Pars Today

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Saeed Khatibzadeh menilai sanksi baru AS terhadap warga Iran adalah tanda lain dari itikad buruk pemerintah AS terhadap rakyat Iran.

Departemen Keuangan Amerika Serikat dalam langkah permusuhan Washington terhadap Republik Islam Iran, Rabu (30/3/2022) sore menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah institusi dan warga negara Iran.

Deputi menteri keuangan AS, Brian Nelson mengatakan, Amerika tidak akan ragu menarget mereka yang mendukung program rudal balistik Iran, bahkan jika bersamaan dengan upaya untuk memulihkan kembali kesepakatan nuklir dengan Iran.

"Langkah ini dengan jelas membuktikan fakta bahwa pemerintahan AS saat ini yang bertentangan dengan klaimnya, selalu menggunakan setiap kesempatan untuk membuat tuduhan tak berdasar dan menekan rakyat Iran," ujar Khatibzadeh Kamis (31/3/2022).

Amerika Serikat ketika mengklaim siap kembali menjalankan secara penuh komitmennya di kesepakatan nuklir, masih tetap melanggar JCPA dan Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Pemerintah Joe Biden mengklaim melalui perundingan yang tengah berlangsung di Wina berniat menyiapkan peluang kembalinya Amerika ke kesepakatan nuklir JCPOA. Namun demikian, Washington sampai saat ini masih menolak prasyarat kembalinya Amerika ke JCPOA, dan secara praksit melanjutkan pendekatan represi maksimum pemerintah sebelumnya, Donald Trump terhadap Iran.

Misalnya, Joe Biden 4 Maret lalu memperpanjang kondisi darurat nasional terhadap Iran yang untuk pertama kalinya diberlakukan pada 15 Maret 1995. Pemerintah Amerika saat ini pada 18 November menjatuhkan sanksi kepada enam orang dan sebuah perusahaan milik warga Iran dengan alasan mengganggu pemilu presiden dan berusaha merusak kepercayaan pemilih terhadap sistem pemilu Amerika.

Faktanya adalah setelah kemenangan Revolusi Islam Iran, berbagai pemerintahan Amerika Serikat melalui ambisi permusuhannya terhadap Tehran, telah menjatuhkan beragam sanksi tak manusiawi dan zalim dengan berbagai alasan, serta mengagendakan perang ekonomi melawan Tehran. Pemerintah Amerika saat ini menunjukkan bahwa mereka memanfaatkan isu perundingan sebagai alat justifikasi untuk meningkatkan represi terhadap Iran.

Penjatuhan sanksi baru mengindikasikan perilaku kontradiksi penuh Gedung Putih dan tidak bisa dipercaya, karena statemen terkait niat untuk kembali ke JCPOA dan melanjutkan pendekatan pemerintah sebelumnya (pemerintah Donald Trump) menjatuhkan sanksi terhadap Iran, telah memicu keraguan terkait keseriusan dan niat baik Washington untuk mensukseskan perundingan pencabutan sanksi di Wina.

Sementara Iran hadir di perundingan Wina dengan membawa inisiatif dan usulan transparan dan menyatakan tidak akan pernah mengabaikan garis merah dan tuntutan utamanya. Oleh karena itu, kesepakatan final ini menunggu keputusan politik di Amerika dan kesiapan Washington mundur dari ketamakannya.

Wajar langkah Amerika seperti ini termasuk menjatuhkan sanksi maksimum terhadap rakyat Iran, sampai kini tidak berhasil merealisasikan tujuan Washington untuk mengalahkan perlawanan Iran dan membuat Tehran menyerah pada tuntutan Amerika. Seperti yang dikatakan jubir Kemenlu Iran, represi dan sanksi ini tidak akan mempengaruhi tekad Republik Islam Iran dalam membela keamanan dan ketenangan rakyatnya. Iran dengan tegas akan tetap melanjutkan pembangunan berkesinambungan. (MF)