Pars Today

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran Sayid Abbas Mousavi mengatakan, apa yang disebut sebagai Kesepakatan Abad yang diprakarsai Amerika Serikat akan gagal cepat atau lambat.

"Sejak rezim palsu Israel berkuasa dan menduduki wilayah Palestina dan kita menyaksikan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina, banyak prakarsa yang telah ditawarkan untuk apa yang mereka sebut sebagai cara untuk rekonsiliasi antara dua belah pihak, namun tidak ada satupun prakarsa itu yang menjamin hak-hak dasar rakyat Palestina, oleh karena itu semua prakarsa itu gagal," kata Mousavi dalam wawancara dengan Iran Press, Selasa (28/1/2020).  

Dia menamabahkan, prediksi kami adalah bahwa prakarsa Kesepakatan Abad, yang menekankan penjualan tanah Palestina dan akan menyebabkan pendudukan atas tanah negara-negara Muslim lainnya, tentu akan menghadapi penolakan dari bangsa-bangsa di kawasan dan negara-negara independen di kawasan dan dunia.

"Cepat atau lambat, prakarsa tersebut akan gagal," tegasnya.

Mousavi menuturkan, menurut pandangan Republik Islam Iran, isu Palestina dan al-Quds as-Sharif adalah masalah pertama dunia Islam.

"Amat disayangkan sejumlah negara Muslim melupakan hal itu dan menempatkan musuh sebagai sahabat, serta secara sengaja atau karena lalai, telah melupakan kejahatan anti-kemanusiaan yang dilakukan rezim Zionis selama lebih dari 70 tahun," ujarnya.

Mousavi menegaskan, Iran –dengan mengesampingkan perselisihannya dengan sejumlah negara di kawasan demi terciptanya persatuan dunia Islam– siap bekerja sama untuk menghadapi konspirasi besar yang mengancam umat Islam ini.

Hal ini, lanjut jubir Kemlu Iran, mengingat urgensi dan pentingnya masalah Palestina dan konspirasi besar di belakang apa yang disebut sebagai Kesepakatan Abad.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump dijadwalkan akan meresmikan Kesepakatan Abad pada Selasa setelah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan dan seorang politisi senior rezim ini, Benny Gantz.

Berdasarkan Kesepakatan Abad, al-Quds akan diserahkan kepada rezim Zionis, pengungsi Palestina di luar negeri tidak berhak kembali ke tanah airnya, dan Palestina hanya terdiri dari wilayah yang tersisa di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Kesepakatan Abad merupakan prakarsa pemerintah AS untuk menghapus hak-hak rakyat Palestina. Prakarsa ini dibuat melalui kerja sama dengan sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Dalam kerangka Kesepakatan Abad, Trump pada 6 Desember 2017 mengumumkan al-Quds pendudukan sebagai ibu kota rezim Zionis.

AS kemudian memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke al-Quds pada Senin, 14 Mei 2018. Al-Quds diduduki rezim Zionis sejak tahun 1967. (RA)