Ketika PBB Menjadi Pelicin Makar Saudi di Yaman

Ismail Ould Al-Cheikh Ahmed, utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Yaman pada Senin (17/7/2017) menyatakan, pelabuhan al-Hudaidah Yaman harus berada di bawah kontrol PBB.

Utusan khusus PBB untuk urusan Yaman yang berada di Kairo, di sela-sela sidang Liga Arab di Mesir, menyampaikan pernyataan singkat di hadapan para wartawan dan mengatakan, "Telah disiapkan dan disusun sebuah program komprehensif untuk manajemen pelabuhan itu di bawah otoritas PBB, sebagai awal dari upaya penyelesaian krisis di negara itu."

Akan tetapi pejabat PBB itu tidak memberikan keterangan lebih lanjut dalam hal ini.

Sebelumnya, Arab Saudi dan sekutunya yang didukung Amerika Serikat, menyerang pelabuhan al-Hudaidah untuk merebut wilayah strategis itu, namun mendapat perlawanan hebat dari pasukan Yaman serta menuai kecaman lembaga-lembaga HAM internasional.

Menyusul rangkaian reaksi tersebut, Dewan Keamanan PBB menjelaskan bahwa pelabuhan al-Hudaidah adalah sebuah titik vital di Laut Merah khususnya dalam rangka penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Yaman. Dewan juga memperingatkan bahwa segala bentuk serangan Arab Saudi dan sekutunya ke pelabuhan al-Hudaidah akan berdampak sangat destruktif bagi rakyat Yaman.

Dan menghadapi penentangan serta kecaman rakyat Yaman dan reaksi global itu, Arab Saudi dan Barat berupaya mengambil langkah lain untuk menguasai pelabuha al-Hudaidah itu. Kali ini mereka mengupayakannya melalui kandal-kanal diplomatik, dan salah satunya adalah kanal PBB.  

Program komprehensif PBB ini sejatinya adalah untuk menyukseskan makar Arab Saudi dan Barat dalam beberapa bulan terakhir untuk menguasai pelabuhan tersebut. Dengan demikian, PBB telah memasuki permainan Arab Saudi.

Dengan mengklaim adanya penyelundupan senjata dan amunisi melalui pelabuhan al-Hudaidah, Arab Saudi menyatakan wilayah itu sebagai wilayah militer serta ingin menghancurkannya. Padahal Arab Saudi dan pemerintah-pemerintah Barat dengan berbagai cara ingin mengimplementasikan proyek disintegrasi Yaman menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil dan lemah. Dengan bantuan PBB, mereka ingin menyukseskan rencana mereka itu dan mengeluarkan beberapa wilayah dari kontrol pemerintah pusat Yaman.

Namun para pejabat Yaman telah menyadari rencana busuk tersebut bahkan di balik prakarsa yang diusulkan utusan khusus PBB, Ismail Ould Cheikh Ahmed. Upaya pejabat PBB untuk menyukseskan rencana sebagaimana yang diinginkan Arab Saudi dan Barat itu, hanya akan memperumit krisis yang sudah memburuk di Yaman, serta akan semakin memperketat blokade yang telah diberlakukan militer agresor Saudi terhadap rakyat Yaman.(MZ)