Sep 23, 2023 16:20 Asia/Jakarta
  • Menlu RI Retno Marsudi
    Menlu RI Retno Marsudi

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; Indonesia serukan reformasi sistem multilateral di PBB.

Selain itu, masih ada isu-isu lainnya seperti;

  • Malaysia Tegaskan Dukungan Teguh Terhadap Palestina di Pertemuan OKI
  • Asap vulkanik selimuti Manila, Filipina umumkan peringatan kesehatan
  • Di Sidang PBB, Hun Manet sebut pemilu Kamboja berlangsung bebas, adil
  • Mendekam di Penjara, Thaksin Bisa Kembali Jadi Penasihat Pemerintah Thailand

Indonesia serukan reformasi sistem multilateral di PBB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerukan reformasi sistem multilateral, dalam pertemuan persiapan Summit of the Future yang diadakan di sela-sela Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, AS, pada Kamis (21/9).

Sesuai mandat Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu, Summit of the Future yang akan diselenggarakan pada September tahun depan bertujuan mempercepat kolaborasi global dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan dunia yang lebih baik bagi masa depan,” kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring melalui YouTube Kementerian Luar Negeri RI.

Menlu RI Retno Marsudi

Retno menyatakan diskusi dalam pertemuan tersebut harus mengarah kepada terciptanya dunia yang lebih damai bagi semua, dengan memperkuat infrastruktur perdamaian, yakni kepatuhan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional, komitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai, kerja sama multilateral yang kuat, kerja sama kawasan yang inklusif, serta upaya menjaga perdamaian melalui penguatan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.

Retno juga menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB harus lebih transparan, demokratis, dan efektif.

Dia mengajak negara-negara di seluruh dunia untuk memastikan tercapainya kesejahteraan bagi semua.

Untuk itu, kata dia, diperlukan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif, menghormati hak membangun dari negara-negara berkembang, mendengar suara dan kepentingan negara-negara berkembang, dan inklusif dengan sistem keuangan global.

Retno menegaskan bahwa sistem perdagangan multilateral harus mengedepankan ekonomi hijau dan berkelanjutan dengan peran besar teknologi dan inovasi.

Sistem perdagangan multilateral itu juga harus bisa menciptakan ekonomi global yang tangguh, antara lain melalui penguatan arsitektur kesehatan global, ketahanan pangan dan energi, stabilitas finansial, dan ekonomi digital.

Pada akhir pernyataannya, Retno menegaskan bahwa Pact of the Future yang diharapkan bisa dihasilkan dari pertemuan puncak tahun depan, dapat memastikan terciptanya perdamaian dan kesejahteraan bagi semua, dan harus memastikan arsitektur multilateral yang lebih baik.

"Upaya bersama ini harus dilandaskan pada prinsip kolaborasi, solidaritas, dan win-win solution," kata dia.

Summit of the Future adalah konferensi tingkat tinggi yang akan diselenggarakan pada 2024 dengan tujuan memperkuat kerja sama multilateral dan mendorong tercapainya konsensus global guna mengatasi berbagai tantangan saat ini dan masa depan.

Pertemuan tingkat menteri Persiapan Summit of the Future dihadiri oleh para menteri dari negara-negara anggota PBB.

Malaysia Tegaskan Dukungan Teguh Terhadap Palestina di Pertemuan OKI

Malaysia menegaskan dukungan teguh terhadap perjuangan Palestina dan menyampaikan komitmen terhadap upaya Organisasi Kerja sama Islam (OKI), khususnya terkait Al-Aqsa dan Palestina.

Malaysia berpandangan isu Palestina perlu diselesaikan secara serius dan perlu dilakukan secara adil, kata Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abd Kadir melalui akun media sosialnya diakses dari Kuala Lumpur, Rabu.

Zambry Abd Kadir

Pernyataan itu ia sampaikan dalam Pertemuan Enam Komite Organisasi Kerja sama Islam mengenai Palestina di sela-sela pertemuan Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) ke-78 di New York, Amerika Serikat.

Dalam pertemuan itu, Zambry menyampaikan keprihatinan Malaysia atas kebrutalan rezim Israel terhadap rakyat Palestina dan menyerukan kepada negara-negara anggota OKI serta komunitas internasional untuk menentang penindasan yang terus dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

Tindakan mengutuk Israel saja, menurut dia, tidak cukup dan diperlukan cara konkret untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan negara Palestina untuk merdeka.

Malaysia berpandangan Komite OKI tersebut perlu memberikan tekanan yang sistematik dan terus-menerus kepada Israel atas aksi kejahatannya terhadap kemanusiaan, diskriminasi dan penindasan yang kejam, serta kebijakan apartheidnya.

Mari kita terus mendukung kerja dan mandat Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dalam memastikan nasib saudara kita di Palestina ditangani dengan baik,” ujar Zambry.

Para pemimpin dunia bertemu dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Pertemuan UNGA pada tahun ini dimulai pada 5 September, namun sebagian besar pemimpin dunia baru berpartisipasi pada Senin (18/9) untuk hadir pada pertemuan utama.

Asap vulkanik selimuti Manila, Filipina umumkan peringatan kesehatan

Sebuah gunung berapi kecil yang bergolak  dekat ibu kota Filipina di Manila, memuntahkan sulfur dioksida dan kabut asap vulkanik di atas rata-rata pada Jumat.

Kejadian alam itu mendorong pihak berwenang menutup sekolah-sekolah di puluhan kota besar dan kecil serta  mendesak masyarakat  tak meninggalkan  rumah.

Institut Vulkanologi dan Seismologi Negara menyatakan telah mengamati adanya pembalikan massa air cairan vulkanik panas di danau kawah gunung berapi Taal, yang mengakibatkan emisi gas vulkanik.

Polusi berat juga menyebabkan gedung-gedung di wilayah ibu kota Filipina itu diselimuti kabut.

Peringatan tersebut tetap berada pada level 1 dalam skala lima tingkat, yang menunjukkan "sedikit adanya peningkatan aktivitas vulkanik,, uap atau gas".

Terletak di sebuah danau indah di Provinsi Batangas dekat Manila, gunung Taal setinggi 311 meter adalah salah satu gunung berapi teraktif dari 24 gunung berapi di Filipina.

Kennard Kaagbay, pengemudi sepeda roda tiga di provinsi itu, mengeluhkan iritasi tenggorokan akibat kabut asap vulkanik.

"Saya tidak bisa menghirup udara karena saya menderita asma. Penumpang kami juga jarang keluar rumah karena (kabut asap), jadi akhir-akhir ini penumpang tak begitu banyak," kata Kaagbay.

Pada Januari 2020, gunung berapi Taal memuntahkan abu dan uap setinggi 15 km sehingga memaksa lebih dari 100.000 orang mengungsi dan puluhan penerbangan dibatalkan karena abu tebal berjatuhan hingga Manila.

Randy Dela Paz, kepala seksi operasi badan pertahanan sipil di Manila selatan, mengaku sudah menerima laporan penyakit pernapasan di provinsi tersebut karena keracunan akibat kabut asap vulkanik.

Kabut asap vulkanik, atau vog, terdiri dari tetesan halus  mengandung gas vulkanik, seperti belerang, yang dapat mencepatkan iritasi mata, tenggorokan, dan saluran pernapasan.

Kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara di beberapa bagian ibu kota dan di puluhan kota besar dan kecil di provinsi-provinsi Cavite, Laguna, dan Batangas.

Otoritas penerbangan pada Jumat meminta  pilot menghindari terbang dekat dengan puncak gunung berapi tersebut.

Filipina terletak di “Cincin Api” Pasifik" yang menjadi tempat aktivitas gunung berapi dan gempa bumi kerap terjadi.

Di Sidang PBB, Hun Manet sebut pemilu Kamboja berlangsung bebas, adil

Pemilihan umum Kamboja pada Juli lalu "dipandang secara luas sebagai bebas dan adil, kredibel, dan jujur," kata Perdana Menteri terpilih Hun Manet saat menyampaikan pidatonya untuk pertama kalinya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat.

"Proses pembangunan demokrasi kami terus maju," kata Hun dalam Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, seperti dikutip dari Anadolu.

Dia mengatakan ada 18 partai bersaing dalam pemilu Kamboja kali ini dan lebih dari 8,2 juta orang memberikan suaranya, dengan tingkat partisipasi 84,59 persen.

"Ini adalah yang tertinggi sejak pemilihan umum yang diawasi PBB pada 1993 -- dan merupakan indikasi yang jelas dari kedewasaan politik dan antusiasme rakyat kami yang makin besar dalam menggunakan hak-hak demokratis mereka," katanya, seperti dilaporkan Anadolu.

Image Caption

Dia menambahkan ribuan pengamat, termasuk 333 pengamat asing yang mewakili 65 negara turut menyaksikan proses pemilihan.

Hun menjadi Perdana Menteri Kamboja dari Partai Rakyat Kamboja (CPP) untuk menggantikan ayahnya, Hun Sen, yang telah memerintah negara mayoritas Buddha di Asia Tenggara tersebut selama 38 tahun.

CPP, yang dipimpin Hun Sen, merebut mayoritas kursi dalam pemilihan umum kali ini dengan mendapatkan 120 dari 125 kursi di parlemen.

Namun, tak sedikit pihak yang menilai bahwa pemilu di Kamboja itu tidak berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi karena digelar tanpa adanya pesaing setelah partai oposisi utama dilarang untuk ambil bagian.

Menjelang pemilu, pengadilan tinggi Kamboja melarang Partai Cahaya Lilin, oposisi utama, berpartisipasi dalam pemilu.

Mendekam di Penjara, Thaksin Bisa Kembali Jadi Penasihat Pemerintah Thailand

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra yang saat ini mendekam di penjara, dikatakan masih bisa bertindak sebagai penasihat pemerintahan baru, demikian menurut partai yang berkuasa di negara itu, Jumat (22/09).

Pernyataan ini sontak keresahan di kalangan oposisi miliarder tersebut. Pria berusia 74 tahun yang digulingkan oleh kudeta militer pada 2006, kembali ke Kerajaan Thailand pada bulan lalu dan langsung dipenjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Perdana Menteri Thailand yang baru, Srettha Thavisin, berasal dari partai yang sama dengan partai pengusung Thaksin, Pheu Thai. Awal pekan ini, Srettha Thavisin mengatakan bahwa mantan perdana menteri yang telah dua kali menjabat itu masih bisa mengabdi kepada negara. Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai mengatakan pada hari Jumat bahwa ia mendukung gagasan menjadikan Thaksin sebagai penasihat pemerintah.

"Ini akan menjadi hal yang baik karena dia punya pengalaman enam tahun di pemerintahan. Ini akan bermanfaat bagi negara," ujar Phumtham Wechayachai kepada wartawan di gedung pemerintah.

Sumber lain dari partai tersebut memberikan konfirmasi kepada kantor berita AFP bahwa pemerintahan koalisi baru yang dipimpin oleh Pheu Thai berencana untuk berkonsultasi dengan Thaksin setelah dia dibebaskan dari penjara.

Srettha mengatakan Thaksin dapat membantu pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian sebesar lima persen per tahun. Thaksin sebelumnya dikenal dengan kebijakan Thaksinomics pada awal tahun 2000-an yang membawa Thailand mengalami pertumbuhan pesat.

"Saya yakin dia punya nilai tambah bagi pemerintah dan rakyat Thailand," kata Srettha kepada Bloomberg TV dalam wawancara di sela-sela Majelis Umum PBB di New York. Meski Thaksin masih dicintai oleh jutaan warga Thailand karena meningkatkan pendapatan warga pedesaan, ia adalah tokoh yang sangat kontroversial.

Elit royalis dan pendukung militer Thailand telah lama mengkritiknya, dan sebagian besar politik Thailand selama dua dekade terakhir diwarnai oleh upaya pemerintah untuk menjauhkan Thaksin dan sekutunya dari kekuasaan.

Thaksin pulang setelah eksil 15 tahun

Sebelumnya, dikatakan bahwa mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra bisa dibebaskan bersyarat secepatnya pada akhir Februari. Hukuman penjara selama 8 tahun sebelumnya telah dikurangi menjadi satu tahun setelah ia kembali dari pengasingan, kata seorang pejabat senior lembaga pemasyarakatan, Senin (18/09).

Politisi paling terkenal di Thailand ini dengan dramatis pulang ke Thailand setelah 15 tahun mengasingkan diri karena digulingkan melalui kudeta militer tahun 2006. Saat berada di luar negeri, Thaksin dinyatakan bersalah secara in absentia dalam tiga kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan dan kejahatan jabatan.

Kembalinya Thaksin ke Thailand bertepatan dengan menjabatnya Srettha Thavisin sebagai perdana menteri baru. Thailan dilanda ketidakpastian politik selama berbulan-bulan, setelah pemilu di bulan Mei yang mengakibatkan kekalahan partai pendukung militer yang saat itu berkuasa.

Sejak 2001, partai-partai yang bersekutu dengan Thaksin secara bergantian memenangkan setiap pemilu. Pada pemilu tahun ini, Partai Pheu Thai, yang didukung keluarga Thaksin, berada di urutan kedua.

Miliarder perusahaan telekomunikasi ini berpembawaan nyeleneh, tapi kebijakan populisnya menarik perhatian masyarakat miskin Thailand. Ia rajin bentrok dengan elite konvensional dan militer royalis, yang juga menggulingkan pemerintahan saudara perempuannya di tahun 2014.

Ada spekulasi bahwa Thaksin mencapai kesepakatan dengan musuh lamanya, setelah partai yang beraliansi dengan militer memberikan dukungan kepada Srettha untuk membentuk pemerintahan baru.

 

Tags