Mengapa Ide NATO Arab kembali Digulirkan ?

Menjelang lawatan Presiden AS, Joe Biden, ide pembentukan NATO Arab kembali terdengar di statemen sejumlah pejabat kawasan dan juga di berbagai media.

Joe Biden dijadwalkan akan melakukan safari ke kawasan pertengahan bulan ini. Sampai saat ini kunjungan ke bumi Palestina pendudukan dan juga Arab Saudi telah pasti. Menjelang kunjungan ini, berbagai kunjungan diplomatik di kawasan Asia Barat juga meningkat, dan terdengar berbagai statemen mengenai kunjungan tersebut.

Raja Yordania, Abdullah II dari satu sisi mengatakan, Yordania akan bekerja sama secara aktif dengan NATO dan menganggap dirinya sebagai mitra organisasi ini. “Saya ingin menyaksikan partisipasi lebih banyak negara di kawasan di koalisi ini,” paparnya. Lebih lanjut ia menambahkan, negaranya akan mendukung pembentukan koalisi militer di Timur Tengah, koalisi yang serupa dengan NATO.

Dengan demikian, statemen Raja Abdullah II memiliki dua dimensi. Pertama, peningkatan kerja sama lebih besar negara-negara kawasan dengan NATO. Dan kedua, permintaan untuk membentuk koalisi militer seperti NATO di kawasan Asia Barat. Pertanyannya di sini adalah mengapa Raja Abdullah II menggulirkan statemen seperti ini ?

Joe Biden dalam beberapa hari mendatang dijadwalkan berkunjung ke kawasan Asia Barat. Pada dasarnya selama beberapa tahun terakhir, setiap kali presiden AS berkunjung ke Asia Barat, isu pembentukan koalisi militer juga mencuat.

Mei 2017 ketika Presiden Donald Trump berkunjung ke Arab Saudi, isu pembentukan koalisi militer dengan melibatkan sejumlah negara. Selama kunjungan tersebut, pemimpin 37 negara Islam dan petinggi 50 negara Islam dan Arab datang ke Arab Saudi untuk bertemu dengan presiden AS saat itu. Analisa juga menunjukkan bahwa rencananya akan dibentuk koalisi militer anti-Iran, tapi kemudian di akhir kunjungan tersebut dan hingga berakhirnya pemerintahan Trump pada Januari 2021, tidak ada berita pembentukan koalisi ini.

Kini menjelang kunjungan Biden ke Asia Barat, termasuk ke Arab Saudi, kembali terdengar isu pembentukan NATO Arab, sementara negara-negara yang dijadwalkan menghadiri pertemuan Jeddah kali ini lebih sedikit dari tahun 2017. Dan dari sisi lain, di antara negara-negara ini, khususnya sesama anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) tidak ada konsensus mengenai pembentukan koalisi militer. Sekaitan dengan ini, para pemimpin berbagai negara seperti Qatar, Oman dan bahkan Kuwait tidak berbicara mengenai NATO Arab.

Oleh karena itu, sepertinya penjadwalan ulang NATO Arab lebih terkait dengan kunjungan presiden Amerika ke Arab Saudi dan juga dengan impian Riyadh untuk membentuk aliansi militer dengan pimpinan negara ini di kawasan Asia Barat, daripada implementasinya. Tampaknya isu NATO Arab yang diangkat Raja Abdullah II dari Yordania tak lepas dari kunjungan Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MBS) ke Amman bulan lalu dan pertemuannya dengan Abdullah II.

Poin lain adalah sepertinya Amerika pada dasarnya tidak menghendaki pembentukan NATO Arab di kondisi saat ini, tapi menginginkan pembentukan aliansi militer antara negara-negara Arab dengan Rezim Zionis Israel.

Sekaitan dengan ini, Tsefi Bareil, pengamat militer di Koran Haaretz mengatakan, “Tidak ada yang namanya koalisi pertahanan NATO di kawasan di mana Israel ingin bergabung di dalamnya. Tapi pembicaraan sebenarnya mengenai aliansi antara negara-negara Arab yang seimbang dengan Israel.”

Dengan demikian, baru-baru ini DPR AS menggulirkan rencana kerja sama pertahanan antara Rezim Zionis dan sejumlah negara Arab. Meski demikian, masih ada keraguan serius mengenai implementasi pembentukan aliansi militer antara sejumlah negara Arab dengan Israel.

Vali Nasr, dosen hubungan internasional dan studi Timur Tengah di Universitas Johns Hopkins dan Maria Fantappie di Majalah Foreign Affairs menulis, meski negara-negara Arab baru-baru ini memperdalam hubungan keamanannya dengan Israel, tapi mereka tidak menginginkan perang antara Iran dan Israel meletus, karena mereka takut terkena dampak serius dari konfrontasi militer tersebut. (MF)