Pars Today

Menteri Luar Negeri Nikaragua, Denis Ronaldo Moncada Colindres Senin (19/12/2022) dalam Forum Dialog Tehran ketiga mengatakan, Nikaragua mengutuk segala bentuk upaya untuk menciptakan kekacauan di Iran, dan mengecam sanksi-sanksi ilegal terhadap negara ini.

Dalam kesempatan itu, Menlu Nikaragua menuturkan, "Amerika Serikat dan hegemoni negara ini sedang terjatuh dari ketinggian dengan kecepatan tinggi." Sebelumnya di sidang khusus Dewan HAM PBB akhir November 2022 untuk mengkaji kerusuhan di Iran, dubes dan perwakilan tetap Nikaragua mengatakan, berdasarkan Piagam PBB, tidak dibenarkan mengintervensi urusan internal negara lain.

Ia menekankan, Iran dengan baik menghormati hak asasi manusia, dan langkah yang diambil di Dewan HAM tidak boleh melanggar kedaulatan nasional negara ini serta memicu intervensi di urusan internal Iran. Pengumuman sikap yang jelas Nikaragua sebagai salah satu negara Amerika Latin yang berkembang dalam mengutuk pengobaran instabilitas dan kerusuhan di Iran, sejatinya refleksi dari kesatuan sikap negara-negara berkembang Amerika Latin seperti Kuba dan Venezuela terkait langkah permusuhan Barat pimpinan AS, khususnya dalam mendukung kerusuhan dan instabilitas, serta upaya untuk mengobarkan kerusuhan tersebut.

Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla di akhir Oktober 2022 seraya merilis pesan di akun Twitternya seraya mengecam penjatuhan sanksi sepihak AS terhadap Iran, juga menyatakan penentangan Havana terhadap upaya Barat untuk merusak sistem internal sebuah negara. Ia di tweetnya menulis, "Kuba menantang penjatuhan sanksi sepihak AS terhadpa Iran dan upaya untuk menumbangkan pemerintahan dalam negeri bangsa ini.kami menentang intervensi di urusan internal seluruh negara dan pemanfaatan isu HAM untuk tujuan politik."

Selain itu, selama sidang khusus Dewan HAM PBB mengkaji instabilitas di Iran pada akhir November 2022, wakil Venezuela menilai langkah negara-negara Barat menyelenggarakan pertemuan ini sebagai kelanjutan langkah politik negara ini dalam menyalahgunakan Dewan HAM untuk tujuan politik mereka.

Wakil Venezuela seraya mengkritik standar ganda di Dewan HAM PBB menjelaskan, penyelenggaraan pertemuan ini tidak memiliki makna, dan negara-negara kuat dunia ingin mengobarkan kerusuhan di Iran. Lebih lanjut ia menambahkan, "Kami selama peristiwa terakhir menyaksikan kampanye media dan media sosial melawan Iran."

Sikap ini, hanya beberapa yang disebutkan di sini, menunjukkan bahwa negara-negara berkembang Amerika Latin, yang, seperti Iran, menentang dominasi dan hegemoni Barat di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, memiliki pemahaman yang benar tentang esensi dukungan Barat terhadap kerusuhan dan gangguan di Iran. Dan untuk alasan ini, mereka secara terbuka dan jelas menyatakan penentangan mereka terhadap upaya Barat untuk mengobarkan kerusuhan di Iran. Terjadinya gangguan baru-baru ini di Iran dengan dalih kematian "Mahsa Amini" telah menyebabkan musuh asing Republik Islam Iran menggunakannya sebagai kesempatan untuk mencampuri urusan dalam negeri Iran dan menghasut kerusuhan sebanyak mungkin.

Faktanya, dalam kerusuhan baru-baru ini, para pemimpin politik Amerika Serikat dan Eropa, serta rezim Zionis, media mereka, serta media berbahasa Farsi yang didukung Barat, memanfaatkan peristiwa tragis dan mendukung para perusuh dan pembuat onar dengan slogan mendukung hak-hak bangsa Iran. Amerika Serikat mencoba menghasut kerusuhan ini dengan membuat janji tentang pencabutan sanksi terhadap media maya dan internet, serta mengambil posisi intervensionis, tetapi menemui kegagalan total.

Pada tahap selanjutnya, Amerika Serikat bersama mitra Baratnya memberikan sanksi kepada banyak otoritas dan institusi di Iran dengan dalih berpartisipasi dalam kerusuhan. Sanksi-sanksi yang dilakukan dengan dalih melindungi rakyat Iran ini tidak hanya merupakan campur tangan yang jelas dalam urusan internal negara independen, tapi juga sepenuhnya bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam PBB. Negara-negara berkembang Amerika Latin juga telah menyatakan penentangan mereka yang jelas terhadap pengenaan sanksi semacam itu terhadap Iran. (MF)