Dinamika Asia Tenggara, 3 April 2023

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Cina.

Selain itu, masih ada isu lain dari berbagai negara Asia Tenggara lainnya, seperti;

• Menkeu RI: ASEAN Jadi Titik Terang Ekonomi Global
• Polusi Udara di Thailand Semakin Parah
• Polusi Minyak di Pantai Filipina Meningkat
• Junta militer Myanmar bubarkan parpol pimpinan Aung San Suu Kyi
• Malaysia dan Kamboja kerja sama penempatan pekerja formal dan domestik

Ini yang Dibahas dalam Pertemuan PM Malaysia dan Presiden Cina

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping membahas banyak hal, mulai dari perdagangan hingga kemiskinan, dalam pertemuan mereka di Great Hall of the People, Beijing, Jumat sore.

Dalam cuitan pada akun media sosialnya, Anwar dan Xi membahas isu-isu penting terkait hubungan erat Malaysia dan Cina, serta beberapa isu perdagangan dan ekonomi, selain menyentuh proyek-proyek pembangunan untuk rakyat yang harus dilanjutkan.

Xi, menurut Anwar, menyinggung soal visi Malaysia baru melalui konsep Malaysia MADANI yang sejalan dengan keinginannya untuk berbagi kemakmuran dan pembangunan, di samping menekankan kemanusiaan dan pembangunan peradaban.

"Saya juga menyinggung upaya dan langkah serta strategi yang diambil oleh Presiden Xi dan pemerintah Cina dalam menghadapi dan mengurai masalah kemiskinan di Cina yang kini membuahkan hasil ketika hampir 800 juta orang telah dibebaskan dari belenggu kemiskinan di Cina," kata Anwar.

Xi mengajak Malaysia untuk bersama membangun peradaban yang kuat dan terampil selain menolak mentalitas Perang Dingin dengan “bermain catur” dengan negara mana pun.

“Kami sepakat untuk memetakan arah baru dalam hubungan Malaysia-Cina dan terus memperkuat kerja sama antara kedua negara sahabat," kata dia.

Anwar kemudian mengundang Xi agar berkunjung ke Malaysia yang bertepatan dengan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Malaysia dan Cina.

Menkeu RI: ASEAN Jadi Titik Terang Ekonomi Global

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani mengatakan ASEAN tetap menjadi titik terang dan tempat stabilitas ekonomi global di tengah lingkungan global yang menantang dan kompleks.

Situs Antara melaporkan, Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors/AFMGM) 2023 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat mengatakan, "Kawasan ini menawarkan prospek yang lebih menjanjikan dibandingkan prospek global yang lebih suram,".

Dengan demikian hal tersebut menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang kuat untuk menahan risiko yang masih ada dan dapat menjadi ancaman bagi perekonomian kawasan.

Adapun saat ini terdapat tantangan global yang mencakup risiko penurunan dari tekanan inflasi yang terus tinggi, ketidakpastian atas ketegangan di Eropa, fragmentasi geopolitik, pengetatan pembiayaan global yang dapat semakin memperburuk kesulitan utang, serta runtuhnya bank di Amerika Serikat dan Eropa.

Maka dari itu, ia menilai tema Keketuaan ASEAN 2023 sangat penting, yaitu ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Dengan tema ini, Indonesia ingin menunjukkan bahwa ASEAN tetap relevan, strategis, dan penting.

Indonesia juga ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan dunia dalam tiga dorongan strategis di Keketuaan Indonesia, yaitu pemulihan dan pembangunan kembali, ekonomi digital, dan keberlanjutan.

Prioritas Indonesia dalam Keketuaan ASEAN tahun ini dirumuskan berdasarkan kesinambungan dan perubahan.

Menurut Bendahara Negara tersebut, Indonesia juga fokus pada penyelesaian komitmen ASEAN yang ada, seperti dalam cetak biru saat ini sekaligus menekankan pentingnya mempersiapkan inisiatif baru untuk mengatasi berbagai tantangan yang berkembang di kawasan dan dunia.

"Kami percaya bahwa prioritas Keketuaan ASEAN tahun ini tepat waktu dan penting, serta dibutuhkan dalam kondisi global yang penuh tantangan seperti saat ini," tuturnya.

Polusi Udara di Thailand Semakin Parah

Intensifikasi polusi udara dalam empat bulan terakhir di Thailand telah membuat lebih dari 1,7 juta orang harus dirawat rumah sakit.

Polusi udara setiap tahun di sejumlah musim di Thailand berdampak pada kehidupan jutaan orang di negara ini. Ribuan orang di negara ini terpaksa di rawat di rumah sakit karena polusi udara dan gangguan pernafasan. Sementara itu, banyak wisatawan membatalkan kunjungannya ke Thailand di musim yang penuh polusi karena khawatir akan kesehatan mereka.

Seperti dilaporkan IRIB, Kementerian Kesehatan Thailand mengumumkan, pembakaran lahan pertanian setelah panen termasuk faktor penting peningkatan polusi udara dan munculnya asap tebal di berbagai wilayah negara ini.

Menurut sumber ini, selama beberapa hari terakhir, kebakaran beberapa ratus hektar hutan karena petir telah meningkatkan polusi di Thailand.

Kemenkes Thailand juga mengonfirmasikan peningkatan polusi udara di utara negara ini dalam beberapa hari kedepan.

Polusi Minyak di Pantai Filipina Meningkat

Polusi minyak yang disebabkan oleh tenggelamnya kapal "Princess Empress" di Filipina menyebar ke arah kota Pola.

Menurut laporan IRIB, polusi minyak yang disebabkan oleh kapal Princess Empress di pantai Pulau Mindoro di selatan Manila yang tenggelam empat pekan lalu, telah mempengaruhi 170 ribu orang di Filipina.

Upaya untuk membersihkan pencemaran tumpahan minyak kapal yang membawa 800 ribu ton minyak ini terus berlanjut.

Masih menurut sumber ini, nelayan lokal yang kehingangan pekerjaannya karena tragedi lingkungan hidup ini, berusaha membersihkan perairan kawasan dari tumpahan minyak.

Polusi minyak telah membuat perairan di selatan Manila menjadi berbahaya bagi hewan laut.

Para pakar menyatakan bahwa upaya untuk membersihkan tumpahan minyak di perairan Filipina ini sedikitnya membutuhkan waktu enam bulan.

Junta militer Myanmar bubarkan parpol pimpinan Aung San Suu Kyi

Junta militer Myanmar membubarkan partai politik pimpinan Aung San Suu Kyi beserta 39 partai lainnya karena tidak mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan umum mendatang, sebagaimana laporan media pemerintah Myanmar pada Selasa (28/3).   

Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) adalah satu dari puluhan parpol parlemen yang sangat dilemahkan setelah terjadinya kudeta militer Myanmar terhadap pemerintahan Suu Kyi pada 2021, serta gerakan penumpasan oposisi setelahnya oleh junta.

Pemilu yang waktu pelaksanaannya belum diumumkan tersebut akan berlangsung di tengah meluasnya krisis di Myanmar, di mana junta militer harus menghadapi pasukan gerilya dari kelompok etnis minoritas dan gerakan perlawanan antijunta.

Dalam siaran langsung pada Selasa, televisi pemerintah Myawaddy TV menyatakan 63 partai telah mendaftarkan diri baik pada otoritas pusat maupun daerah, sementara 40 parpol lainnya dibubarkan karena gagal mendaftar sampai tenggat yang diberikan.

Pemilu tersebut diperkirakan akan dimenangi oleh Partai Solidaritas dan Pembangunan Uni (USDP), partai proksi militer yang kalah terhadap NLD pada pemilu 2015 dan pemilu 2020, sehingga memicu kudeta militer setelah adanya klaim kecurangan di pemilu.

Suu Kyi, penerima Nobel Perdamaian, adalah salah satu di antara pimpinan NLD yang dipenjara sejak kudeta tersebut. Ia juga telah divonis penjara selama 33 tahun karena sejumlah tuduhan antara lain korupsi dan pelanggaran rahasia negara.

Tun Myint, seorang pejabat tinggi NLD, menyatakan partainya tidak akan mendaftar untuk ikut pemilu ketika banyak anggotanya dipenjara dan terlibat dalam gerakan antijunta.

"Tidak peduli apakah mereka menyatakan partai kita bubar atau tidak, kami akan terus berdiri dengan sokongan rakyat," kata Tun Myint kepada Reuters.

Sementara itu, Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG), pemerintah tandingan yang telah dinyatakan oleh junta sebagai organisasi teroris, menegaskan otoritas militer tidak punya wewenang menggelar pemilu yang akan menjadi tipuan belaka.

"Partai politik yang menghormati keinginan rakyat tidak akan mendaftar (untuk pemilu itu)," kata juru bicara NUG Kyaw Zaw.

Pada Senin (27/3), pemimpin junta Min Aung Hlaing menyerukan agar para pengkritik mancanegara dapat menyokong rencana pemulihan demokrasi di negaranya.

Pemilu tersebut akan mengembalikan sistem demokrasi semi-sipil di Myanmar, yang menurut para ahli akan dapat dikendalikan militer setelah NLD dibubarkan.

Pembagian kekuasaan berdasarkan konstitusi Myanmar menjamin militer mendapatkan tiga kursi menteri, seperempat kursi parlemen, dan suara dalam menentukan presiden terpilih.

Penasihat senior International Crisis Group, Richard Horsey, menyatakan pemilu tersebut akan membahayakan Myanmar.

"Mayoritas penduduk benar-benar menolak ikut pemilu yang akan melegitimasi kontrol militer atas politik, dan kita bisa jadi akan melihat kekerasan meningkat jika rezim mencoba memaksa rakyat memilih, sementara kelompok perlawanan berusaha mengganggu pemilu itu," kata Horsey, yang pernah tinggal di Myanmar selama 15 tahun.

Malaysia dan Kamboja kerja sama penempatan pekerja formal dan domestik

Malaysia dan Kamboja telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) soal penempatan pekerja sektor formal dan domestik.

Menteri Sumber Manusia V Sivakumar dalam dalam pernyataan media yang diterima di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan terdapat dua MoU yang ditandatangani dalam rangkaian kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Kamboja pada Senin (27/3).

Ia mengatakan kedua MoU itu, khususnya untuk sektor domestik, akan memberikan lebih banyak pilihan kepada pemberi kerja untuk mempekerjakan orang-orang di sektor domestik dari Kamboja selain dari Indonesia dan Filipina.

Menurut dia, dua MoU yang penandatanganannya disaksikan oleh PM Anwar Ibrahim dan PM Kamboja Hun Sen itu berlaku selama lima tahun.

Nota kesepahaman sebelumnya pernah ditandatangani pada 10 Desember 2015 dan terakhir pada 9 Desember 2020.

Ia mengatakan saat ini terdapat 4.422 orang pemegang Izin Kunjungan Kerja Sementara (PLKS) dari Kamboja di Malaysia dan 923 orang di antaranya bekerja sebagai pekerja sektor rumah tangga.

Sejumlah kerja sama disepakati Malaysia dan Kamboja dalam kunjungan resmi sehari PM Anwar Ibrahim ke Kamboja itu.

Beberapa di antaranya adalah peningkatan kerja sama sektor investasi, industri halal, teknologi digital, pendidikan dan pertahanan.

Isu perdagangan dan investasi antara lain menjadi poin utama pembicaraan, selain soal industri halal yang berpeluang mendorong dan memfasilitasi ekspor ke negara Islam, khususnya di Timur Tengah.