Irak Bersatu Tolak Pemisahan Kurdistan

Ketika Masoud Barzani semakin keras menabuh genderang pemisahan Kurdistan dari pemerintahan pusat Irak, berbagai faksi politik dan elemen masyarakat Irak menegaskan persatuan nasional dalam menjaga keutuhan negara Arab itu.

Pemimpin Kurdistan Irak, Masoud Barzani dalam aksi terbarunya menghadapi aksi yang dia klaim sebagai ancaman al-Hashd al-Shaabi terhadap prakarsa referendum pemisahan diri Kurdistan dari wilayah Irak, mengerahkan pasukan Peshmerga dan PKK Turki menuju provinsi Kirkuk, wilayah utara Irak.

Pada 7 Juni lalu, Barzani mengumumkan hari penyelenggaraan referendum Kurdistan pada 25 September 2017. Hanya berselang kurang dua pekan  dari hari penyelenggaraan referendum tersebut, Barzani semakin agresif menyuarakan pemisahan diri Kurdistan. Tapi irama sumbang tersebut dihadapi dengan nada lain dalam bentuk peningkatan persatuan nasional Irak. 

Pasalnya, selain kelompok, tokoh dan lembaga masyarakat penting di Irak menentang referendum pemisahan diri Kurdistan, parlemen, dewan tinggi Islam, dewan kota Salahuddin dan juga fraksi suku di parlemen negara ini mengeluarkan pernyataan bersama pada 12 dan 13 September yang berisi penentangan terhadap referendum tersebut. Dengan tegas mereka menolaknya, dan menilai prakarsa ini sebagai "Fitnah Besar" yang merugikan kepentingan bersama, termasuk pihak Kurdistan sendiri.

Sementara itu, Masoud Barzani melakukan manuver baru untuk meloloskan ambisinya sebagai arsitek referendum Kurdistan Irak. Pengiriman pasukan Peshmerga dan PKK ke provinsi Kirkuk dilakukan untuk memuluskan hasil penyelenggaraan referendum demi kepentingannya. Aksi berwajah militer tersebut memicu reaksi dari berbagai kalangan. Organisasi Badr Irak dan sejumlah faksi serta tokoh politik dan masyarakat negara ini mengecam sepak terjang Barzani dan menilainya sebagai aksi penyulut friksi militer yang akan berdampak buruk.

Ironisnya, di dalam wilayah Kurdistan sendiri, banyak pihak yang menentang referendum, salah satunya Saswar Abdul Wahid yang menegaskan penentangan terhadap referendum pemisahan diri Kurdistan dari Irak. Ia mengakui dirinya diancam akan dibunuh oleh pihak loyalis Masoud Barzani.

Tampaknya, Barzani tidak percaya dampak buruk pemisahan diri Kurdistan dari pemerintahan pusat Irak. Analis politik,  Hamidi Abdullah mengungkapkan, "Bahkan, jika memang terjadi pemisahan wilayah utara Irak berdasarkan referendum, pemerintahan baru Kurdistan akan menghadapi masalah penting di bidang keamanan dan ekonomi, termasuk munculnya masalah di perbatasan dengan provinsi Kirkuk dan Nainawa yang akan menyulut gelombang baru kekerasan di Irak, meningkatnya masalah ekonomi regional Kurdistan disebabkan berbagai faktor, termasuk di dalamnya pemutusan anggaran sebesar 17 persen dari Baghdad ke Arbil, dan juga kesulitan penjualan minyak mentah jika terjadi gangguan di perbatasan Turki dan Iran".