Dari Krisis Tahanan Palestina hingga Ketegangan Hukum dan Diplomatik Rezim Israel

Pars Today – Dalam beberapa hari terakhir, Asia Barat kembali menyaksikan serangkaian perkembangan penting yang memperlihatkan kompleksitas kawasan yang masih diliputi ketidakstabilan dan meningkatnya rivalitas. Mulai dari krisis terkait tahanan Palestina dan keputusan hukum internasional terhadap pejabat Israel, hingga ketegangan baru dalam hubungan antara Yordania dan Tel Aviv, semuanya membentuk gambaran rumit tentang situasi regional.

Asia Barat sekali lagi menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang masing-masing dapat memengaruhi perhitungan politik dan keamanan kawasan. Dari peringatan lembaga Palestina mengenai kondisi para tahanan, keputusan Mahkamah Internasional yang menolak keberatan Israel, upaya Irak menjaga ketenangan regional, hingga krisis baru antara Yordania dan Israel terkait masalah air — semua menunjukkan bahwa kawasan ini berada pada tahap sensitif dari dinamika politik dan keamanan.

Dalam paket berita Pars Today ini, perkembangan terbaru di Asia Barat dikaji dan disajikan untuk pembaca.

Riyadh al-Ashqar, Direktur Pusat Studi Tahanan Palestina, menyatakan bahwa 250 warga Palestina telah mendekam di penjara Israel selama lebih dari dua dekade dan masih belum memperoleh kebebasan.

Al-Ashqar menyoroti kondisi sulit para tahanan ini, dengan banyak di antara mereka kehilangan anggota keluarga selama masa penahanan tanpa kesempatan menghadiri pemakaman, sehingga menanggung penderitaan berlipat.

Ia menegaskan bahwa komunitas internasional bersikap “acuh tak acuh” terhadap kondisi buruk para tahanan Palestina, sementara lembaga-lembaga yang mengklaim membela hak asasi manusia gagal menjamin bahkan kebutuhan medis dan kemanusiaan paling dasar.

Menurut al-Ashqar, banyak tahanan berusia di atas 70 tahun dan menderita penyakit kronis, namun tetap tidak memiliki akses terhadap fasilitas medis dasar.

Ia juga menyinggung meningkatnya tekanan dan penyiksaan dalam dua tahun terakhir, serta menyebut tiga tahanan lama — Ibrahim Abu Mokh, Ibrahim Bayadseh, dan Ibrahim Abu Jaber — yang telah mendekam di penjara hampir 40 tahun.

Direktur Pusat Studi Tahanan Palestina menyerukan kepada para mediator gencatan senjata Gaza untuk memperjuangkan pembebasan para tahanan ini sebagai tanda itikad baik.

Mahkamah Internasional Menolak Keberatan Israel

Mahkamah Internasional sekali lagi menolak keberatan rezim Israel terhadap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri, dan Yoav Gallant, mantan Menteri Perang rezim tersebut.

Para hakim banding menyatakan bahwa penyelidikan mengenai cara Israel mengelola perang di Gaza akan terus berlanjut dan surat perintah penangkapan tetap berlaku.

Rezim Israel beralasan bahwa operasi “Badai al-Aqsa” pada 7 Oktober 2023 telah menciptakan kondisi baru yang seharusnya menjadi dasar peninjauan ulang proses penyelidikan, namun Mahkamah tidak menerima argumen tersebut.

Ini adalah kali kedua dalam beberapa bulan terakhir permintaan rezim Israel ditolak.

Krisis Air antara Yordania dan Israel; Retaknya Hubungan Lama

Surat kabar Maariv yang terbit di wilayah pendudukan melaporkan bahwa rezim Israel tidak berniat memberikan jatah 50 juta meter kubik air kepada Yordania tahun ini, sebagaimana seharusnya diserahkan berdasarkan perjanjian damai.

Langkah ini memicu reaksi luas dan protes resmi dari pihak Yordania. Para analis menilai keputusan tersebut sebagai tanda bahwa rezim Israel “tidak dapat dipercaya” bahkan bagi sekutu-sekutunya.

Selama beberapa tahun terakhir, Yordania menjalin kerja sama keamanan yang luas dengan Israel, namun kini menghadapi krisis yang berpotensi membawa hubungan kedua pihak ke tahap baru.

Menurut para pakar internasional, tindakan ini merupakan pesan jelas bagi negara-negara Arab yang sedang berupaya menormalisasi hubungan dengan Israel: pesan bahwa Tel Aviv bahkan terhadap sekutunya sendiri tidak menunjukkan perilaku yang konsisten dan dapat diprediksi.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Asia Barat merupakan arena bagi beberapa arus paralel:

• Pertarungan hukum internasional yang secara bertahap menekan posisi rezim Zionis.
• Tragedi kemanusiaan berkelanjutan para tahanan Palestina yang menantang nurani dunia.
• Munculnya retakan dalam perhitungan keamanan lama yang semakin menambah ketidakstabilan kawasan.

Keselarasan dinamika ini, meskipun mungkin tidak segera menghasilkan perubahan, menandakan meningkatnya biaya mempertahankan status quo bagi rezim pendudukan. Situasi ini juga menegaskan kebutuhan mendesak akan intervensi serius dan adil dari lembaga-lembaga internasional. (MF)