Penekanan Al-Abadi akan Eksistensi Al-Hashd Al-Shaabi

Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi menekankan pasukan relawan rakyat (al-Hashd al-Shaabi) sebuah institusi keamanan penting dan netral serta tugas negara adalah mendukung mereka.

Al-Abadi Sabtu (22/7) sore saat bertemu dengan delegasi komandan dan pasukan al-Hashd al-Shaabi menekankan, pasukan relawan adalah inti masyakarat Irak dan akan tetap tergabung dengan pemerintah.

Statemen al-Abadi dalam membela serta memuji dan pentingnya mempertahankan keberadaan pasukan relawan rakyat Irak digulirkan di saat santer beredar desas desus yang sebarkan oleh pemerintah pro Barat dan pemerintah Arab sponsor terorisme terkait pembubaran pasukan relawan ini dari struktur utama Irak. Tak diragukan lagi para pendukung terorisme di Irak selama beberapa hari terakhir memantau kekalahan anasir bayaran mereka (Daesh) dan dengan baik menyadari poin ini bahwa salah satu sebab kekalahan utama ini dikarenakan partisipasi tepat pasukan al-Hashd al-Shaabi di mendan perang melawan terorisme.

Khodair al-Khozaei, seorang pengamat politik Irak mengatakan, "Jika tidak ada pasukan relawan rakyat Irak, maka sudah pasti peta politik di negara ini berubah."

Sebelum keterlibatan al-Hashd al-Shaabi, teroris dengan dukungan pemerintah Barat dan sejumlah anasir pengkhianat, mampu menduduki sejumlah besar wilayah Irak. Tapi ketika pasukan relawan rakyat ini bergabung dalam struktur keamanan Irak, secara praktis seluruh konstelasi teroris dan pendukungnya rusak dan gerakan rakyat negara ini berhasil menorehkan kekalahan Daesh.

Di kondisi seperti ini, mereka berusaha membalas dendam kepada pasukan relawan rakyat dan al-Hashd al-Shaabi menjadi target tudingan serta agitasi teroris beserta seponsornya. Upaya untuk membubarkan pasukan relawan rakyat Irak bergulir ketika pasukan ini ditetapkan sebagai institusi legal di negara ini melalui ketetapan parlemen.

Parlemen Irak sekitar tujuh bulan lalu dengan 210 anggota parlemen pimpinan Salim al-Jabouri dan dengan suara mayoritas mendukung al-Hashd al-Shaabi sebagai pasukan relawan rakyat yang legal. Berdasarkan undang-undang ini, parlemen Irak sepakat menggabungkan al-Hashd al-Shaabi dengan militer.

Ahmad al-Asadi, pengamat politik Irak menekankan, bahwa bersamaan dengan diratifikasinya undang-undang yang melegalkan al-Hashd al-Shaabi di parlemen mengatakan, "Peratifikasian undang-undang ini sebuah langkah nasional dan sesuai dengan konstitusi." Ia menambahkan, al-Hashd al-Shaabi bukan wakil dari sebuah kelompok minoritas atau entitas tertentu, namun wakil dari seluruh bangsa Irak.

Transformasi Irak menunjukkan proses pasang surut pasukan relawan rakyat di bidang pertahanan Irak dan kehadiran aktif mereka di transformasi nasional pasca Daesh. (MF)