Apakah Putra Mahkota Saudi Benar-Benar Lakukan Reformasi?

Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat (AS) Reema binti Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud dalam wawancara dengan CNN baru-baru ini mengklaim bahwa reformasi di Arab Saudi adalah nyata dan bahwa negara telah mengambil tindakan selama lima tahun terakhir yang tidak dilakukan dalam 80 tahun lalu.

Menanggapi pernyataan ini, Organisasi Hak Asasi Manusia Eropa-Arab Saudi menggambarkan reformasi yang dilakukan oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS) sebagai palsu dan bohong.

MBS diangkat sebagai Putra Mahkota Arab Saudi pada Juni 2017. MBS telah menghapus pembatasan di bidang sosial dalam lima tahun terakhir. Misalnya, dia memberi perempuan hak untuk mengemudi, memberikan izin untuk mengadakan konser, dan mengizinkan perempuan untuk menghadiri pertandingan sepak bola di stadion.

MBS menyebut langkah-langkah tersebut sebagai reformasi, yang beberapa di antaranya dianggap sebagai hak dasar setiap warga negara, termasuk perempuan, namun di sisi lain, dia belum melakukan tindakan apa pun di bidang hak politik untuk perempuan Arab Saudi.

Isu yang lebih penting adalah bahwa pada dasarnya para pengamat hubungan internasional dan hukum internasional tidak menganggap MBS sebagai pemimpin reformis, dan bahkan mereka menganggapnya sebagai pribadi yang otoriter dan salah satu pelanggar utama hak asasi manusia dalam tatanan dan sistem dunia.

Presiden AS Joe Biden secara resmi mengumumkan selama masa kampanye pemilu presiden bahwa dia akan mengubah Arab Saudi menjadi negara yang tertolak. Alasan utama komentar Biden ini adalah pelanggaran berat hak asasi manusia oleh pemerintah Riyadh. Oleh karena itu, reformasi yang diklaim MBS tidak diterima bahkan oleh pendukung terpenting Arab Saudi dalam sistem dunia.

Di samping penghapusan beberapa pembatasan sosial, Putra Mahkota Arab Saudi telah meningkatkan pembungkaman politik di kerajaan itu. Organisasi Hak Asasi Manusia Eropa-Arab Saudi yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di Arab Saudi mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa kasus pelanggaran HAM telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari penangkapan sewenang-wenang hingga hukuman yang lama terhadap aktivis HAM.

Selain itu, terjadi pula peningkatan eksekusi yang tidak adil, pengusiran paksa para aktivis dan penindasan terhadap lembaga-lembaga sipil, di mana semua ini semua menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi di Arab Saudi tidak dapat dianggap positif atau disebut sebagai reformasi.

Organisasi Hak Asasi Manusia Eropa-Arab Saudi menekankan bahwa perubahan yang dibanggakan Al Saud yang terjadi selama lima tahun terakhir adalah termasuk peningkatan dua kali lipat jumlah orang-orang yang dihukum mati, yang berjumlah seribu hukuman termasuk hukuman mati terhadap anak-anak.

Di antara orang-orang yang menghadapi kemarahan rezim Al Saud berasal dari berbagai kalangan. Ada  sebagiannya adalah para pangeran Arab Saudi, ada pula aktivis sipil dan agama. Kemudiian ada pula warga biasa yang memprotes kondisi kehidupan dan bahkan beberapa mufti termasuk di antara orang-orang yang dipenjara oleh MBS dan dijatuhi hukuman penjara.

Di antara orang-orang itu, ada juga orang-orang yang membela hak-hak perempuan di Arab Saudi, tetapi mereka berada di penjara, dan disiksa serta dirampas haknya untuk hidup. Oleh karena itu, apa yang dilakukan MBS di Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir bukanlah reformasi dan perhatian pada nilai-nilai hak asasi manusia, tetapi tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan popularitas dan penerimaan generasi muda Arab Saudi, sebab kekerasan struktural justru telah meningkat jauh lebih banyak. (RA)