Hamas: Netanyahu Berusaha Menghindari Implementasi Perjanjian Sharm el-Sheikh

Pars Today – Mohammad Nazzal, anggota Biro Politik Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas) dalam sebuah statemen mengatakan: Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel dan geng penguasa rezim ini, berusaha menghindari penerapan perjanjian Sharm el-Sheikh Mesir mengenai gencatan senjata di Gaza.

KTT Perdamaian Gaza 2025 atau KTT Sharm el-Sheikh adalah sebuah pertemuan puncak diplomatik yang diselenggarakan pada 13 Oktober 2025 di Sharm el-Sheikh, Mesir, dalam upaya mencapai kesepakatan untuk melaksanakan fase pertama rencana perdamaian Gaza guna mengakhiri perang rezim Zionis terhadap Gaza (2023–sekarang).

Mohammad Nazzal, anggota biro politik Hamas, dalam sebuah wawancara dengan jaringan Al-Mayadeen Lebanon, menyatakan: "Netanyahu berusaha mengobarkan api perang dengan mengklaim bahwa Hamas tidak mematuhi perjanjian tersebut." Ia menambahkan: "Netanyahu, dengan sejarahnya yang bersikeras dan sengaja melanggar perjanjian, bertekad untuk menyampaikan pesan bahwa ia dapat melanggar perjanjian tersebut kapan pun ia mau." Anggota Hamas tersebut menunjuk kartu-kartu kemenangan perlawanan dan berkata: "Perlawanan memiliki kartu-kartu, termasuk jenazah-jenazah warga Israel dan senjata-senjata yang masih mereka miliki."

Semua kelompok Muqawmaa Palestina Mematuhi Gencatan Senjata

Sementara itu, Taher al-Nunu, penasihat media untuk kepala kantor politik Hamas, menekankan dalam sebuah pernyataan bahwa semua kelompok perlawanan Palestina mematuhi gencatan senjata di Gaza dan saat ini tidak melakukan aktivitas militer apa pun di Jalur Gaza. Taher al-Nunu mengatakan: "Kami menuntut agar media internasional diizinkan memasuki Jalur Gaza untuk mengungkap kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh penjajah."

Pada Selasa malam, rezim Israel kembali menyerang wilayah Jalur Gaza dengan serangan udara besar-besaran, menggugurkan lebih dari 100 warga Palestina, termasuk 46 anak-anak. Serangan itu terjadi satu jam setelah Kantor Perdana Menteri Israel mengklaim bahwa Hamas telah melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menargetkan dan membunuh seorang tentara Israel di kota Rafah di Jalur Gaza selatan. Hamas membantah klaim ini.

Amerika bertanggung jawab atas kejahatan penjajah Zionis

Gerakan Mujahidin Palestina juga menuntut pertanggungjawaban penuh pemerintah AS atas kejahatan rezim Zionis di Jalur Gaza dalam sebuah pernyataan dan mengumumkan: Kejahatan pengecut rezim Zionis terhadap warga sipil merupakan pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata yang dipatuhi oleh kelompok-kelompok perlawanan Palestina, tetapi musuh Zionis tidak mematuhi satu pun bagiannya. Gerakan tersebut menambahkan: Musuh Zionis melanjutkan kejahatannya dengan dalih dan klaim palsu karena Zionis ekstremis ingin melanjutkan perang dan genosida.

AS harus Berperan sebagai Penjamin Gencatan Senjata di Gaza

Sehubungan dengan hal ini, Mohammad al-Hajj Musa, juru bicara media gerakan Jihad Islam Palestina, mengatakan: Perlawanan telah menanggapi tuntutan para mediator dan mematuhi apa yang mereka minta, dan Amerika harus berperan sebagai penjamin gencatan senjata.

Pesan pemerintah Yaman kepada Hamas: Kami akan mendukung Palestina dengan segala cara

Wakil Menteri Luar Negeri Yaman, Abdul Wahid Abu Ras, dalam pesannya kepada ketua Dewan Pimpinan Hamas, juga menekankan bahwa dukungan negara ini terhadap rakyat Palestina dan perlawanannya bersumber dari kewajiban agama dan komitmen moralnya, dan menekankan: Tekanan musuh tidak akan menghalangi rakyat Yaman dari posisi mereka dalam mendukung rakyat Palestina dan perlawanannya. (MF)