Perang Terorganisir Rezim Zionis Terhadap UNRWA

Pars Today - Seorang profesor hukum internasional publik dan anggota asosiasi hukum internasional Amerika, Eropa, dan Mesir memperingatkan tentang perang terarah rezim Zionis terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Menurut laporan hari Kamis (22/01/2026) IRNA mengutip Kantor Berita Shehab, Mohamed Mahmoud Mahran, profesor hukum internasional publik dan anggota asosiasi hukum internasional Amerika, Eropa, dan Mesir memperingatkan bahwa perang terarah Israel terhadap UNRWA tidak hanya dilakukan dengan tujuan menghancurkan bangunan atau mengganggu layanan kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kamp-kamp pengungsi Palestina dan menghapus hak kembali yang dijamin berdasarkan hukum internasional.

Mahdan menambahkan, “Serangan ini merupakan ancaman paling serius terhadap sistem PBB sejak didirikan. Penghancuran gedung-gedung UNRWA di lingkungan Sheikh Jarrah di Quds yang diduduki oleh pasukan pendudukan pada Selasa (20/01/2026) pagi, bersamaan dengan penargetan fasilitas UNRWA di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, mengungkapkan strategi Israel yang jelas untuk melenyapkan UNRWA sebagai badan PBB.

"Strategi ini direncanakan dengan cermat untuk mencapai tujuan politik yang serius dan bukan kebetulan," ujarnya.

Pakar hukum ini menambahkan bahwa UNRWA bukan hanya badan bantuan biasa. UNRWA merupakan saksi hidup penderitaan rakyat Palestina dan bukti hukum yang terdokumentasi tentang hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka.

Ia mengklarifikasi bahwa Resolusi PBB 194, yang dikeluarkan pada tahun 1948, menjamin hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka dan menerima kompensasi atas kerusakan yang diderita, dan keberadaan UNRWA merupakan konfirmasi internasional yang berkelanjutan atas hak ini.

Mahran menekankan, Upaya Israel untuk mengakhiri filosofi eksistensial UNRWA berarti menghapus status hukum Palestina sebagai pengungsi dan dengan demikian menghapuskan hak mereka untuk kembali.

Ia memperingatkan bahwa ini merupakan rencana kolonial untuk menghancurkan seluruh perjuangan Palestina dengan kedok “rekonstruksi kemanusiaan”.

Ia menekankan bahwa serangan brutal Israel terhadap UNRWA melibatkan tiga jalur paralel.

Pertama adalah serangan militer langsung terhadap fasilitas, sekolah, dan pusat kesehatan UNRWA di Gaza, yang telah menggugurkan lebih dari 250 staf UNRWA sejak Oktober 2023.

Kedua adalah pencemaran nama baik dan tuduhan palsu bahwa UNRWA mendukung “terorisme”.

Ketiga adalah penghancuran fisik fasilitasnya, seperti yang terjadi di Quds yang diduduki.

Profesor hukum internasional ini menekankan bahwa penghancuran fasilitas UNRWA merupakan pelanggaran nyata terhadap beberapa prinsip dasar hukum internasional. Pertama dan terpenting, hal itu melanggar kekebalan diplomatik yang diberikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya berdasarkan Konvensi 1946 tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB.

Ia mencatat bahwa pelanggaran ini bukan hanya terhadap Palestina, tetapi merupakan serangan langsung terhadap PBB dan seluruh sistem hukum internasional.

Ia memperingatkan, Israel mencoba menormalisasi masalah ini dan pola pikir bahwa organisasi internasional dapat ditargetkan dan dihancurkan jika mereka melayani tujuan yang adil.

Ia memperingatkan bahwa keberhasilan rencana ini akan membuka jalan bagi negara-negara lain untuk menargetkan organisasi PBB yang beroperasi di wilayah mereka, yang akan berarti runtuhnya tatanan internasional berdasarkan supremasi hukum.

Mahran menyerukan kepada komunitas internasional dan negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil sikap tegas untuk melindungi UNRWA.

Ia juga menyerukan kepada Majelis Umum PBB untuk mengadakan sesi darurat untuk mengutuk serangan Israel dan mengaktifkan Mekanisme Persatuan untuk Perdamaian untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.

Mahran menyatakan, Kebungkaman internasional berarti keterlibatan dalam penghancuran perjuangan Palestina.

Ia juga menekankan perlunya peningkatan pendanaan internasional untuk UNRWA, bukan pengurangan, dan memperingatkan bahwa upaya beberapa negara Barat untuk memutus dukungan bagi lembaga ini di bawah tekanan Israel akan membuat mereka terlibat dalam kejahatan ini.

Mahran menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk mengisi kesenjangan anggaran dan memastikan kelanjutan operasi lembaga ini.

"UNRWA, seberapa pun penjajah berusaha menghancurkannya, akan tetap menjadi simbol hidup hak untuk kembali, dan hak ini tidak akan dihancurkan oleh waktu atau kekuatan, dan rakyat Palestina akan kembali ke tanah mereka, berapa pun lamanya, karena hukum dan keadilan internasional berada di pihak mereka," pungkasnya.(sl)