Tanggapi Isu Normalisasi dengan Rezim Zionis, Ini Sikap Hizbullah

Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon menekankan bahwa negaranya tidak akan pernah menjadi bagian dari gelombang normalisasi dengan rezim Zionis di kawasan dan akan terus menentangnya.

Russia Today melaporkan, Ali Dammoush, Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon hari Sabtu (19/2/2022) mengatakan, “Pelembagaan normalisasi dengan rezim Zionis oleh beberapa negara dapat mempengaruhi pemerintah yang lemah, tetapi mereka tidak akan pernah dapat mempengaruhi kelompok-kelompok terhormat dan front perlawanan. Sebab normalisasi dengan rezim Zionis termasuk pengkhianatan terhadap umat Islam,".

"Sebagian besar negara menentang pengkhianatan terhadap umat Islam, Palestina dan Al Quds, yang dilakukan melalui normalisasi dengan rezim Zionis. Mereka tidak akan mengikuti gelombang ini, dan akan terus menolak segala bentuk normalisasi di semua bidang dan tingkatan dengan Zionis," tegas Dammoush.

Pejabat Hizbullah ini menyatakan bahwa gerakan rakyat Bahrain menentang normalisasi yang kita saksikan selama kunjungan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett ke Bahrain baru-baru ini,  yang menunjukkan penentangan negara-negara Arab dan Islam terhadap semua bentuk normalisasi dengan rezim Zionis. 

Amerika dan sekutunya menempuh berbagai cara untuk menarik Lebanon ke dalam gelombang ini dan memaksakan normalisasi dengan rezim Zionis, tetapi orang-orang Lebanon tidak akan menerimanya dan akan menentang semua upaya tersebut. 

Sejak September 2020, rezim Zionis telah menandatangani perjanjian normalisasi dengan UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan di bawah tekanan AS. Kemudian, Mesir dan Yordania bergabung dengan keempat negara ini, sementara kelompok Palestina dan front perlawanan di kawasan, termasuk Hizbullah mengecam keras perjanjian tersebut.(PH)