampaikan Dubes Iran untuk Inggris, saat menjawab tuduhan London, "Iran tidak akan gentar dengan permusuhan yang dilancarkan negara mana pun." (HS)