Iran Usut Perampokan Aset Rakyat oleh Keluarga Pahlavi

Wakil Presiden Iran urusan hukum mengatakan, penanganan hukum atas kasus perampokan aset rakyat Iran oleh keluarga kerajaan Shah Pahlavi sudah dimulai.

Mohammad Dehghan, Minggu (5/2/2023) menuturkan, "Dalam rangka menjalankan Pasal 49 Undang-Undang Dasar Iran, dan menegakkan hak rakyat, kami sudah memulai penanganan hukum terkait aset rakyat Iran yang dirampok keluarga kerajaan Pahlavi, dan orang-orang dekatnya."

Ia menambahkan, "Di kantor Wakil Presiden Iran urusan hukum, peta jalan untuk penanganan hukum perampokan aset rakyat Iran ini, sudah dimulai."

Menurut Dehghan, jalur ini adalah jalur yang komprehensif, dan menggunakan seluruh kapasitas serta kerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah di bidang peradilan, intelijen dan keuangan.

"Masalah krusial ini bukan masalah yang baru muncul hari ini, akan tetapi merupakan salah satu isi Deklarasi Aljazair", kata Wapres Iran urusan hukum.

Berdasarkan deklarasi ini, Amerika Serikat harus memberi jaminan bahwa segala bentuk keputusan pengadilan negara itu terkait pemindahan aset Shah Pahlavi dan pemerintahan terdahulu Iran, akan dilaksanakan secara independen, terbebas dari kekebalan hukum yang diberikan kepada Shah.

"Jika Shah dan saudara-sudara serta orang-orang dekatnya tidak merampok aset rakyat Iran, maka di dalam Deklarasi Aljazair tidak akan dijelaskan tentang pembebasan mata-mata AS dengan syarat pengembalian aset yang dibawa lari oleh Shah," imbuhnya.

Dehghan menjelaskan, Deklarasi Aljazair tidak hanya mengatur tentang pengembalian aset rakyat Iran, yang dibawa lari Shah, tapi juga pelarangan intervensi politik dan militer terhadap masalah dalam negeri Iran, tapi hal ini selalu dilakukan Barat terutama AS terhadap Tehran. (HS)