Amerika Tinjauan Dari Dalam 3 Februari 2019

Dinamika Amerika Serikat pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting antara lain; Senat AS Minta Trump Akhiri Dukungan untuk Arab Saudi di Yaman, Superioritas Militer AS Menurun Tajam, AS Tingkatkan Tekanan terhadap Venezuela, dan AS Keluar dari Traktat Nuklir INF dengan Rusia.

Senat AS Minta Trump Akhiri Dukungan untuk Saudi di Yaman

Para senator Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka sedang berupaya mengakhiri dukungan Presiden Donald Trump untuk perang Arab Saudi di Yaman.

"Ketika orang-orang Yaman melihat bom yang membunuh mereka buatan AS, ini akan memberitahu mereka bahwa Amerika bertanggung jawab atas perang ini," kata Senator Bernie Sanders dari negara bagian Vermont pada Rabu lalu (30/1/2019).

"Perang koalisi pimpinan Saudi terhadap Yaman harus dihentikan dan bantuan kemanusiaan harus disalurkan ke negara itu, bukannya bom," tegasnya. Saudi, kata Sanders, dengan menyerang jaringan air bersih Yaman telah menyebabkan penyebaran kolera di negara itu dan AS tidak pantas untuk mendukung perang ini.

Para senator Republik dan Demokrat mengatakan bahwa mereka ingin mengakhiri campur tangan AS dalam perang Yaman, yang terus-menerus dihantam oleh pasukan Arab Saudi.

Resolusi yang diadopsi di bawah UU Kekuatan Perang (War Powers Act) ini telah lolos di Senat dengan dukungan 56-41 pada Desember 2018, tetapi harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat AS sebelum disahkan menjadi undang-undang. UU Kekuatan Perang mulai berlaku sejak 1973 dan bertujuan membatasi wewenang presiden untuk menempatkan pasukan militer di zona konflik tanpa persetujuan Kongres AS.

Arab Saudi dengan dukungan AS, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain, menyerang Yaman sejak Maret 2015. Mereka kemudian memblokade Yaman dari darat, laut dan udara.

Sementara itu, Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) pada Rabu lalu mengumumkan bahwa 6.700 anak Yaman tewas dan teluka sejak pecahnya perang di negara itu. Menurut laporan UNICEF, 385.000 anak Yaman menderita kekurangan gizi akut dan membutuhkan perawatan segera. Pada saat yang sama, organisasi itu menekankan pentingnya agar serangan yang menyasar anak-anak segera dihentikan.

Superioritas Militer AS Menurun Tajam

Pekan lalu, Kongres AS mengeluarkan laporan tentang penurunan kekuatan militer negara itu. Komisi Strategi Pertahanan Nasional Kongres dalam sebuah laporan menyatakan jika AS tidak segera mengambil langkah untuk modernisasi militernya, negara ini akan kehilangan superioritas militernya secara penuh di hadapan para rivalnya seperti Rusia dan Cina.

Superioritas militer AS telah terkikis ke tingkat yang berbahaya dengan konsekuensi "berat dan abadi" jika Washington tidak bertindak cepat untuk memulihkan kerusakan dan mendanai Pentagon. Laporan itu memperingatkan bahwa AS telah mencapai krisis keamanan nasional, karena kombinasi masalah politik, keuangan, dan global.

Menurut laporan Komisi Strategi Pertahanan Nasional, militer Amerika bisa menderita korban yang sangat tinggi dan kehilangan aset utama dalam konflik berikutnya. AS akan kewalahan jika militernya dipaksa untuk berperang di dua front atau lebih secara bersamaan.

Sejak 11 September, Departemen Pertahanan AS tidak memperoleh anggaran yang cukup untuk mendukung operasi, mempertahankan kesiapan, dan memodernisasi pasukan. Oleh karena itu, Pentagon tidak punya jalan lain kecuali berulang kali menunda modernisasi pasukan dan persenjataan.

Dari sisi lain, Cina dan Rusia secara serius menjalankan program modernisasi pasukan dan persenjataan – baik nuklir maupun konvensional – dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara mengambil langkah-langkah besar dalam pengembangan potensi pertahanannya.

Pakar senior di The Center for Strategic and International Studies (CSIS), Lisa Sawyer Samp mengatakan, militer Rusia sudah memperoleh keunggulan atas tentara AS di tiga lini yaitu pembentukan zona pertahanan dengan bantuan sistem anti-rudal, perang senjata gabungan, dan perang cyber dan elektronik. "Kemampuan ini harus diperhitungkan dalam perencanaan Angkatan Darat masa depan dan prioritas pengadaan," ujarnya.

AS Tingkatkan Tekanan terhadap Venezuela

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, John Bolton mengatakan AS telah menjatuhkan sanksi terhadap sebuah perusahaan minyak swasta Nikaragua karena memiliki hubungan dengan Venezuela. "AS telah memberi sanksi perusahaan minyak ALBANISA, Nikaragua yang membantu impor dan penjualan produk minyak Venezuela," kata Bolton seperti dikutip Reuters, Rabu (30/1/2019).

"Melalui sanksi perusahaan minyak nasional Venezuela (PdVSA), AS juga telah memberi sanksi terhadap ALBANISA, usaha patungan pemerintah dengan PdVSA dan dana gelap dari pemerintah Nikaragua," kata Bolton dalam sebuah tweet.

Departemen Keuangan AS beberapa hari lalu menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak nasional Venezuela. Sanksi ini bertujuan untuk memotong sumber keuangan pemerintahan sah Venezuela dan mengalihkannya ke pemimpin oposisi, Juan Guaido yang didukung oleh Washington.

Pemerintah AS telah meningkatkan upayanya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro, dan tentu saja mendapat penentangan global dan dari dalam Venezuela sendiri.

Wakil Presiden AS Mike Pence telah menegaskan kembali dukungannya kepada Juan Guaido, dengan mengatakan bahwa Washington akan melupakan dialog dan mempertimbangkan "semua opsi" untuk membantu pemimpin oposisi Venezuela, yang telah menyatakan dirinya presiden interim negara Amerika Latin itu.

"Amerika Serikat akan terus menegaskan semua tekanan diplomatik untuk mewujudkan transisi damai menuju demokrasi, tetapi mereka yang melihat harus mengetahui hal ini; semua opsi ada di atas meja," kata Pence kepada kerumunan warga Venezuela di Florida pada Jumat lalu.

AS Keluar dari Traktat Nuklir INF dengan Rusia

Amerika Serikat secara resmi mengumumkan penangguhan komitmennya di bawah Traktat Kekuatan Nuklir Jarak-Menengah (INF) dengan Rusia. Washington mengklaim bahwa Moskow telah melanggar perjanjian itu dan membahayakan kepentingan keamanan AS.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan keputusan itu selama konferensi pers di Departemen Luar Negeri pada Jumat lalu. Dia mengatakan AS akan menangguhkan kewajibannya di INF dengan Rusia mulai 2 Februari 2019.

"Selama bertahun-tahun, Rusia telah melanggar ketentuan Traktat Kekuatan Nuklir Jarak-Menengah tanpa penyesalan. Rusia telah membahayakan kepentingan keamanan AS dan kami tidak lagi dapat dibatasi oleh INF, sementara Rusia tanpa malu-malu melanggarnya," klaim Pompeo.

Sementara itu, pemerintah Rusia menyatakan bahwa AS telah lama menciptakan alasan palsu untuk keluar dari INF sehingga dapat mengembangkan rudal baru.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan, penarikan Washington dari perjanjian INF menimbulkan ancaman bagi keamanan internasional dan sistem persenjataan serta kontrol senjata nuklir.

"Permainan ini selesai, Amerika yakin akhirnya menarik diri dari perjanjian INF, ini akan menjadi pukulan serius bagi sistem kontrol senjata internasional dan sistem non-proliferasi senjata pemusnah massal,  yang ada untuk saat ini," tegas Ryabkov. (RM)