Menlu Iran: Saya Tolak Usulan Bertemu Trump dan Saya Disanksi
-
Mohammad Javad Zarif
Menteri Luar Negeri Iran menceritakan kunjungannya bulan lalu ke New York, Amerika Serikat dan mengatakan, dalam lawatan itu saya katakan, dalam waktu dua minggu saya akan disanksi, kecuali saya mau menerima usulan bertemu dengan Presiden Amerika.
Mohammad Javad Zarif, Senin (5/8/2019) dalam jumpa persnya menuturkan, Amerika meskipun mengklaim kebebasan berpendapat, namun sama sekali tidak mempercayainya.
Ia menambahkan, perundingan dan diplomasi sampai kapanpun tidak akan berakhir, dan akan terus bekerja, era wacana dominasi, adikuasa dan pemaksaan sudah selesai.
Menurut Menlu Iran, Amerika bahkan tidak bisa membentuk koalisi di bidang-bidang yang di dalamnya ia memainkan peran sebagai negara adidaya bagi negara lain, dan negara-negara dunia satu persatu merasa malu karena namanya dicantumkan dalam list yang bersandingan dengan Amerika.
Zarif menjelaskan, rakyat tidak bersalah Amerika terjebak dalam budaya perang senjata, penindasan, pemaksaan dan kekerasan.
"Budaya yang menjadikan perang sebagai sebuah opsi di atas meja, adalah budaya yang gagal dan Amerika jika berhenti melanggar hukum, semua permasalahannya akan selesai," imbuhnya.
Menlu Iran juga menyinggung keluarnya Amerika dari kesepakatan nuklir JCPOA dan pelanggaran Eropa dalam menjalankan komitmennya.
Ia menegaskan, Iran dalam kerangka JCPOA akan mengambil langkah ketiga, dan langkah ini bukan berarti keluar dari JCPOA.
Sehubungan dengan perkembangan kawasan, Zarif menekankan pentingnya memperluas Dewan Kerjasama Teluk Persia, PGCC dan menganggap dialog Iran, Irak dan tiga anggota PGCC, pembentukan dewan dialog regional dan traktat pelarangan menyerang pihak lain, sebagai hal yang urgen.
Zarif sangat menekankan dialog ini karena menurutnya akan menguntungkan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan semua negara kawasan.
Terkait krisis Yaman, Menlu Iran menegaskan, solusi krisis Yaman adalah dialog dan perundingan.
Soal perundingan damai Afghanistan, Zarif menerangkan, setiap mekanisme harus melibatkan pemerintah Afghanistan, dan Iran menentang mekanisme yang dikendalikan dari luar dan dipaksakan kepada Afghanistan. (HS)