Jun 08, 2021 11:18 Asia/Jakarta
  • Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif.
    Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif meminta timpalannya dari Amerika Serikat, Antony Blinken untuk mempelajari paragraf 36 kesepakatan nuklir JCPOA.

Blinken mengatakan pada Senin (7/6/2021) bahwa ia masih belum jelas apakah Iran bersedia mengambil langkah-langkah untuk kembali mematuhi kesepakatan nuklir.

"Kami terlibat dalam percakapan tidak langsung selama beberapa bulan terakhir, dan masih belum jelas apakah Iran bersedia untuk melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mematuhi kembali kesepakatan," kata Blinken dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Urusan Luar Negeri DPR AS.

Namun, ia tidak menyinggung keputusan pemerintahan Trump yang keluar secara sepihak dari kesepakatan nuklir dengan Iran.

Menlu Iran dalam mereaksi klaim itu, mengatakan masih harus dilihat apakah Presiden Joe Biden dan Antony Blinken siap untuk meninggalkan kebijakan para pendahulunya terhadap Tehran.

"Masih belum jelas apakah presiden AS dan Blinken siap untuk mengubur 'kebijakan tekanan maksimum' yang gagal warisan Donald Trump dan Mike Pompeo, serta berhenti menggunakan terorisme ekonomi sebagai alat tekanan," kata Zarif via akun Twitter-nya.

"Iran mematuhi JCPOA. Baca saja paragraf 36. [Sekarang] waktu untuk mengubah arah," tegasnya seperti dikutip laman Farsnews.

Trump secara sepihak meninggalkan kesepakatan nuklir dengan Iran pada 8 Mei 20218 dan kemudian mengembalikan sanksi nuklir terhadap Tehran.

Iran mencoba mempertahankan JCPOA dengan catatan pihak lain juga memenuhi komitmen mereka, tetapi Eropa sama sekali tidak mengambil tindakan praktis ke arah sana.

Pemerintah Iran pada 8 Mei 20219 memutuskan untuk mengurangi komitmen kesepakatan nuklir berdasarkan paragraf 26 dan 36 JCPOA sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajibannya.

Republik Islam menekankan jika sanksi dicabut dan kepentingan ekonominya terpenuhi sesuai kesepakatan, maka mereka siap memenuhi kembali kewajiban JCPOA. (RM)

Tags