Hizbullah dan Upaya Konvergensi di Lebanon

Parlemen Lebanon Rabu (28/12) memberi mosi percaya kepada kabinet Perdana Menteri Saad Hariri dan mengkonfirmasi statemen kementerian pemerintahan tersebut.

Saad Hariri menyerahkan daftar pemerintahannya kepada parlemen pada 18 Desember lalu. Kabinet baru Lebanon terdiri dari 30 menteri, 18 dari kubu 8 Maret yang berafiliasi dengan Gerakan Perlawanan Islam Lebanon Hizbullah dan 13 menteri lainnya dari kubu 14 Maret pimpinan Saad Hariri.

Komposisi kabinet baru Lebanon merupakan hasil dari interaksi dan konvergensi kubu-kubu politik negara ini khususnya diplomasi cerdas Hizbullah. Lebanon sejak Mei 2014 hingga Oktober 2016 mengalami kevakuman politik akibat friksi di antara kubu politik negara ini serta intervensi asing.

Sejumlah kubu internal termasuk kubu 14 Maret dan kekuatan di kawasan khususnya Arab Saudi menganggap bahwa dengan melibatkan Hizbullah di krisis Suriah, gerakan 8 Maret akan tertekan dan akan menyetujui kandidat presiden yang diusung kubu 14 Maret. Namun Hizbullah dalam prakteknya membuktikan bahwa mereka tidak akan mengambil keputusan di bawah tekanan. Hizbullah sejak hari-hari pertama di periode akhir kepemimpinan Michel Sleiman tetap menekankan pencalonan Michel Aoun sebagai kandidat presiden negara ini dan pada akhirnya kubu 14 Maret terpaksa menerima pencalonan Aoun.

Kecerdikan Hizbullah juga kian kentara dengan pencalonan Saad Hariri sebagai kandidat perdana menteri. Hizbullah dalam hal ini tidak menentang pencalonan Hariri. Hal ini mendorong Hariri mengakui posisi penting dan urgen kubu 8 Maret di pembentukan kabinetnya.

Poin penting dalam pembagian kursi di kabinet baru Lebanon pimpinan Saad Hariri adalah Departemen Kehakiman lepas dari tangn kubu 14 Maret dan kini dipegang oleh kubu Gerakan Bebas Nasional pimpinan Aoun. Ini merupakan kemenangan bagi Hizbullah Lebanon, karena Gerakan 14 Maret sebelumnya dengan memegang posisi Departemen Kehakiman menebar beragam agitasi dan melemparkan dakwaan palsu kepada Hizbullah. Kini kondisi tersebut berakhir di kabinet baru Lebanon. Salah satu alasan kondisi ini adalah diplomasi cerdas Hizbullah terhadap kabinet Saad Hariri.

Perioritas pemerintah Hariri saat ini adalah mempersiapkan pemilihan pemilu parlemen Lebanon, karena periode 4 tahun parlemen negara ini berakhir sejak Juni 2013 lalu, namun diperpajang selama 17 bulan. Adapun pada November 2014, periode parlemen Lebanon kembali diperpanjang 2,7 tahun. Periode ini akan berakhir Juni 2017. Oleh karena itu, pemerintah Saad Hariri harus mampu menyelenggarakan pemilu parlemen hingga Juni 2017. Di sisi lain, sejumlah kubu politik Lebanon memprotes sistem dan undang-undang pemilu negara ini. Hal ini juga termasuk kendala baru dan penting bagi pemerintah Lebanon saat ini. (MF)