Netanyahu Dikepung krisis; Dari Pelanggaran Hukum hingga Eskalasi Kemarahan Publik Dunia

Klaim berulang Perdana Menteri Israel tentang kemenangan dalam perang Gaza tidak hanya memicu kemarahan publik di tingkat domestik dan internasional, tetapi juga menuduhnya berbohong dan terang-terangan melanggar hukum internasional.

Tehran, Pars Today- Pernyataan kontroversial yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada konferensi pers Rabu malam, di mana ia menekankan kelanjutan perang dan blokade di jalur Gaza, memicu gelombang kritik luas. Dia mengklaim bahwa Hamas akan sangat lemah dan seluruh wilayah Gaza akan berada di bawah kendali rezim Zionis.

Netanyahu juga berjanji akan melancarkan serangan yang lebih dahsyat terhadap Gaza, dengan mengulang dalih "mencapai tujuan perang," termasuk penghancuran Hamas dan pembebasan tahanan. Tetapi klaim tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Setelah 19 bulan perang, tentara Israel tidak hanya gagal mencapai tujuannya, bahkan menderita kerugian militer dan psikologis yang besar.

Pemimpin oposisi Yair Lapid menuduh Netanyahu berbohong dan berkata,"Dia tidak berkoordinasi dengan Amerika dan telah kehilangan dukungan dari Donald Trump." Pemimpin Partai Demokrat Yair Golan juga menyebutnya sebagai "pembohong dan obsesif" dan berjanji akan mengalahkannya dalam pemilu.

Para pemukim Zionis, yang marah dengan janji-janji kosong, juga mengambil alih jalan-jalan di Tel Aviv. Dengan memblokir Jalan Ayalon dan menyalakan api,mereka menuntut diakhirinya perang dan perjanjian pertukaran tawanan, serta menyebut pernyataan Netanyahu sebagai tipuan. Keluarga para tahanan menekankan bahwa kabinet Israel yang di bawah ilusi kemenangan telah mempermalukan kaum Zionis dan tidak mempunyai rencana nyata untuk mengakhiri krisis.

Pada saat yang sama, tindakan rezim Israel di Gaza dan Tepi Barat mengakibatkan kecaman di tingkat global yang meluas. Mantan Perdana Menteri Rezim Zionis, Ehud Olmert menggambarkan tindakan Israel di Gaza sebagai tindakan yang mendekati kejahatan perang dan menyebut pembunuhan warga sipil sebagai bencana.Ia berkata,"Munculnya operasi ini menunjukkan bahwa Israel terlibat dalam pembunuhan massal terhadap warga Palestina."

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengkritik tindakan rezim Zionis menghalangi penyaluran bantuan kemanusiaan. Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengumumkan bahwa 90 truk bantuan telah memasuki Gaza, tetapi tidak ada yang didistribusikan karena akses yang tidak aman. Ia menambahkan,"Pihak berwenang Israel tidak mengizinkan bantuan dipindahkan ke gudang-gudang, dan kemungkinan penjarahan sangat tinggi karena penderitaan yang dialami Gaza dalam jangka panjang."

Di sisi lain, di Tepi Barat, penembakan oleh tentara Israel terhadap misi diplomatik 32 negara di Jenin memicu kemarahan global. Hamas menganggap tindakan ini sebagai simbol pelanggaran hukum dan arogansi rezim Zionis, dan menuntut agar Israel bertanggung jawab. Kementerian luar negeri Kanada memanggil duta besar Israel, dan Inggris, Spanyol, dan Italia mengutuk serangan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup Inggris Steve Reid juga menyebut serangan Gaza tidak bisa dibenarkan dan melampuai pembelaan, dengan mengatakan,"Ini bukan lagi pembelaan diri, tetapi serangan yang tidak dapat ditoleransi."

Kementerian Luar Negeri Spanyol juga menyebut penembakan militer Israel sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Italia juga menuntut penjelasan yang jelas. Militer rezim Zionis mengklaim bahwa delegasi tersebut telah menyimpang dari rute yang ditentukan, tetapi Menteri Luar Negeri Belgia menolak klain ini, dengan mengatakan, "Kunjungan tersebut dilakukan berdasarkan koordinasi dengan militer."

Sementara itu, perlawanan Palestina tidak tinggal diam dalam menghadapi kejahatan rezim Zionis. Gerakan Hamas menganggap persyaratan Netanyahu untuk gencatan senjata, termasuk pelucutan senjata perlawanan dan pengusiran para pemimpinnya, tidak dapat diterima. Juru bicara Hamas, Jihad Taha, menyebut pernyataan Netanyahu sebagai tipuan untuk menghindari tekanan internasional dan menegaskan,"Kami tidak akan pernah meletakkan senjata perlawanan."

Perlawanan Palestina menanggapi agresi tersebut dengan meluncurkan serangan roket ke kota Ashkelon dan Ashdod. Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam, mengaku bertanggung jawab atas serangan ini dan mengumumkan,"Ini adalah respons terhadap kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina yang tak berdaya."

Sejak dimulainya Operasi Badai Al-Aqsa, perlawanan Palestina telah menimbulkan kerugian besar di pihak Israel dengan taktik perang gerilya yang mnenyebabkan lebih dari 1.200 Zionis terbunuh dan ratusan lainnya ditangkap. Puluhan tank dan pengangkut personel juga hancur.

Matikan suara media

Rezim Zionis berupaya membungkam kebebasan media untuk menutupi kejahatannya. Setelah pembunuhan lebih dari 200 wartawan di Gaza, parlemen rezim Zionis melarang operasi Al Jazeera di wilayah pendudukan. Hamas menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan berekspresi dan upaya untuk menutupi kejahatan Israel.

Al Jazeera juga menyebutnya kriminal dan menekankan kelanjutan kegiatan profesionalnya. Analis Palestina Muhammad Al-Qeeq dalam hal ini mengatakan,"Netanyahu mengeksploitasi kelemahan para pemimpin Arab dan kurangnya respon tegas dari dunia Islam."

Ia memandang pertemuan puncak Arab baru-baru ini di Baghdad dan sambutan beberapa negara Arab terhadap Trump sebagai tanda kepasifan yang telah mendorong Netanyahu untuk meningkatkan serangan.(PH)