Rapor Merah Dewan HAM PBB

Deputi menteri luar negeri Iran urusan hukum dan internasional dalam pertemuan dewan HAM PBB di Jenewa Selasa (28/2/2017) mengatakan, penghentian politisasi isu hak asasi manusia adalah sebuah perkara yang penting.

Abbas Araqchi dalam statemennya mengkritik kebijakan sebagian negara yang memanfaatkan isu HAM sebagai alat  politik kepentingannya. Ditegaskannya, Dewan HAM PBB harus menjadi sarana  kerjasama dengan tujuan mempromosikan HAM di dunia melalui dialog konstruktif, bukan malah menjadi forum untuk melemparkan tuduhan dan menyulut konflik. 

Masalah hak asasi manusia dan perhatian terhadap kemulian dan kehormatan seluruh manusia merupakan salah satu masalah penting yang menjadi perhatian publik internasional dewasa ini. Hak asasi manusia di samping keamanan global dan pembangunan ekonomi menjadi poros utama pembangunan yang berkelanjutan di berbagai negara dunia.

Dibentuknya dewan HAM PBB untuk mengawasi penegakkan hak asasi manusia di berbagai negara dunia.Dewan HAM terdiri dari 47 negara yang dipilih berdasarkan suara mayoritas anggota Majelis Umum PBB yang disesuaikan dengan distribusi geografis yang menjabat selama tiga tahun.

Anggota Dewan HAM dipilih secara bebas dari seluruh anggota PBB, tapi dengan syarat memiliki standar peningkatan dan dukungan terhadap penegakkan HAM. Tidak diragukan lagi, mempertimbangkan sikap netral dalam mewujudkan tujuan organ PBB ini sangat penting. Penghapusan standara ganda, dan tebang pilih akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan pendirian Dewan HAM PBB.

Fakta di lapangan masih jauh panggang dari api. Aksi politisasi isu HAM yang dilakukan segelintir negara menjadikan dewan HAM tidak mampu mewujudkan harapan publik dunia terhadap organ PBB itu. Padahal masyarakat dunia berkeyakinan bahwa dewan HAM bisa mengisi kelemahan komisi HAM sekaligus pengganti yang tepat. 

Republik Islam Iran sebagai salah satu negara dunia memiliki komitmen tinggi terhadap penegakkan HAM senantiasa berupaya meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM. Tapi ironisnya, negara ini dijatuhi resolusi sepihak mengenai kondisi HAM di negara ini yang bersumber dari klaim yang tidak valid, dan sepenuhnya bertujuan politik.

Ketidakmampuan Dewan HAM PBB menjalankan perannya dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran HAM di Palestina, Yaman, Myanamar, Afghanistan, juga Kanada, AS dan negara-negara Eropa, tidak bisa dilepaskan dari campur tangan sejumlah negara seperti AS, Inggris dan Arab Saudi di lembaga internasional ini.

Keanggotaan sebagian negara pelanggar HAM seperti Arab Saudi di dewan HAM PBB dengan sepak terjang destruktifnya, menyebabkan organ penting PBB ini tidak mampu mewujudkan harapan masyarakat internasional mengenai penegakkan hak asasi manusia di dunia.

Lalu sampai kapan publik dunia menanti sikap tegas dewan HAM PBB mengenai pembantaian terhadap rakyat Yaman, kejahatan rezim Zionis terhadap bangsa Palestina, terutama meningkatnya blokade Israel terhadap Gaza serta berbagai pelanggaran HAM lainnya.(PH)