Transformasi Asia Barat, 12 Maret 2022
Transformasi Asia Barat sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya mengenai reaksi Palestina terhadap kunjungan presiden rezim Zionis ke Turki.
Selain itu, puluhan ribu warga Palestina menunaikan shalat Jumat di kompleks Masjid al-Aqsha, UEA membangun pemukiman Zionis di pulau Socotra Yaman, rezim Zionis menghentikan pembongkaran rumah Palestina karena khawatir gelombang perlawanan baru, statemen pejabat Suriah mengenai ancaman Ukraina bisa menjadi Idlib Besar Eropa, pernyataan Sekjen Hizbullah bahwa patuh pada dikte AS tak akan menyelamatkan Lebanon dan kontak telpon Emir Qatar dan presiden Zelensky membahas dinamika krisis Ukraina.
Pemimpin Rezim Zionis Kunjungi Turki, Ini Tanggapan Palestina
Kelompok-kelompok Palestina menanggapi kunjungan pemimpin (presiden) rezim Zionis Israel Isaac Herzog ke Turki baru-baru ini dan menyatakan bahwa hubungan antara Tel Aviv dan Ankara tidak pernah terputus.
Herzog melakukan lawatan ke Ankara, ibu kota Turki, pada Rabu (9/3/2022). Ini adalah pemimpin pertama rezim Zionis yang mengunjungi Turki setelah 18 tahun.
Dewan Ulama Palestina menyatakan bahwa salah satu manifestasi terpenting dari dukungan untuk Palestina dan rakyatnya adalah untuk meninggalkan interaksi apapun dengan rezim Zionis dan beusaha untuk mengakhirinya.
Mereka memperingatkan Turki bahwa normalisasi hubungan dengan rezim Zionis merupakan ancaman bagi umat Islam dan Turki.
Di sisi lain, Gerakan Front Populer untuk Pembebasan Palestina menegaskan bahwa kunjungan Herzog ke Turki mengungkapkan realitas hubungan bilateral antara Ankara dan Tel Aviv dan menunjukkan bahwa dimensi keamanan, ekonomi dan politiknya belum berhenti.
Gerakan tersebut menuding Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan penipuan luas.
"Presiden Turki mengklaim mendukung perjuangan rakyat Palestina, tetapi memiliki koordinasi keamanan terluas dengan Zionis," tegas Gerakan Front Populer untuk Pembebasan Palestina.
Gerakan Hamas dan Jihad Islam Palestina juga mengutuk kunjungan Herzog ke Turki dalam pernyataan terpisah.
Kunjungan pemimpin rezim Zionis ke Turki terjadi ketika para pejabat pemerintahan Erdogan telah berulang kali menyatakan bahwa mereka mendukung rakyat Palestina melawan pendudukan Israel. Namun kini publik di Palestina menyaksikan sebaliknya, bahwa pernyataan dukungan itu hanya sebatas ucapan.
Puluhan Ribu Warga Palestina Shalat Jumat di Kompleks Masjid al-Aqsha
Puluhan ribu warga Palestina dilaporkan menunaikan Shalat Jumat di Kompleks Masjid al-Aqsha pada hari Jumat, 11 Maret 2022 meski ada tekanan dan kebijakan ketat dari rezim Zionis Israel.
Menurut Mehrnews, Organisasi Wakaf Islam al-Quds mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa meskipun ada langkah-langkah keamanan yang ketat dari rezim Zionis di sekitar Kompleks Masjid al-Aqhsa, 30.000 warga Palestina masuk ke kompleks tempat suci ini untuk melaksanakan Shalat Jumat.
Menurut laporan ini, pasukan keamanan rezim Zionis Israel menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat di sekitar Masjid al-Aqsha sejak Jumat pagi.
Masjid al-Aqsha di al-Quds al-Sharif adalah salah satu tempat terpenting bagi warga Palestina dan umat Islam di kawasan dan dunia. Tempat ini merupakan simbol utama identitas Islam-Palestina.
Warga Palestina selalu hadir di Kompleks Masjid al-Aqsha, terutama pada hari Jumat untuk menunaikan ibadah shalat berjamaah dan Shalat Jumat.
UEA Bangun Pemukiman Zionis di Pulau Socotra Yaman
UEA meluncurkan rencana untuk membangun kompleks perumahan Zionis di pulau Socotra, Yaman.
Pulau Socotra merupakan daerah strategis di Yaman yang terletak di barat laut Samudra Hindia, dan menghubungkan jalur perdagangan penting Laut Merah dan berbatasan dengan benua Afrika dan Selat Bab al-Mandeb.
Menurut Yaman News, sumber-sumber di kubu Abd Rabbuh Mansour Hadi yang didukung UEA dan Saudi hari Rabu (9/3/2022) mengungkapkan bahwa bahwa lembaga Khalifa Bin Zayed telah meluncurkan rencana untuk membangun unit perumahan bagi perwira, tentara, dan pakar militer Israel di pulau Socotra Yaman di pangkalan militer gabungan UEA.
Puluhan keluarga Israel telah berbondong-bondong ke pulau Socotra Yaman dalam beberapa pekan terakhir.
Sumber informasi baru-baru ini melaporkan bahwa UEA secara resmi mulai membiayai pembangunan pangkalan militer milik rezim Zionis di Yaman di pulau Abdul Kuri" di kepulauan Socotra. Sumber tersebut menekankan bahwa pangkalan militer itu terletak di sepanjang Ruang Operasi Israel di Socotra.
Sebelumnya, pasukan yang berafiliasi dengan UEA telah mengubah Bandara Socotra menjadi bandara militer.
Tujuan dari rencana UEA untuk memperluas kehadiran militer Zionis di Socotra untuk menjadikan pulau ini sebagai pusat operasi spionasenya agar dapat menguasai jalur laut.
UEA bermaksud menggunakan pulau itu sebagai basis intelijennya demi mengendalikan rute pelayaran internasional.
Takut Balasan Front Perlawanan, Rezim Zionis Hentikan Pembongkaran Rumah Palestina
Rezim Zionis menghentikan sementara pembongkaran rumah warga Palestina karena khawatir akan meningkatnya operasi perlawanan Palestina dan eskalasi ketegangan di Tepi Barat.
Menanggapi eskalasi operasi front perlawanan baru-baru ini di Tepi Barat, pejabat rezim Zionis hari Kamis (10/3/2022) menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan meningkatnya ketegangan menjelang bulan suci Ramadhan.
Selama beberapa hari terakhir, pemuda Palestina melakukan beberapa operasi mati syahid yang menyebabkan beberapa Zionis terluka.
Surat kabar Zionis Haaretz melaporkan, Kepala polisi Israel, Kobi Shabtai, pada Rabu malam memerintahkan evakuasi segera dan penghancuran rumah-rumah Palestina di Al Quds Timur dan Negev yang didudukinya.
Shabtai menyatakan bahwa tindakan ini diambil untuk mencegah eskalasi ketegangan dan ketidakamanan di wilayah pendudukan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Rezim Zionis memperingatkan bahwa operasi perlawanan Palestina dapat memicu serangan lebih lanjut.
Suriah: Ancaman Terorisme Serius, Ukraina Bisa Jadi Idlib Besar Eropa
Duta Besar Suriah untuk Moskow menyebut permintaan Kiev untuk penempatan pasukan asing di Ukraina sebagai upaya mengubah negara ini menjadi "Idlib Besar Eropa" sebagai pusat teroris dunia.
Riyad Haddad, Duta Besar Suriah untuk Moskow hari Selasa (8/3/2022) memperingatkan pembentukan korps asing di Ukraina dengan mengatakan, "Melakukan tindakan tersebut dengan dukungan Barat, akan memungkinkan teroris menyusup ke Eropa dan beroperasi secara bebas di negara-negara Eropa,".
"Pasukan asing ini akan yang menggunakan senjata NATO untuk memajukan kepentingan politik negara-negara Barat. Tampaknya mereka masih belum memahami bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap dunia dan peradaban manusia secara keseluruhan," ujar Dubes Haddad.
Pada hari Senin Menteri luar Negeri Suriah, Faisal Mekdad menyatakan bahwa langkah negara-negara Barat merekrut teroris dari wilayah utara Suriah untuk dikirim ke Ukraina sebagai bukti dukungan mereka terhadap terorisme.
Mohannad al-Hajj, anggota parlemen Suriah, menyinggung taktik yang digunakan oleh pejabat Ukraina untuk memprovokasi NATO dan campur tangan dalam krisis dengan Rusia dengan mengatakan, “Rusia telah mampu mengendalikan situasi dan membuktikan dengan kata-kata dan perbuatan bahwa mereka memenuhi komitmennya,”.
Pakar politik percaya bahwa tujuan utama Amerika Serikat dalam mentransfer teroris takfiri Daesh ke Ukraina demi mewujudkan tujuan Zionis Amerika.
Para teroris yang juga hadir di Suriah dan Irak memasuki Ukraina dengan dukungan Amerika Serikat.
Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan awal pembentukan korps yang disebut "Korps Internasional" untuk melawan pasukan Rusia di Ukraina.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kolba mengatakan negaranya telah menrima 20.000 aplikasi dari 52 negara untuk berpartisipasi dalam perang bersama tentara Ukraina menghadapi pasukan Rusia.
Sekjen Hizbullah: Patuh pada Dikte AS Tak akan Selamatkan Lebanon
Sekretaris Jenderal Hizbullah dalam pidatonya memperingati Hari Veteran Perang mengatakan, Amerika Serikat telah melakukan banyak kejahatan terhadap masyarakat di berbagai negara dunia, dan mempercayai AS adalah kebodohan.
Sayid Hassan Nasrullah, Selasa (8/3/2022) memprotes perlakuan buruk terhadap pengungsi di negara-negara Barat, yang berdasarkan diskriminasi agama, ras dan warna kulit.
Ia menuturkan, “Hari ini siapa pun yang dapat menyelami hati dan pikiran para pejabat Ukraina, ia akan merasakan kehinaan dan kekalahan. Oleh karena itu, Presiden Volodymyr Zelensky menyadari bahwa pihak yang dipercaya olehnya, sekarang meninggalkannya sendiri. Ini adalah pelajaran.”
Menurut Sekjen Hizbullah, mematuhi dikte-dikte AS, tidak akan menyelamatkan Lebanon, sebaliknya malah akan menambah kesulitan bagi negara ini. “Jika kalian berusaha menarik simpati AS, ketahuilah kalian tidak akan berhasil, karena tuntutan negara ini tidak mengenal batas dan perbatasan. Akan tetapi pertanyaannya adalah apa imbalan yang akan kalian peroleh dengan mematuhi dikte-dikte AS ?,” imbuhnya.
Sayid Hassan Nasrullah menegaskan, “Lebanon akan mendapat manfaat jika memberikan suara abstain. Lebanon harus katakan kepada AS dan Kedutaan Besarnya di Beirut, kami bukan budak Anda. Statemen Lebanon sampai ke Kedubes AS, dan AS meminta Lebanon untuk bersikap lebih keras. Artinya statemen Lebanon ditulis di Kedubes AS. Masalah ini valid.”
Bahas Krisis Ukraina, Emir Qatar Kontak Presiden Zelensky
Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menjalin kontak telepon dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky untuk membahas perkembangan terbaru di negara yang dilanda perang ini.
Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan Voldymyr Zelensky pada percakapan telpon Rabu (9/3/2022) malam menekankan perlunya mengakhiri krisis di Ukraina melalui dialog dan diplomasi.
Kedua belah pihak juga membahas isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan kedua negara.
Menanggapi gerakan provokatif Barat baru-baru ini di dekat perbatasan Rusia, Presiden Vladimir Putin pada 24 Februari memerintahkan serangan militer ke wilayah Donbass untuk memenuhi permintaan bantuan militer dari para pemimpin Republik Donetsk-Luhansk di Ukraina timur.
Berbagai negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, dan anggota Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi berat kepada Moskow menyusul operasi militer Rusia di Ukraina.(PH)
